Freeport Hebat, Papua Tak Berharga di Mata Hukum | Pasific Pos.com

| 23 August, 2019 |

Asisten Sekda Bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Papua, Elia Louppaty. Asisten Sekda Bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Papua, Elia Louppaty.

Freeport Hebat, Papua Tak Berharga di Mata Hukum

Headline Penulis  Selasa, 17 April 2018 21:39 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Asisten Sekda Bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Papua, Elia Loupatty menyatakan bahwa PT Freeport Indonesia hebat dan Pemerintah dan masyarakat Papua tidak berharga di mata hukum Indonesia.

Penegasan itu disampaikannya ketika dikonfirmasi wartawan terkait pembayaran denda Pajak Air Permukaan oleh PT. Freeport Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Papua sesuai keputusan Pengadilan Pajak di Jakarta.


"Freeport Indonesia ko hebat, wartawan kalian tulis begitu saja, Pemerintah dan rakyat Papua tidak hebat di atas tanahnya sendiri,"ungkap Loupatty, Selasa (17/4/2018).


Luopatty mengatakan, alasan dirinya mengatakan PT. Freeport Indonesia hebat, pasalnya perusahan yang beroprasi di Kabupaten Mimika tersebut tidak menghargai keputusan hukum pengadilan pajak di Jakarta.


"Mereka akal-akalan dari awal sampai akhir. Dulu mereka gugat kita kepengadilan pajak Jakarta dan kita Pemprov Papua menang disana. Tetapi nampaknya hingga sekarang ini mereka tidak hargai itu,"terangnya.


Menurut Loupatty, itu bukan keputusan pengailan Negeri atas masalah ini. Tetapi pengadilan pajak yang menunjukkan profesi atas putusan perkara tersebut. "Nah kalau pengadilan profesionalitas yakni pengadilan pajak bilang kami menang. Lalu Freeport abaikan itu lalu pengadilan apa lagi yang dimau oleh Freeport Indonesia,” tegsanya.


Lanjut Loupatyy, sesuai keputusan pengadilan pajak Jakarta dimana Freeport Indonesia wajib membayar pajak air permukaan kepada Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp. 5,8 triliun. Namun hingga kini belum juga dibayarkan oleh mereka.


Sementara itu ditempat terpisah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua, Gerzon Jitmau mengatakan, tidak ada alasan bagi Freeport Indonesia untuk mengabaikan keputusan pengadilan pajak Jakarta tersebut.


Pasalnya keputusan Pengadilan pajak Jakarta tersebut sudah sah. Dan Freeport wajib mentaati keputusan itu untuk membayar pajak air permukaan kepada Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp. 5,8 Triliun.


"Tidak ada lagi proses negosisi atas masalah ini. Sehingga Freeport Indonesia kita minta harus tetap membayar denda pajak air permukaan itu. Dan yang jelas Pemprov Papua akan tetap ambil sikap kedepan apabilan masalah itu terus diabaikan oleh Freeport tentunya,"tambah Jitmau.

Dibaca 462 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX