STIH Serahkan Buku Hukum Adat Arfak ke Pemda | Pasific Pos.com

| 7 December, 2019 |

STIH Serahkan Buku Hukum Adat Arfak ke Pemda

Papua Barat Penulis  Selasa, 17 April 2018 22:32 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari,TP - Sekolah Tinggi ilmu Hukum (STIH) Manokwari menyerahkan buku tentang hukum adat Arfak ke pemerintah daerah Manokwari.

Buku hasil penelitian tim dari STIH Manokwari ini, diterima Bupati Manokwari Demas P. Mandacan saat apel gabungan di halaman kantor bupati, Senin (16/4).

Ketua STIH Manokwari, Filep Wamafma menuturkan buku tentang hukum adat Arfak merupakan hasil penilitian yang dilakukan selama satu tahun dengan proses penulisan dan pengeditan selama enam bulan.

"Kita menghasilkan satu produk hukum tentang adat Arfak, dan kami menyerahkan ke pak Bupati selaku kepala daerah dan putra Arfak dengan harapan bisa menjadi referensi bagi orang Arfak dan pemerintah dalam pembangunan," jelas Filep kepada wartawan di kantor bupati, kemarin.

Filep menerangkan, pihaknya tertarik melakukan penelitian tentang hukum adat Arfak karena ingin membantu pembangunan manusia di Manokwari, yang tidak terlepas dari hukum adat itu sendiri.

"Sebelum ada hukum pemerintah sudah ada hukum gereja dan hukum adat. Hukum adat ini harus dilestarikan sebagai warisan budaya yang harus dipertahankan eksistensinya," jelas Filep.

Penyerahan buku hukum adat Arfak ke Bupati, sekaligus menandakan launching buku tersebut dengan harapan dapat digunakan dan dimanfaatkan masyarakat lebih khusus masyarakat Arfak sebagai sumber pengetahuan sehingga mengetahui hukum adat Arfak.

Ia menambahkan, selain melakukan kajian dan penulisan buku tentang hukum adat Arfak, STIH Manokwari juga sedang melakukan pengeditan terkait hukum adat Wondama. "Untuk buku hukum adat Wondama rencananya bulan Oktober kita launching. Inilah keterpanggilan STIH Manokwari untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka pengembangan hukum adat di wilayah Manokwari," imbuhnya.

Diungkapkan Filep, setelah launching buku tentang hukum adat Wondama selesai, tim akan melakukan kajian yang sama di Maybrat. "Kami ingin kehadiran STIH Manokwari dapat dijadikan Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai laboratorium hukum-hukum adat di Papua Barat. Sebab bila kita bangun infrastruktur tapi lalai membangun hukum adat, saya pikir sia-sia sudah yang kita buat," ucapnya.

Secara umum, masyarakat yang ingin membaca buku hukum adat tersebut bisa membelinya di toko karena pihaknya akan menyebarkan secara komersil.

Sementara, Bupati Manokwari Demas P. Mandacan bertekad menjadikan buku tersebut sebagai motivasi bagi masyarakat untuk mengetahui hukum adat Arfak yang merupakan suku terbesar di Manokwari.

"Buku ini wajib dibaca seluruh ASN agar mengetahui isinya, dijabarkan sehingga menjadi motivasi untuk mengetahui hukum adat suku Arfak," tandas Mandacan. [SDR-R3] 

Dibaca 415 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.