DBH Migas untuk Tiga Daerah Penghasil Dinilai tidak Adil | Pasific Pos.com

| 13 December, 2019 |

DBH Migas untuk Tiga Daerah Penghasil Dinilai tidak Adil

Papua Barat Penulis  Jumat, 29 Jun 2018 14:01 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) untuk tiga daerah, yakni Kabupaten Teluk Bintuni, Sorong, dan Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) dinilai belum memenuhi asas keadilan.

Oleh karena itu, tokoh adat dari tiga daerah tersebut pada Kamis (28/6), mendatangi DPR Papua Barat. Mereka menyerahkan draf usulan DBH Migas baru untuk dibahas oleh DPR dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat.

Usai menyerahkan draf tersebut, Wim Fymbay selaku intelektual Wamesa, Bintuni, mengatakan, dalam UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta UU tentang Otsus, ada pembahasan mengenai dana bagi hasil. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan aturan dana bagi hasil kepada daerah yang mempunyai sumber daya alam, bukan hanya migas, tapi juga kehutanan dan perikanan.

“Sejak tahun 2012 sebetulnya Pemkab Teluk Bintuni sudah mulai mendorong ini. Ini berdasarkan begitu banyak masukan dan aspirasi dari masyarakat. Kedua, Pemkab Bintuni bagian yang langsung terkena dampak. Contoh dampak langsung adalah kaitan dengan proyek besar itu banyak masayarakat keilangan tempat tinggal,” ujarnya kepada wartawan di Kantor DPR Papua Barat.

Diakuinya, pemerintah memang membebaskan lahan untuk membangun rumah bagi masyarakat yang lahannya terkena dampak itu, namun hal itu tidak menyelesaikan persoalan. Namun, dalam UU sudah mengisyaratkan bahwa sebetulnya dana bagi hasil diberikan kepada daerah yang terkena dampak langsung.

Pemkab Bintuni, kata dia, merasa wajib dan punya hak untuk mendorong pokok pikiran itu. Pokok pikiran itu yang harus dikeluarkan Pemprov Papua Barat.

“Kami yang kena dampak langsung, kami punya pokok pikiran harus ada di situ. Dorong provinsi kalau bikin aturan tolong lihat kami, jangan buat keputusan tanpa melihat persoalan di daerah,” tegasnya.

Dia menuturkan, pada tahun lalu ketika Gubernur Papua Barat berkunjung ke Bintuni, banyak masyarakat berkumpul dan meminta agar proyek pengembangan LNG tidak boleh dijalanka dulu. Waktu itu, gubernur diminta untuk duduk bersama masyarakat adat membahas masalah itu. 

“Tahun lalu Pak Gubernur ke Bintuni, begitu gubernur datang semua orang kumpul, bicara, ‘Pak Gubernur pengembangan dari proyek LNG jangan jalan dulu. Kita duduk dulu, Pak Gubernur harus duduk dengan masyarakat adat’. Waktu itu Pak Gubernur setuju agar gelar secara adat,” terangnya.

Dia juga menyebut, dalam pokok pikiran yang diserahkan kepada DPR, disebutkan juga persentase untuk daerah. Namun sebenarnya persentase itu suda diatur dalam UU.

“UU sudah isyaratkan berapa untuk provinsi, berapa untuk adat. Itu ada di UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta UU Otsus,” tegasnya.

Sesuai UU Otsus, lanjutnya, dana bagi hasil itu 30 persen untuk pemerintah pusat dan 70 persen untuk pemerintah provinsi. Dari 70 persen itu arus diatur berapa yang bisa dikelola provinsi dan berapa yang dikelola di daerah.

“Daerah juga dibagi dua, daerah migas dan daerah penghasil migas. Di Provinsi Papua Barat hanya ada tiga yaitu Bintuni, Kabupaten Sorong, dan Raja Ampat, sedangkan daerah lain daerah nonpenghasil migas,” katanya.

Dia mengemukakan, pembagian tersebut hasus memenuhi asas keadilan. Namun yang dirasakan saat ini oleh masarakat di tiga daerah itu, pembagian yang ditetapkan dengan Pergub Papua Barat belum adil.

“Kami merasa pembagian yang dipakai dengan Pergub ini belum adil. Sekarang dana bagi hasil menggunakan pergub, sampai detik ini. Kami rasa belum adil, dari sisi keadilan belum, belum bisa menjawab, belum sama sekali,” tegasnya.

Dia mengatakan, draf berisi pokok pikiran yang diserahkan kepada DPR ada pengembangan dibanding draf tahun 2012. Pengembangannya sesuai perkembangan.

“Saya berpikir satu saja, ini pokok pikiran orang harus melihat, jangan bilang kamu orang kabupaten duduk manis di situ nanti kami bagi-bagi baru. Tidak, itu pikiran yang sangat salah. Dan ingat, ini Pak Gubernur punya janji politik, dia berjanji dia jadi gubernur dia kembali lihat Raperdasus tentang Dana Bagi Hasil, ini janji politik,” sebutnya lagi.

Karena merupakan janji gubernur, menurut dia, staf gubernur harus mencermatinya secara baik. “Saya pikir ini Pak Gubernur punya janji jadi, ya tinggal dia punya staf-staf harus membaca baik visi misi dan janji Pak Gubernur yang dulu,” ujarnya.

Menurutnya, draf pokok pikiran itu merupakan masukan dari masyarakat. Ada tim pengkaji yang turu ke lapangan, bertemu masyarakat dan pemerintah.

“Keluarannya seperti itu. Harapan kami tahun ini ditetapkan. Kami harap DPR harus realisasikan tahun ini karena tahun ini tahun politik, tahun depan kan mereka sudah selesai. Harus, dan saya pikir kalau mereka bisa hasilkan tahun ini orang tidak akan lupa DPR ini dan orang tidak akan lupakan gubernur, catat itu. Orang tidak akan lupa gubernur, tidak akan lupa DPR,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Papua Barat, Robert Manibuy menyatakan, Raperdasus yang akan menjadi produk hukum itu sebenarnya tidak menjadi persoalan yang panjang karena di dalamnya menyangkut hak rakyat. Oleh karena itu, menurut dia, pihaknya menginginka agar draf Perdasus yang nantinya menjadi produk hukum tersebut dapat diterima oleh semua kalangan.

“Jadi kami inginkan supaya draf Perdasus yang kemudian menjadi produk hukum ini dapat diterima oleh semua kalangan, terutama ketiga daerah penghasil,” tukasnya. (CR44) 

Dibaca 510 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.