Dugaan Ijazah Palsu JWW Pernah di SP3-kan Polda Papua | Pasific Pos.com

| 23 August, 2019 |

Sidang lanjutan musyawarah penyelesaian sengketa Pilgub 2018 terkait dugaan ijzah palsu milik John Wempi Wetipo yang digelar di Kantor Bawaslu, Senin (5/3/18) Sidang lanjutan musyawarah penyelesaian sengketa Pilgub 2018 terkait dugaan ijzah palsu milik John Wempi Wetipo yang digelar di Kantor Bawaslu, Senin (5/3/18)

Dugaan Ijazah Palsu JWW Pernah di SP3-kan Polda Papua

Headline Penulis  Senin, 05 Maret 2018 23:57 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

 

Jayapura, - Dalam sidang lanjutan musyawarah penyelesaian sengketa Pilgub 2018, yang digelar di Kantor Bawaslu, Senin (5/3/18), terungkap lewat pernyataan saksi pemohon (LukMen) bahwa dugaan ijazah tak sah milik John Wempi Wetipo (JWW) pernah di SP3 kan Polda Papua.

Hal tersebut diungkapkan oleh saksi pemohon, Yan Matuan di hadapan majelis musyawarah dalam hal ini Bawaslu Papua serta kuasa hukum dari tiga pihak.


"Ternyata dalam persidangan tadi terungkap bahwa, masalah tersebut sudah pernah dilaporkan ke Polda Papua pada tahun 2013 lalu, tetapi itu di SP3 kan, dan sampai sekarang tidak pernah ada putusan pidana yang berkekuatan Hukum," ujar Kuasa Hukum Termohon (KPU Provinsi Papua), Heru Widodo.


Namun jelas Heru, sebelumnya fakta yang terungkap dalam persidangan yang pertama adalah KPU sudah melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap keabsahan ijazah S1 dan S2 Jhon Wempi Wetipo di universitas Cenderawasih (Uncen).


"Oleh karena itu, dengan berdasarkan asas kepastian hukum, maka ijazah itu tidak dikatakan palsu, karena dari dugaan tidak bisa kalau pemohon mengatakan patut digugat, " jelasnya.


Meskipun kata Heru, tadi pemohon mengatakan ada laporan masyarakat, tapi itu bukan bentuk laporan masyarakat tetapi klarifikasi hanya dalam bentuk surat yang disampaikan oleh KPU dan tanpa diikuti dengan bukti pendukung.


"Dengan memperhatikan hasil verifikasi faktual dari Uncen bahwa ijazah itu sah, maka KPU merasa tidak perlu lagi melakukan klarifikasi lagi ke bawah terkait ketentuan PKPU-nya, " ujarnya.


Apalagi kata Heru, dari persidangan tadi, saksi lain pemohon atas nama Dra. Metha Gomis dari Kopertis wilayah 14 (Maluku, Papua dan Papua Barat) mengungkapkan, nama Jhon Wempi Wetipo tidak tercatat dalam register yang ada pada data di Kopertis.


"Saat dirinya membenarkan kalau tidak tercatat, entah itu identik dengan palsu, justru saksi tersebut malah tidak berani mengatakan bahwa itu palsu, tetapi sebatas mengatakan hanya tidak tercatat, " tuturnya.


Sehingga tambah Heru, yang mempunyai kewenangan menyatakan ijazah itu palsu atau tidak adalah peradilan pidana.


"Kalau pun memang itu ada unsur proses peradilan pidana dan disertai bukti pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ijazah itu palsu, tentunya KPU akan mempertimbangkan berbeda dengan keputusan hari ini, " pungkasnya. (TIARA)

Dibaca 970 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.