Dana Tak Jelas, Bawaslu Usul Pilkada Ditunda | Pasific Pos.com

| 22 May, 2019 |

Dana Tak Jelas, Bawaslu Usul Pilkada Ditunda

Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua berencana merekomendasikan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 11 Kabupaten, karena ketidakjelasan penyerahan dana hibah untuk pengawasan oleh lembaga ad hoc Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).
Ketua Bawaslu Papua Pdt. Robert Horik,MA  kepada pers, diruang kerjanya, Kamis (11/6) mengatakan, hingga saat ini Panwas di 11 kabupaten yang menggelar Pilkada serentak belum menerima dana hibah dari Pemda. Padahal Bawaslu Papua, sudah mengusulkan pengajuan anggarannya sejak dua bulan yang lalu.
“Kalau saya tidak salah ingat 2 bulan lalu waktu Gubernur kumpulkan Bupati-Bupati yang melaksanakan Pilkada, kami sudah usulkan anggaran ke tiap-tiap kabupaten. Sayangnya belum ada jawaban sampai saat ini, sehingga kita bisa saja mengusulkan penundaan atau pembatalan Pilkada,” katanya.
Total usulan pengawasan Pilkada untuk 11 kabupaten yang diusulkan Bawaslu Tahun 2015 berjumlah Rp68.468.821.000. Terbagi atas Keerom Rp3,3 miliar, Waropen Rp4,1 miliar, Nabire Rp5,6 miliar, Asmat Rp6,7 miliar dan Merauke Rp6,3 miliar.
Sementara, Yalimo Rp3,6 miliar, Pegunungan Bintang Rp10 miliar, Yahukimo Rp14,9 miliar, Mamberemo Raya Rp3,2 miliar, Boven Digoel Rp7,2 miliar, serta Supiori Rp2,8 miliar.
Dikatakan Robert, beberapa hari lalu pihaknya sudah menyurati Panwas 11 Kabupaten untuk melakukan pendekatan dengan Pemerintah Daerah.
Panwas juga diminta segera menindaklanjuti surat tersebut dengan memberikan laporan kepada Bawaslu Papua paling lambat hari Sabtu (13/6) mendatang.
“Setelah itu, Bawaslu Papua akan melapor kepada Bawaslu RI apakah NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) sudah di tandatangani oleh Panwas bersama Kepala Daerah atau kah belum. Dari situ nanti akan ada keputusan dari hasil rekomendasi kita, apakah Pilkada akan ditunda karena dana untuk mengawasi tahapan Pilkada tidak ada,” katanya.
Pada kesempatan itu, Ketua Bawaslu Papua meminta Pemerintah Daerah (Pemda) tak hanya menganggap KPU sebagai penyelenggara sementara pihak kepolisian mengawal sisi keamanan. Pemda juga diminta untuk melihat betapa pentingnya keberadaan lembaga pengawasan Pemilu. Sebab dalam UU mengatur bahwa tahapan Pilkada dilaksanakan oleh KPU dan diawasi oleh Panwas. “Kalau salah satu elemen tidak ada kemudian ada yang menggugat tahapan itu, maka putusannya akan menjadi tidak sah hasilnya”.
“Karena itu Bawaslu berharap Kepala Daerah memperhatikan Panwas di tingkat kabupaten, sebab Panwas Kabupaten harus membentuk Panwas tingkat distrik, kemudian Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas TPS.
Ini penting sehingga kemudian pemilu itu terlegitimasi karena ada pengawasannya secara terstruktur dibawahnya yang juga perlu pembiayaan,” tutupnya. (Bams)

Dibaca 514 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX