DPR RI Soroti Bobroknya Keamanan Pilkada Papua | Pasific Pos.com

| 24 May, 2019 |

Pertemuan antara Anggota Komisi II DPR RI dengan Pemprov Papua, KPU, Bawaslu, Pihal TNI/Polri dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada 2018. Pertemuan antara Anggota Komisi II DPR RI dengan Pemprov Papua, KPU, Bawaslu, Pihal TNI/Polri dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada 2018.

DPR RI Soroti Bobroknya Keamanan Pilkada Papua

Headline Penulis  Minggu, 18 Maret 2018 17:44 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Libert Ibo : Kapolda dan Kapolres yang terima uang, anak buah tidak dapat apa-apa

 

JAYAPURA,- Anggota Komisi II DPR RI, Libert Christo Ibo menyoroti bobroknya system pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Papua.

Hal ini disampaikan Libert Ibo dalam pertemuan dengan Pemprov Papua, KPU, Bawaslu, Pihal TNI/Polri dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada 2018, akhir pekan kemarin.


Ibo mengatakan, Pilkada di Papua selalu saja ada korban jiwa, padahal begitu besar anggaran pengamanan pilkada yang mengalir ke pihak TNI/Polri.


Apalagi, katanya, Pilkda serentak tahun 2018 di Papua, anggaran yang dikeluarkan ratusan miliar ke pihak keamanan.


“Begitu besar anggaran untuk Pilkada di Papua tapi pengamanan tidak berjalan dengan baik,” tegasnya.


Bahkan, Libert Ibo menyatakan, pengamanan yang bobrok karena Kapolda dan Kapolres yang menerima uang, anak buah di lapangan tidak dapat apa-apa, akhirnya mereka tidak bekerja dengan maksimal sebagimana yang kita harapkan.


“Ada bukti, saya turun langsung ke lapangan tanya anggota, mereka tidak dapat apa-apa, kasihan mereka, ini menjadi perhatian, kita harus kembali ke Jakarta dan panggil Kapolri untuk pertanyakan masalah ini,” tegasnya lagi.


Libert Ibo menambahkan, penyelenggaraan Pilkada itu berjalan dengan jujur jika keamanan terjamin, untuk itu, Polri maupun TNI harus menjamin Pilkada di Papua berjalan dengan damai.


Legislator Partai Demokrat itu menambahkan, pihak kemanan juga harus memberikan keamaman kepada Panwas di lapangan. Sebab, jika panwas tidak berada di lapangan, tentu hasil yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentu hasil pilkada tidak diakui. Tutur Ibo.


Sementara itu, Sekda Papua, Hery Dosinaen mengatakan, anggaran Pilkada Papua sudah terdistribusi ke KPU, Bawaslu maupun TNI/Polri sebesar 50 persen.


Sekda mengaku, sesuai dengan kesepakan anggaran KPU sebesar Rp 850 miliar, Bawaslu Rp 250 miliar dan pihak kemanan (TNI/Polri) sebesar Rp 230 miliar.


Sekda menambahkan, Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen mensukseskan pilkada serentak, karena ini agenda Nasional. Untuk itu, semua stakeholder khususnya penyelenggara pemilu dan pihak keamanan harus betul-betul mengawal proses demokrasi yang tinggal menghitung bulan ini. Harap Sekda.

Dibaca 783 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.