Mendirikan Bangunan Harus Sesuai Aturan | Pasific Pos.com

| 19 September, 2019 |

Kadis Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Papua, Daud Ngabalin. Kadis Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Papua, Daud Ngabalin.

Mendirikan Bangunan Harus Sesuai Aturan

Info Papua Penulis  Jumat, 13 April 2018 00:07 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKP2) Papua, mengimbau kepada semua pihak dalam hal ini pemerintah, masyarakat, swasta dan developer untuk membangunan bangunan harus tertib dan disiplin sesuai dengan aturan, tidak boleh hanya mengejar keuntungan dengan mengabaikan yang namanya lingkungan sehat.

Sebab, aturan tentang penataan pemukiman itu memang benar adanya, DPKP2 memang punya green design yang mestinya harus bagus soal pendirian bangunan, namun terkadang ditingkat bawah banyak pihak yang hanya mengejar yang namanya pembangunan rumah untuk ditinggali, tapi terkadang aturan-aturan yang ada diabaikan.


“Tempat yang harusnya tidak boleh kita bangun misalnya seperti didaerah-daerah aliran sungai, namun dipaksa untuk dibangun dan kemudian kita paksakan untuk membayar dengan sejumlah uang agar terbit surat ijin membangun,” kata Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKP2) Papua, Daud Ngabalin, kepada wartawan disela-sela kegiatan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman se Provinsi Papua di Fave Hotel, Kota Jayapura, Kamis (12/4/2018).


Semua pihak harus konsisten dan konsekuen, karena kata dia, Gubernur Papua membentuk DPKP2 dalam rangka untuk mengkoordinir semua rumah atau bangunan yang dibangun, baik oleh pihak swasta oleh perorangan ataupun oleh pemerintah.


“Sehingga pembangunan rumah ataupun perumahan ataupun gedung yang akan dibangun harus dikoordinasikan dengan baik, tidak sekedar hanya membangun dengan memenuhi persyaratan layak huni, tapi juga kan ada aturan-aturan yang harus bisa diikuti dan ditaati,” ungkapnya.


Pihaknya juga meminta pemerintah ditingkat bawah, baik dinas perumahan atau dinas tata kota harus bisa konsisten, disiplin untuk mengatur regulasi aturan ini, tidak hanya sekedar mengeluarkan ijin mendirikan bangunan.


“Jika kita sudah taat dan disiplin maka saya yakin, yang namanya daerah aliran sungai, daerah resapan air dan didaerah sumber-sumber air itu pasti tidak akan dibangun dengan sembarangan, misalnya kita menebang pohon atau hutan untuk membangun padahal dilokasi tersebut daerah sumber-sumber mata air” katanya.


Ditambahkannya, untuk banguna-bangunan yang sudah terlanjur dibangun, pihaknya mengaku akan menata ulang lagi. “inilah fungsinya kita buat kegiatan forum SKPD untuk 29 kabupaten/kota di Papua ini, agar hal-hal tadi dapat dibicarakan dengan baik,” ungkapnya.


Sehingga kata dia jika ada yang ingin mendirikan suatu bangunan, maka kabupaten/kota memberikan telaah atau rekomendasi bahwa lokasi yang akan dibangun layak untuk didirikan suatu bangunan atau rumah, dan itu yang harus mulai disiplinkan dari sekarang.


“Karena dinas ini baru berjalan satu tahun, maka kita harus jalan pelan-pelan, jangan langsung menggenjot dengan cepat tapi justru akhir-akhirnya malah kinerja kita menurun,” tutupnya.

Dibaca 651 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.