Pengelolaan Dana Kampung, Pansus Temukan Banyak Persoalan | Pasific Pos.com

| 20 August, 2019 |

Ketua Pansus Pengelolaan Dana Kampung, Heribertus Silubun,SH (Kanan) Saat Memimpin Rapat. (foto:ady) Ketua Pansus Pengelolaan Dana Kampung, Heribertus Silubun,SH (Kanan) Saat Memimpin Rapat. (foto:ady)

Pengelolaan Dana Kampung, Pansus Temukan Banyak Persoalan

Papua Selatan Penulis  Jumat, 06 April 2018 00:18 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

MERAUKE,ARAFURA,- Panitia Khusus (Pansus) pengelolaan dana kampung yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke menemukan banyak persoalan terkait pengelolaan dana kampung. Karena itu, Pansus telah menjadwalkan untuk mengundang instansi terkait untuk bersama-sama mencari solusi terkait dengan persoalan tersebut.

Ketua Pansus Pengelolaan Dana Kampung, Heribertus Silubun,SH mengatakan sesuai hasil monitoring yang dilakukan Bulan Februari 2018 lalu, ternyata cukup banyak ditemukan persoalan terkait pengelolaan dan kampung. Maka, Dewan membentuk Pansus. Setelah itu, diambil tujuh distrik sebagai sampel dan masing-masing distrik diambil dua kampung.


Selain dilakukan dialog untuk pengumpulan data, ada juga yang berupa monitoring. Persoalan yang ditemukan di lapangan diantaranya adalah pencairan dana kampung yang selalu terlambat menjadi kendala bagi aparat kampung dalam pengelolaannya. Kemudian, soal pendampingan dan tempat pencairan dana kampung.


Menurutnya, karena pencairan dana selalu di kota, akibatnya cukup banyak aparat kampung yang berminggu-minggu berada di kota. Setelah dilakukan dialog, ternyata itu bukan serta merta menjadi kesalahan dari aparat kampung tetapi ternyata sistim yang tidak membantu. Selanjutnya, yang juga perlu dicarikan solusi adalah terkait legitimasi Bamuskam secara hukum sebagai lembaga yang punya wewenang di kampung.


“Hari Senin, Tanggal 9 April 2018 kami akan mengundang BPMK, Bagian Keuangan dan Inspektorat, supaya kita bagaimana menyelesaikan persoalan ini supaya uang yang begitu banyak di kampung bisa memberikan manfaat untuk masyarakat kampung,”terangnya kepada wartawan di Ruang Sidang Dewan, Rabu (4/4).


Ditambahkan, pendampingan terkait pengelolaan dana kampung harus dilakukan secara maksimal dan pendamping yang diturunkan ke kampung harus punya kapasitas yang cukup untuk membantu aparat kampung. Kemudian, kapasitas dari aparat kampung juga harus ditingkatkan. Dengan begitu, mereka bisa melakukan pengelolaan dana kampung secara baik termasuk dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, karena setiap tahunnya alokasi dana kampung terus mengalami peningkatan.

Dibaca 552 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.