Gubernur Bakal Copot Bupati yang Tak Netral dalam Pilkada | Pasific Pos.com

| 27 May, 2019 |

Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo

Gubernur Bakal Copot Bupati yang Tak Netral dalam Pilkada

Headline Penulis  Minggu, 03 Jun 2018 12:05 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo menegaskan, para bupati harus bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018.

Tidak tanggung-tanggung, ia mengancam akan ada sanksi berat menanti, seperti mencopot jabatan para bupati. Namun, tidak dapat menindak bupati ika tidak memiliki bukti.


“saya sudah tegaskan dalam pelantikan beberapa penjabat Bupati, kalau ada yang berpihak ke salah satu calon, hari itu juga saya copot. Tapi, untuk membuktikan keterlibatan bupati harus disertai dengan bukti yang akurat,” tegas Soedarmo kepada waratwan di Jayapura akhir pekan kemarin.


Terkait dengan aksi demo masyarakat di Paniai, menurut Soedarmo, selama aksi tersebut berjalan dengan damai, silakan saja. Tetapi kalau sampai aksi tersebut anarkit, maka masyarakat akan berhadapan dengan aparat hukum.


“demo itu aspirasi masyarakat, silakan asal jangan anarkis, kalau anatrkis akan berhadapn dengan aparat hukum, saya juga minta tuduhan masyarkat dan Ketua DPRD setempat, terkait penjabat Bupati berpihak kepada salah satu calon kandidat bupati, harus bisa dapat dibuktikan. Sebab, kita tak bisa menindak sendiri, konteks pilkada harus ada bukti,” tegasnya lagi.


Soedarmo menambahkan, petunjukan penjabat bupati itu sesuai dengan undang-undang, dan tidak boleh terjadi kekosongan pimpinan di daerah satu hari pun.


"Kepala daerah punya kewenangan namanya pembinaan kepegawaian, dan itu instruksi mendagri kepada semua Gubernur. Jadi, sanksi kepada Bupati maupun ASN ini merupakan kewenangan Kepala Daerah masing-masing, serta Kementerian Dalam Negeri,” tandasnya.


Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paniai, Herman Adii meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melalui Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo untuk membatalkan pelantikan Musa Isir sebagai Penjabat Bupati Paniai.


Sebab, pelantikan ini membuat masyarakat Paniai sangat kaget dan usai pelantikan tersebut hampir ribuan masyarakat Paniai melakukan demo dan menolak Musa Isir didepan Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo.


Menurutnya, pelantikan yang di lakukan Penjabat Gubernur terhadap Musa Isir bukan solusi melainkan mendatangkan masalah. Bukan untuk menyelenggarakan pilkada dengan baik namun menghambat pilkada tersebut.


Mewakili masyarakat Paniai ketua DPRD Paniai, Herman Adii mengungkapkan bahwa kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja melainkan perlu melakukan langkah yaitu menghadirkan hampir 70% masyarakat paniai dan melakukan sidang terbuka di halaman kantor Bupati Paniai untuk pembatalan Pelantikan Pj Bupati Paniai.

Dibaca 523 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.