Dewan Ingatkan Pengamanan Pilkada Tak Harus Dengan Kekerasan | Pasific Pos.com

| 16 July, 2019 |

Laurenzus Kadepa. Laurenzus Kadepa.

Dewan Ingatkan Pengamanan Pilkada Tak Harus Dengan Kekerasan

Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura, - Anggota Komisi I DPR Papua yang menangani masalah Pemerintahan, Politik, Hukum da HAM, Laurenzus Kadepa mengingatkan, aparat keamanan dalam hal ini TNI/Polri tidak bersikap arogan, refresih dan melakukan tindak kekerasan dalam pengamanan pilkada di tujuh kabupaten dan pilgub Papua, tahun 2018 ini.

Legislator Papua ini menegaskan, pengamanan pilkada tak harus dengan kekerasan. Namun perlu mengedepankan pendekatan persuasif atau dialogis.


Bahkan Politisi Partai NasDem ini tak ingin kejadian debat kandidat pasangan calon (paslon) kepala daerah Deiyai di Nabire pada Sabtu, 5 Mei 2018, terulang kembali.


ia pun membeberkan, kalau dalam video rekaman yang beredar, terlihat anggota kepolisian terkesan arogan, juga memukul seorang warga. Apalagi lanjutnya, Mando Mote meski yang bersangkutan sudah berupaya menghindar.


“Semua pihak ingin pilkada aman. Tapi jaminannya apa?. Ini baru Debat kandidat saja sudah begitu, lalu bagaimana dengan tahapan yang lebih krusial. Misalnya peghitungan atau rekapitulasi perolehan suara hingga penetapan,” kata Kadepa kepada wartawan lewat via telepon.


Namun, Kadepa tak ingin jika aparat keamanan yang terkesan menciptakan kondisi tidak kondusif dengan sistem pengamanan refresif, karena dapat memicu munculnya polemik.


“Jadi dalam situasi seperti itu, pastti ada peluang aparat keamanan untuk melakukan kekerasan, lalu kemudian menyalahkan masyarakat, " ketus Kadepa.


Untuk itu dengan tegas, pihaknya meminta agar dalam pengamanan pilkada tidak harus dengan tindak kekerasan.


" Kan masih ada berbagai cara lain yang dapat ditempuh oleh pihak aparat, tidak mesti bersikap orogan lalu melakukan tindak kekerasan terhadap masyaralat, " ujarnya.


Menurutnya, dalam situasi apa pun kalau belum mengancam keselamatan aparat keamanan, harus tetap menghadapi masyarakat dengan persuasif.


Bahkan kata Kadepa, aparat keamanan harus memberikan contoh pengamanan dan penegakan hukum humanis kepada masyarakat.


Pada kesempatan itu, ia juga berharap agar aparat keamanan tidak terkesan bersikap benci terhadap orang asli Papua (OAP).


Bahkan Kadepa menuding, jika selama ini ada oknum-oknum aparat keamanan yang memang terkesan membenci Orang Asli Papua ( OAP). Sehingga ketika ada masalah, langsung melakukan kekerasan terhadap OAP.


Diakuinya, memang sulit menciptakan pengamanan humanis jika ada oknum aparat keamanan yang terlanjur benci pada kelompok masyarakat tertentu.


Sehingga ketus Kadepa, siapa pun yang berupaya mengigatkan apakah Kapolda, Pangdam, Kapolri, Panglima TNI, bahkan presiden sekalipun, hasilnya akan nihil.


“Belajar dari kejadian debat kadidat Deiyai di Nabire, seorang perwira polisi di wilayah kota saja bikin begitu, Lalu bagaimana dengan bintara atau yang pangkatnya lebih di bawah dan bertugas di pedalaman,” ujarnya.


Menurut Kadepa, DPR Papua dan institusi keamanan merupakan sama-sama lembaga negara. Sudah sewajarnya pihak dari kedua lembaga ini saling mengingatkan, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)nya masing-masing.


“Memang perlu saling mengkoreksi. Institusi keamanan juga harus mengkoreki kami. Dimana kelemahan kami,” pungkasnya.

Dibaca 334 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.