Kapal dan Nelayan Asing Tidak Boleh Beroperasi di Perairan Indonesia | Pasific Pos.com

| 22 May, 2019 |

Tatap muka Susi Pudjiastuti dengan nelayan berlangsung di halaman kantor pelabuhan PPI (Pusat Pendaratan Ikan) Poumako / PSDKP Mimika, distrik Mimika Timur, kabupaten Mimika, Rabu (21/3). Tatap muka Susi Pudjiastuti dengan nelayan berlangsung di halaman kantor pelabuhan PPI (Pusat Pendaratan Ikan) Poumako / PSDKP Mimika, distrik Mimika Timur, kabupaten Mimika, Rabu (21/3).

Kapal dan Nelayan Asing Tidak Boleh Beroperasi di Perairan Indonesia

Headline Penulis  Rabu, 21 Maret 2018 21:31 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(1 Voting)

Timika, - Kapal dan nelayan asing tidak boleh beroperasi lagi di perairan Indonesia. "Saya dibantu oleh TNI-AL, Pol Air, unsur-unsur terkait untuk membuat dan mempersetujui peraturan terhadap kapal-kapal asing tidak boleh melaut lagi di wilayah perairan Indonesia," hal ini ditegaskan menteri kelautan dan perikanan RI, Susi Pudjiastuti dihadapan 500 nelayan Timika.

Tatap muka Susi Pudjiastuti dengan nelayan berlangsung di halaman kantor pelabuhan PPI (Pusat Pendaratan Ikan) Poumako / PSDKP Mimika, distrik Mimika Timur, kabupaten Mimika, Rabu (21/3).


Susi juga menyampaikan terimakasih kepada wakil bupati Mimika, sekda Mimika, Forkopimda Mimika. Susipun memberikan apresiasi atas kebijakan Bupati yang memberikan kepercayaan kepada perempuan sebagai kepala dinas.


"Saya yakini kalo Mimika ini benar-benar percaya dan meyakini bisa mengangkat seorang perempuan menjadi pimpinan, dab contohnya seperti Ibu Lintje Siwa Bessi selaku Kadis Perikanan dan Kelautan Mimika.


Susi secara tegas berpesan kepada para nelayan agar harus bisa menghargai dan menghormati peraturan-peraturan negara, setiap wilayah semua memiliki peraturan, dan yang pasti peraturan tersebut melibatkan stakeholder setempat.


Susi menyampaikan ada 3 pilar yang harus dipatuhi oleh pemerintah dna nelayan. Pilar pertama adalah Kedaulatan. Dimana kapal asing dan nelayan asing tidak boleh menangkap ikan lagi di wilayah perairan Indonesia. Pilar kedua, keberlanjutan. Dimana kita harus jaga, menangkap ikan tidak berlebihan, tidak boleh membuat jaring trol, Cangkrang (mirip dengan jaring trol) atau sejenisnya agar popularitas ikan di lautan bisa terus berkembang.


Pilar ketiga adalah membangun Kesejahteraan. Dimana pasar harus disiapkan, coolsturid harus dibangun, pendidikan dijaga, agar semua menjadi berkesinambungan antara kedaulatan, keberlanjutan untuk membangun kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia terutama yang ada di Papua menjadi apa yang sesuai kita inginkan.


"Ingat, jangan fikir yang orang lain tidak tau, semua itu sudah ketahuan, kenapa "karena satelit sudah ada", baik yang ikan dibawa keluar atau masuk itu sudah terbaca, apa yang kalian lakukan cepat lambat akan terbongkar," ujar Susi.


Bahkan Susi memerintahkan agar Wabup daN Sekda agar segera membuat peraturan daerah, terkait bongkar ikan di tengah laut. "Tidak ada pembongkaran ikan di tengah laut, yang ada di pelabuhan dan setiap pelabuhan ada kontribusinya buat pemerintah," tegasnya.


Indonesia merupakan negara terbesar kedua dalam masalah sampah / pencemaran laut, 160jt Ton / tahun sampah yang terdeteksi, dalam hal ini saya tidak ingin lagi melihat nelayan / masyarakat membuang sampah plastik sembarangan khususnya di laut.


"Saya harapkan agar TNI-Polri bisa menjalankan tugasnya sesuai tupoksi dalam pengawasan kelautan," ujarnya.


'Pesan saya agar nelayan bisa mengambil ikan tanpa menghabiskan dan tetap menjaga kelestarian laut kita " pesan Susi sebelum mengakhiri dialog.

Dibaca 1176 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.