Bawaslu dan Panwas Lanny Jaya Dilaporkan ke DKPP | Pasific Pos.com

| 22 August, 2019 |

Sekretaris Tim Kampanye Papua Bangkit Jilid II Kabupaten Lanny Jaya, Terius Jigibalon. Sekretaris Tim Kampanye Papua Bangkit Jilid II Kabupaten Lanny Jaya, Terius Jigibalon.

Bawaslu dan Panwas Lanny Jaya Dilaporkan ke DKPP

Headline Penulis  Selasa, 15 Mei 2018 17:59 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Bawaslu Papua dan Panwas Kabupaten Lanny Jaya dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) RI.

Hal ini dilakukan oleh tim Kampanye Papua Bangkit Jilid II Kabupaten Lanny Jaya karena kedua institusi tersebut melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.


Sekretaris Tim Kampanye Papua Bangkit Jilid II Kabupaten Lanny Jaya Terius Jigibalon kepada pers di Jayaprua, Selasa (15/5) mengatakan, tim Kampanye Koalisi Papua Bangkit sejak awal mengikuti proses pemutahiran data oleh KPU.


Setelah dicermati dari 39 distrik yang ada di Kabupaten Lanny Jaya, ada penggelembungan suara yang sangat signifikan di beberapa distrik. Dimana, jumlah penduduknya sedikit tapi jumlah pemilih sangat banyak.


Oleh karena itu, ketika rapat di DPRD kami sudah ajukan keberatan ke pihak Panwas dan KPU Lanny Jaya, dan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Lanny Jaya.


Namun, KPU dan Panwas tidak gubris, bahkan mengkalim data pemerintah tidak benar. “jadi data pemilih di Kabupaten Lanny Jaya banyak data siluman,” tegasnya.


Terius Jigibalon yang juga sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lanny Jaya menambahkan, keberatan atas data-data siluman itu sudah disampaikan juga kepada Bawaslu Papua, tetapi tidak digubris juga, bahkan Bawaslu merekomendasikan data KPU tersebut untuk ditepkan sebagai Data Pemilih Tetap (DPT) kabupaten Lanny Jaya.


Terius mengaku tidak puas dengan keputusan dengan keputusan Bawaslu dan Panwas, maka pihaknya sudah melaporkan ke DKPP di Jakarta.


Karena, lanjutnya, Pemerintah Lanny Jaya melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sendiri sudah mengakui jika data pemilih di Lannya Jaya ada data siluman yang sangat banyak. Pihaknya berharap akan mendapat keadilan di DKPP terkait masalah yang terjadi Lanny Jaya.


Bahkan segara tegas, Ketua DPRD Lanny Jaya ini menilai, kredibilitas Bawaslu Papua tidak independen dan tidak profesional.


“Isi urat rekomendasi yang saat ini kami pegang salinannya berbeda mengenai apa yang kami ajukan dengan rekomendasi yang keluar. Kami jujur ya, sangat ragukan Bawaslu Papua. Saya tegaskan ini bukan kepentingan saya melainkan kepentingan umum untuk sesuatu yang lebih baik di daerah Lanny Jaya dalam urusan demokrasi,” pungkasnya.


Terpisah, anggota Bawaslu Papua Anugrah Patta mengaku siap hadapi gugatan di DKPP RI di Jakarta. ”kami tentu siap hadapi masalah, dan sudah menjadi resiko pekerjaan,” ujarnya.


Ia mengaku, hingga saat ini DPT Kabupaten Lanny Jaya belum ditetapkan karena adanya masalah di tingkat KPU setempat. “kami sudah mendapat laporan terkait adanya dugaan data siluman, dan rekomendasi kami kepada KPU untuk segera melakukan koordinasi,” tegasnya.


Namun, katanya, menurut teman-teman di KPU Lanny Jaya, mereka sudah melakukan tahapan sesuai dengan prosedur. Kemudian pada saat pleno penetapan ada keberatan dari salah satu pihak, dan dari laporan Panwas sudah berusaha untuk menghubingi pihak yang keberatan untuk membuat laporan tertulis, tetapi sulit dihubungi. Bebernya.


Diakuinya, hingga saat ini KPU Papua belum menetapkan DPT Kabupaten Lanny Jaya karena masih adanya masalah berbedaan jumlah pemilih. “kami sudah minta kepada KPU untuk melakukan koordinasi lagi dengan Pemda, karena Pilgub ini juga menjadi tanggungjawab Pemda setempat,” tutupnya.


Foto/ Plt Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Noak Kapisa, ketika membeirkan sambutan pada Musyawarah Provinsi (Musprov) Bapor Korpri Papua, Selasa (15/5).

Dibaca 764 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.