Dana Desa, Pemkab Wajib Lakukan Pendampingan | Pasific Pos.com

| 19 August, 2019 |

Rapat Koordinasi Teknis Pemerintahan Kampung Se Provinsi Papua. (foto:ady) Rapat Koordinasi Teknis Pemerintahan Kampung Se Provinsi Papua. (foto:ady)

Dana Desa, Pemkab Wajib Lakukan Pendampingan

Papua Selatan Penulis  Kamis, 15 Maret 2018 19:20 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

MERAUKE,ARAFURA,- Pemerintah kabupaten kota di Provinsi Papua diminta untuk terus melakukan pendampingan terhadap aparatur kampung, terkait dengan pengelolaan dana desa. Ini penting, karena hingga saat ini masih ada kampung yang dalam pengelolaan dana desa belum berjalan dengan baik.

Sekda Provinsi Papua, T.E.A Hery Dosinaen, mengatakan untuk penyerapan dana desa di Papua bervariasi, dimana ada yang berjalan dengan baik dan ada juga yang tidak. Karena itu, setiap kabupaten harus bisa mengintervensi dan membina para aparatur kampung, serta melakukan pendampingan.

“Pemerintah kabupaten harus bisa melihat, jangan dibiarkan. Tetapi harus bersama-sama, karena aparat kampung itu langsung dibawa kabupaten,”ungkap Sekda sesaat setelah pembukaan rapat koordinasi teknis pemerintahan kampung se Provinsi Papua di Swisbell-Hotel, Rabu (14/3) malam.

Menurut Sekda, sekalipun pihaknya belum menerima laporan secara konperhensif terkait penyerapan dana desa, namun diketahui memang masih ada kendala-kendala bahkan itu terjadi hampir di semua kabupaten. “Terutama di daerah pedalaman, itu yang sampai sekarang penyerapannya belum berjalan dengan baik. Harus bupati yang jadi liding sektornya di sana untuk mengintervensi dan membina,”ujarnya.

Sementara itu, Bupati Merauke, Frederikus Gebze,SE,M.Si berharap ada pendampingan terus menerus terhadap pemerintahan kampung, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan juga pengelolaan dana di kampung bisa berjalan dengan lebih baik. Kemudian, antara kampung dan distrik harus dibangun komunikasi yang baik.

Jangan sampai, kata Bupati, kepala kampung merasa otonom untuk melaksanakan pengelolaannya, sedangkan distrik hanya berkewajiban menandatangani laporan pertanggungjawaban keuangan. Jadi, semua harus berjalan sesuai aturan sehingga pengelolaan keuangan di kampung bisa optimal.

“Kita harus turun gunung. Ada kepala kampung kita, yang secara kapasitas, kemampuan dan kualitas terbatas. Tugas kita, Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan asisten I wajib untuk melihat perkembangan tri wulan, sehingga jelas,”ujar Bupati.

Sedangkan terkait dengan kearifan lokal, Bupati berharap sebagai bagian untuk mengangkat identitas dan harkat martabat orang asli Papua, maka di seluruh Tanah Papua bisa tetap dilaksanakan Festival-Festival sesuai adat dan budaya masyarakat setempat. Seperti Festival Lembah Baliem, Festival Danau Sentani, Festival Anim Ha di Merauke, Festival ukir dan Festival-Festival lainnya.

Dibaca 520 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX