Pemerintah Diminta Ambil Sikap Soal Kasus Organda | Pasific Pos.com

| 15 December, 2019 |

Pemerintah Diminta Ambil Sikap Soal Kasus Organda

Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Mama mama dari perumahan Organda Padang Bulan, Jayapura mendatangi kantor Gubernur Dok II Jayapura, Selasa (9/6) siang.
Mereka menuntut pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Gubernur, Lukas Enembe bertanggung jawab atas penyerangan warga yang terjadi di wilayah perumahan mereka dan menewaskan dua orang, Senin (8/6) .
Para pendemo yang didominasi mama mama Papua ini, datang sambil membawa spanduk dan poster yang salah satunya bertuliskan, “Kami anak anak korban, rumah hancur korban berjatuhan, kami minta tanggung jawab Gubernur,”
Beberapa mama mama tampak secara bergantian berorasi dengan lantang, meminta Gubernur segera mengambil sikap menyelesaikan persoalan yang terjadi di kompleks perumahan mereka sehingga ke depan tidak ada lagi korban jatuh.
“Kami tidak tenang, kami dihantui rasa takut tiap malam. Karena mereka selalu datang untuk mencuri dan memperkosa di kompleks perumahan kami, kami ingin hidup tenang,” teriak salah seorang mama Papua.
Mereka menginginkan, Gubernur bersama para pejabat tinggi lainnya seperti Kapolda, Pangdam, Walikota, Dandim, Kapolresta, juga kepala suku dari kedua kelompok yang terlibat bentrok, tokoh adat tokoh masyarakat, tokoh agama setempat untuk membuat kesepakatan, agar ke depan tidak lagi terjadi bentrok yang berujung kematian. Apabila terjadi lagi, maka mereka yang telah menandatangani kesepakatan harus bertanggung jawab.
Setelah kurang lebih setengah jam berorasi, Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Rosina Upessy datang menemui para pendemo. Awalnya para pendemo menolak kehadiran Assisten, karena berharap yang menemui adalah pejabat dari suku yang melakukan penyerangan di kompleks mereka.
“Kami mau pejabat dari pegunungan yang menandatangani kesepakatan ini,” tegas koordinator pendemo, Ema Hamadi. Setelah diberi pengertian bahwa, semua pejabat baik Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Assisten 1 dan 2 sedang berada diluar daerah, sehingga hanya dirinya yang dapat menemui sebagai perwakilan pemerintah provinsi.
“Saat ini semuanya sedang berada diluar daerah, sehingga saya yang diberi tugas untuk menemui anda sekalian,” ujar Rosina. Sebagai perwakilan pemerintah Provinsi, Rosina menyampaikan turut berbelasungkawa dan prihatin atas insiden bentrok warga yang terjadi. “Kami mohon maaf karena tidak bisa memenuhi keinginan para ibu ibu sekalian untuk bertemu langsung dengan Gubernur maupun Wakil gubernur karena mereka sedang berada diluar kota. Namun aspirasi yang disampaikan akan saya teruskan kepada Gubernur,” ungkap Rosina.
Menanggapi hal itu, para pendemo memberikan waktu dua hari untuk Gubernur bisa hadir langsung menemui mereka.
“Kalau memang kami diperhatikan, harus selesaikan dalam waktu dua hari. Kalau tidak diperhatikan berarti pejabat yang ada di gedung provinsi ini tidak punya hati nurani mereka, dan sama dengan mereka yang sudah melakukan penyerangan di kompleks kami,” tegas Eva Hamadi
Di kesempatan Eva Hamadi secara simbolis menyerahkan pernyataan sikap kepada Asissten III. Dimana dalam pernyataan sikap berisi beberapa tuntutan antara lain; meminta pemerintah membantu pos keamanan gabungan TNI Polri di wilayah perumahan Organda, Kelompok atau individu yang tidak mempunyai identitas jelas harus keluar dari perumahan organda, Jangan ada lagi pemukiman liar selain perumahan warga di sekitar pegunungan organda.
Mereka juga meminta identifikasi jelas penghuni asrama kos kosan di sekitar perumahan organda, sementara kepada aparat kepolisian harus menindak tegas aksi pemalangan, premanisme yang tidak bertanggung jawab di lingkungan  organda, lalu untuk tuan tanah tidak boleh menjual tanah sembarangan kepada orang yang tidak jelas karena akan berpotensi konflik sosial. (Bams)

Dibaca 1018 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX