Narkotika, Kejahatan Luar Biasa | Pasific Pos.com

| 18 November, 2019 |

Narkotika, Kejahatan Luar Biasa

Papua Barat Penulis  Jumat, 13 Juli 2018 21:40 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2018 mengusung tema ‘Menyatukan dengan menggerakan seluruh kekuatan bangsa dalam perang melawan narkoba untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat tanpa narkoba’.

Peringatan yang dilaksanakan BNN Perwakilan Papua Barat di Kantor Gubernur Papua Barat, Kamis (12/7), BNN memberikan perhargaan untuk sejumlah lembaga yang bekerja sama memberantas narkotika di Papua Barat.

Penghargaan diberikan untuk SMA Negeri 1 Manokwari, SMP IT Insan Mulia, Dispora Kabupaten Manokwari, Universitas Papua, GKI Klasis Manokwari, MUI Papua Barat, RRI, CV Persada, Bank Indonesia, Pertamina, Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, RSUD Manokwari, RSAL dr. Ashar Zahir Manokwari, dan BRI Manokwari.

Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani menegaskan, kejahatan narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang harus di atasi secara serius. Apabila tidak ditangani baik, dapat menjadi satu kekuatan melumpuhkan bangsa dan negara.

Ia menjelaskan, dalam mengatasi persoalan narkotika, diperlukan strategi khusus, yakni kesimbangan penanganan antara pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan.

Pendekatan hukum bertujuan memutuskan mata rantai pemasok narkoba mulai dari produsen sampai jaringan peredaran, sementara pendekatan kesehatan bertujuan memutuskan mata rantai pengguna narkoba melalui perawatan atau rehabilitasi.

“Bayangkan saja kalau hanya dalam jumlah gram narkoba bisa dinikmati sekian orang. Bagaimana kalau sudah puluhan ton, satu bangsa ini bisa habis. Narkoba sudah jadi bom atom yang ingin dijatuhkan di tengah-tengah bangsa ini,” ungkap Lakotani.

Untuk itu, Lakotani mengatakan, dalam rangka menunjang pemberantasan penyalahgunaan narkotika, generasi muda perlu diproteksi, diawali dari dalam rumah atau keluarga.

Dikatakannya, orang tua harus membangun komunikasi baik dengan anak sejak dini dan memberitahu anak akan bahaya yang ditimbulkan narkotika ketika dikonsumsi.

“Kita juga harus berikan dorongan kepada aparat kita agar tidak gampang menerima suap dan kerja sama dengan para pelaku pengedar narkoba. Kalau ada tanda-tanda penyelundupan narkoba, segara laporkan kepada aparat penegak hukum supaya bisa diambil langkah,” katanya.

Sementara Kepala BNN Perwakilan Papua Barat, Brigjen Pol. Untung Subagyo mengatakan, narkotika merupakan salah satu permasalahan global yang selalu menjadi perhatian serius negara di seluruh dunia, karena kondisinya yang sampai sekarang belum mampu ditangani baik, dan cenderung meningkat secara kualitas dan kuantitas.

Dalam konteks nasional, ungkap dia, permasalahan narkotika di Indonesia telah memasuki fase gawat darurat, bahkan status kondisi narkotika bukan lagi retorika, melainkan ancaman faktual yang selama ini masih dilihat sebelah mata olah Bangsa Indonesia.

“Berdasarkan catatan BNN Papua Barat hingga tahun 2018, terdapat 300 pecandu narkotika dan lem Aibon di Papua Barat. Itu hanya wilayah Papua Barat, belum digabungkan dengan wilayah lain di Indonesia,” ungkap Subagyo.

Dalam upaya rehabilitasi kecanduan narkotika, Subagyo mengatakan, dibutuhkan kesadaran dan keteguhan hati pecandu narkoba dan dimotivasi keluarga guna mendorong mereka melaporkan diri secara sukarela ke institusi penerima wajib lapor, sehingga bisa memperoleh perawatan dan hak terbebas dari tuntutan pidana.

“Sekedar informasi, manakala ada tetangga atau keluarga kita yang terindikasi sebagai penyalahguna narkoba, secara sukarela dapat dilaporkan ke BNN, maka tidak dikenakan sanksi hukum melainkan akan direhabilitasi,” katanya.

Lain halnya jika penyalahguna narkotika ditangkap aparat penegak hukum, yang bersangkutan harus diberikan sanski hukum yang berlaku.

Ditegaskannya, penanganan terhadap penyalahguna narkotika hanya dapat diberikan sesuai hukum yang setimpal, termasuk hukuman mati, karena dianggap merupakan hukum yang konstitusional dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.[BOM-R1] 

Dibaca 490 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX