Bawaslu Temukan B1KWK 4 Paslon Pilkada Mimika Tidak Penuhi Syarat | Pasific Pos.com

| 20 May, 2019 |

Sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Mimika, di ruang Rupatama Polda Papua, Jumat (23/2/18). Sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Mimika, di ruang Rupatama Polda Papua, Jumat (23/2/18).

Bawaslu Temukan B1KWK 4 Paslon Pilkada Mimika Tidak Penuhi Syarat

Headline Penulis  Kamis, 15 Maret 2018 20:15 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(1 Voting)

Jayapura, - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua bersama Panwas Mimika serta tim hukum pasangan Eltinus Omaleng-Johannes Rettob (OMTOB) Rabu (14/3/18) melakukan perhitungan ulang secara manual form B1KWK perorangan dari empat kandidat independen yang maju dalam pentas Pilkada Kabupaten Mimika. Dari perhitungan tersebut, terkuak fakta ternyata form B1KWK dua kandidat independen nihil, sedangkan dua lainnya tidak memenuhi syarat.

Perhitungan ulang form B1KWK merupakan perintah majelis hakim DKPP dalam sidang Jumat (23/2/18) menanggapi permintaan pengguggat dari paslon OMTOB kepada tergugat KPU Mimika.


Sesuai aturan, semestinya form B1 KWK menjadi syarat utama bagi pasangan calon yang maju melalui jalur independen.
Untuk Mimika, setiap paslon wajib memiliki 22.273 B1KWK yang ditandatangani pendukung di atas meterai.


Sebagaimana copyan berita acara yang diterima media ini Kamis kemarin rapat paripurna tertulis 'pada hari ini Rabu tanggal 14 Maret 2018 telah dilakukan pengecekan dokumen berupa B.1-KWK PERSEORANGAN dari 11 (sebelas) dos yang diserahkan oleh KPUD Mimika pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 kepada ketua Bawaslu Propinsi Papua, Jl Berdikari No. 2 Taman Imbi Jayapura sesuai hasil kesepakatan Pemohon Eltinus Omaleng, SE, MH (melalui kuasa hukum Ruben Hokakay, SH) dengan KPUD Mimika sebagai termohon pada persidangan kedua di kantor Bawaslu Propinsi Jl. Berdikari No. 2 Taman Imbi Jayapura pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018.


Dalam pengecekan tersebut disaksikan oleh dua orang petugas dari Bawaslu yakni Arin Lestari jabatan sebagai staf, dan Fredrik Darlambade juga selaku staf.


Dari hasil pengecekan masing-masing calon bupati ditemukan hasil sebagai berikut. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Hans Magal, SP dan Abdul Muis ST, MM form B1KWK nihil (tidak ada), pasangan Robertus Waropea, SH dan Albert Bolang SH ditemukan 12.010 form B1KWK atau kurang 12.263 untuk memenuhi syarat. Selanjutnya pasangan Wilhelmus Pigai dan Athanasius Allo Rafra SH, M, Si tidak ditemukan form B1KWK. Terakhir pasangan Drs. Petrus Yanwarin dan Alpius Edowai ditemukan 323 form B1KWK atau kurang 21.900 lebih.


Menanggapi hasil itu, kuasa hukum OMTOB, Marvey Dangeubun mengemukakan, dengan melihat hasil perhitungan sesuai berita acara tersebut, jelas merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Karena secara sengaja terstruktur dan masif memasukkan data-data yang berakibat merugikan pihak lain yang dilakukan oleh KPU bersama perangkat dibawahnya.


"Berita acara ini merupakan dokumen negara karena diperoleh melakui proses persidangan yang resmi di DKPP. Sehingga data ini sudah merupakan fakta hukum dan dapat dijadikan sebagai dasar bagi Bawaslu Propinsi, Bawaslu RI, DKPP, dan KPU RI untuk mengambil sikap dan tindakan yang tegas terhadap KPU dan Panwas Kabupaten Mimika sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, termasuk sanksi yang paling tegas adalah mendiskualifikasi pasangan calon yang nyata-nyata tidak memenuhi syarat," ujarnya.


Kata dia, terkuaknya fakta ini juga bukan saja perbuatan melanggar hukum, tapi sudah melanggar moral dan etika serta merusak sendi-sendi demokrasi dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Mimika.

 

Dibaca 910 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX