Diduga Ada Permainan Dalam Pengerjaan Proyek Infrastruktur di Daerah | Pasific Pos.com

| 17 August, 2019 |

Anggota Komisi IV DPR Papua bidang infrastruktur, Decky Nawipa dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua, Stefanus Kaisiepo. Anggota Komisi IV DPR Papua bidang infrastruktur, Decky Nawipa dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua, Stefanus Kaisiepo.

Diduga Ada Permainan Dalam Pengerjaan Proyek Infrastruktur di Daerah

Headline Penulis  Senin, 19 Maret 2018 18:57 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(1 Voting)

Decky :Kami Harap Tidak Ada Lagi Anggaran Ganda Dalam Satu Proyek

 

Jayapura, - Anggota Komisi IV DPR Papua bidang infrastruktur, Decky Nawipa menduga ada permainan atau ketidakberesan dalam pengerjaan proyek infrastruktur di daerah.

Hal itu terkuak, ketika melakukan reses dan kunker ke kabupaten di wilayah Meepago, pasalnya ada jalan yang diduga dikerjakan dari tiga sumber dana yakni APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.


Dikatakan, kalau saja misalnya ruas jalan 30 kilometer dikerjakan tiga mata anggaran bisa saja dibiayai sumber dana berbeda. Dan msalnya lagi setiap 10 kilometer sumber anggarannya lain.


"Tapi ini satu ruas jalan itu misalnya 10 kilometer dikerjakan dari dana APBD kabupaten, provinsi dan APBN. Lalu saya tanya ke pihak terkait, lalu mereka bilang itu APBD kabupaten, dan pihak lainnya bilang APBN, lainnya lagi bilang APBD provinsi. Jadi mana yang benar. Inikan terindikasi ada duplikat anggaran," ungkap Decky Nawipa kepada Wartawan usai melakukan pertemuan dengan Dinas PU Papua, di Hotel Fave akhir pekan kemarin.


Bahkan kata Decky, , dugaan itu diperkuat dengan tidak adanya papan nama setiap proyek yang dikerjakan.


Padahal kata Decky, itu penting agar masyarakat tahu jenis pekerjaan yang dikerjakan. Jika itu jalan, berapa kilometer, berapa anggaannya, sumber dananya dari mana dan berapa lama masa pengerjaan.


"Setelah kami cari tahun kenapa tidak ada papan nama, ada dugaan ini disengaja karena ada duplikat anggaran. Kami harap ke depan, tidak ada lagi anggaran ganda dalam satu proyek," kesalnya.


Selain itu, legislator Papua ini juga menyoroti Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di wilayah Meepago yang tidak pernah mau mendampingi DPRP saat turun lapangan, meski PPTK telah memberitahukan rencana dewan untuk meninjau proyek di lapangan.


"Ketika kami ke sana, PPTK hilang. Ada apa? Kami akan rekomendasikan agar PPTK ini diganti. Bagaimana pekerjaan bisa maksimal kalau tidak dikontrol," ketusnya.


Decky menambahkan, misalnya saja ruas jalan Enarotali, Kabupaten Paniai ke Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Tahun anggaran lalu, pengerjaan ruas jalan itu dianggarkan Rp 30 miliar dari APBD provinsi. Namun tidak jelas ruas mana yang sudah dikerjakan.


"PPTK-nya tidak ada di lokasi. Setelah rapat dengan mitra, kami harap PPTK bersama kami turun dan menjelaskan setiap pekerjaan infrastruktur. Kami akan bawa temuan ini dalam sidang ke depan," tandas Decky.


Sementara itu. Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua, Stefanus Kaisiepo menegaskan, pihaknya perlu turun lapangan melihat setiap pekerjaan, untuk mengetahui sejauh mana perkembangannya.


"Kami harap infrastruktur di Papua semakin baik, dan apa yang dibangun itu benar-benar tepat sasaran. Dan dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat, " harapnya. (TIARA)

Dibaca 982 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.