Peserta Ziarah Keagamaan Diharapkan Menjadi Panutan Masyarakat | Pasific Pos.com

| 14 October, 2019 |

Peserta Ziarah Keagamaan Diharapkan Menjadi Panutan Masyarakat

Papua Barat Penulis  Kamis, 28 Jun 2018 16:37 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Ketua Komisi B DPR Papua Barat, John Dimara menyatakan, soal ziarah keagamaan yang dilaksanakan Pemprov Papua Barat dengan dana APBD sebesar Rp 20 miliar adalah hal yang sangat baik yang dilakukan Pemprov Papua Barat untuk meningkatkan keimanan umat beragama. Namun demikian, pemerintah harus tegas soal output dari kegiatan tersebut agar peserta kegiatan itu menjadi panutan agar di Papua Barat tidak terjadi gejolak atau gesekan lagi.

Kepada wartawan di gedung DPR Papua Barat, Selasa (26/6), Dimara mengatakan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan tokoh agama yang peserta kegiatan bertanggung jawab terhadap umatnya masing-masing untuk memberikan teladan yang. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk menyosialisasikan bagaimana hidup rukun sebagaimana didengungkan oleh.

“Para pemuka agama yang menjadi peserta juga harus memberikan pandangan di lingkungan masing-masing, kita memulai dari diri kita, keluarga kita agar menjadi panutan bagi masyarakat,” sebutnya.

Menurut dia, dana kegiatan ini besar dan ziarah keaggamaan tahun ini bukan merupakan yang pertama. “Ini sudah ke sekian kali tapi yang terjadi di daerah ini pasti ada gejolak, sehingga tahun ini dengan dana yang begitu besar diharapkan ada dampak positif. Dengan demikian tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang sudah-sudah, seperti gesekan di Sanggeng, ada beberapa etnis atau suku, agama dan lain-lain,a’ katanya.

Dia menyebut di antara dana Rp 20 miliar itu, terselip dana juga untuk para wartawan sebanyak 55 orang yang diikutsertakan. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan konfirmasi dengan wartawan yang ikut untuk mengetahui kegiatan yang dilaksanakan para peserta selama ziarah.

“Kalau saya, ini baru kelihatan kerohanian ke luar negeri, tetapi keagamaan di lokal sudah sering dilakukan oleh pemeritah daerah, misalnya bantuan ke rumah ibadah, legiatan rohani di daerah masing-masing, saya pikir itu sudah ada. Tetapi yang tampak sekali adalah penggunaan dana APBD Rp 20 miliar oleh para tokoh agama denominasi agama yang menjadi sorotan. Masyarakat juga akan bertanya,-tanya apa sih yang mereka buat setelah tiba di sini. Itulah yang menjadi persoalan, sehingga DPR diam saja tapi turut mengawal proses ini,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, setelah pulang para peserta bisa membuat suatu perubahan. Dengan demikian, bila pada tahun-tahun sebelumnya ada gesekan sosial yang terjadi, pada tahun 2018 dan seterusnya tidak terjadi lagi.

“Kalau terjadi lagi, berarti itu tanggung jawab pemerintah daerah. Sejauh mana mereka mengeluarkan dana Rp 20 miliar itu untuk kepentingan tersebut dan masyarakat. Itu yang penting. Saya setuju dengan besaran dana itu, tetapi output-nya itu yang perlu kita pertanyakan,” tambahnya.

Soal kegiatan ziarah kerohanian yang diprogramkan setiap tahun, menurut dia, memang itu hal positif tetapi output kegiatan tahun ini harus diketahui dulu. Jangan terkesan kegiatan itu menggunakan dana besar tapi dipakai untuk happy-happy saja.

“DPR akan mengevaluasi output  kegiatan itu. Sebagai ketua komisi anggaran, evaluasi itu sudah pasti, tetapi tidak terlepas dengan pimpinan dan anggota lain untuk mencermati hal itu agar tidak terkesan DPR tidak melaksanakan fungsinya dengan baik,” tukasnya. (CR44) 

Dibaca 245 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.