Kapolda Harus Berani Tegakkan Hukum Dalam Penanganan Kasus Pilkada | Pasific Pos.com

| 16 July, 2019 |

Ketua Lembaga Masyarakat Adat  George A. Awi. Ketua Lembaga Masyarakat Adat George A. Awi.

Kapolda Harus Berani Tegakkan Hukum Dalam Penanganan Kasus Pilkada

Headline Penulis  Rabu, 02 Mei 2018 01:25 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Kapolda Papua diharapkan berani dan tegas dalam penegakkan hukum dalam penanganan kasus kasus yang terkait dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Hal ini dikatakan ketua Lembaga Masyarakat Adat George A. Awi kepada wartawan.

"Kami meminta Kapolda harus tegas memberlakukan hukum termasuk unsur pengadilan. Hakim jangan hanya menguasai hukum positif saja, tetapi juga harus mengetahui tentang hukum adat agar tidak mengambil keputusan yang dapat menimbulkan konflik. Kapolda juga harus menegur para hakim yang berpotensi menimbulkan kekacauan," ujar George Awi.


Lebih lanjut George A. Awi berharap masyarakat dapat lebih arif, sebab admosfir Pilkada di Papua makin hangat.


"Saya berharap dan menghimbau agar semua aktifitas Pemilihan Kepala Daerah yang akan bermuara di Kota Port Numbay dapat mengikuti aturan yang ada," ujarnya.


George Awi juga menyampaikan keprihatinannya atas kinerja KPU dan Bawaslu yang dinilai kurang aktif.


"Yang membuat kami heran adalah yang selama ini aktif mengadaan sosialisasi dan tatap muka adalah Polisi, tetapi KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara tidak pernah melakukan sosialisasi maupun tatap muka untuk menyampaikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat sehingga kami berjalan dengan ketidak tauhan kami," ujar George Awi dengan nada kecewa.


Selain itu, Awi menegaskan bahwa partai politik memiliki kewajiban untuk memberikan penddidikan politik yang baik kepada masyarakat.


"Para paslon yang bertarung dalam Pilkada harus menjual ide dan program agar pemikiran masyarakat dapat terbuka, tetapi yang terjadi selama ini masyarakat dikorbankan untuk mengejar kepentingan selama 5 tahun," ujarnya.


Masih menurut George Awi bahwa untuk menciptakan pilkada damai adalah melalui komitmen yang harus dijalankan secara sungguh.


"Kami akan membuat komitmen Pilkada Damai dan yang harus hadir dalam komitmen Pilkada Damai adalah 2 kandidat, partai politik, KPU maupun Bawaslu," ujarnya.


Oleh sebab itu, diwaktu yang tinggal satu setengah bulan lagi ini KPU dan Bawaslu bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi sampai ke kampung-kampung.

Dibaca 390 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.