JPU Bacakan BAP Saksi Ahli Dalam Sidang Korupsi Bupati Biak | Pasific Pos.com

| 20 May, 2019 |

Sidang lanjutkan kasus korupsi bupati Biak Numfor, Thomas Alva Edison Ondy, Senin (5/3/18) di Pengadilan Negeri Jayapura. Sidang lanjutkan kasus korupsi bupati Biak Numfor, Thomas Alva Edison Ondy, Senin (5/3/18) di Pengadilan Negeri Jayapura.

JPU Bacakan BAP Saksi Ahli Dalam Sidang Korupsi Bupati Biak

Headline Penulis  Senin, 05 Maret 2018 20:37 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura, - Jaksa Penuntut Umum akhirnya meminta maaf karena tidak dapat menghadirkan Saksi ahli pada persidangan lanjutkan kasus korupsi bupati Biak Numfor, Thomas Alva Edison Ondy, Senin (5/3/18) di Pengadilan Negeri Jayapura.

Sidang dipimpin Hakim Ketua :DR. H. Prayitno Imam Santosa, S.H, MH , Hakim Ad Hoc sebagai hakim anggota I , Maria M. Sitanggang, S.H, MH , hakim anggota II Bernard Akasian, S.H, MH dengan panitera pengganti Ahmad Zumroni, S.H, MH.


Sementara Jaksa Penuntut Umum Meylani , S.H, MH dan Arsito Djohar, S.H, MH. Penasehat hukum terdakwa Marajoan Panggabean, SH dan Robinar Panggabean, SH.


"Kami dari JPU meminta maaf karena tidak bisa menghadirkan saksi ahlinsesuai dengan jadwal sidang hari ini, dikarenakan kedua saksi ahli berada di Jakarta, sehingga kami akan membacakan BAP Saksi Ahli saat pemeriksaan di Polda Papua," ujar JPU.


JPU melanjutkan dengan pembacaan BAP saksi atas nama Nasrul SH sebagai Kasi Wil II Subdit Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri .


Saksi ahli menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/daerah.


(1) Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara dapat membuka rekening penerimaan di Bank Umum/badan lainnya yang ditunjuk sebagai mitra Kuasa Bendahara Umum Negara dalam rangka pelaksanaan penerimaan negara.


(2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Negara sekurang- kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.


(3) Dalam hal kewajiban pelimpahan secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, bendahara Umum Negara mengatur pelimpahan secara berkala.


(4) Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara pusat dapat membuka rekening pengeluaran di Bank Umum/badan lainnya yang ditunjuk sebagai mitra Kuasa Bendahara Umum Negara pusat dalam rangka pelaksanaan pengeluaran.


(5) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan pemerintah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.


(6) Bendahara Umum Negara dapat membuka rekening pengeluaran di Bank Umum/badan lainnya yang ditunjuk sebagai mitra Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah dalam rangka pelaksanaan pengeluaran di daerah.


(7) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil.


(8) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Negara pada Bank Sentral dilakukan atas perintah Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara pusat.


(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.


Saksi ahli kedua, Muh. Sovian SH, MH yang juga dibacakan keterangannya mengatakan, Money laundering termasuk hal yang dilarang, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah.


Tindak Pidana Pencucian uang (Money Laundry)sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda.


Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai predicate offense atau core crime atau ada negara yang merumuskannya sebagai unlawful actifity yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.


Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.


Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam pasal (3), (4), dan (5) UU No. 8 Tahun 2010. Intinya dalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, ko menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya.


Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, akan kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Jadi misalnya melalui penyelundupan, ada penempatan dari uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang bersifat ilegal itu dengan uang diperoleh secara legal. Variasi lain dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, mengkonversi dan mentransfer ke dalam valuta asing.


Dijelaskan kronologis Perkara Berdasarkan Fakta-Fakta yang diperoleh Pada Saat Proses Penyidikan tindak pidana Korupsi dan tindak Pidana pencucian uang Penyalahgunaan Pengelolaan APBD Kab Mamberamo Raya Tahun 2011 s/d tahun 2013 dengan tesangka Sdr THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE.


Sejak tahun 2011 s/d tahun 2013 THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Mamberamo Raya dimana yang bersangkutan adalah selaku Kuasa BUD telah melakukan transaksi yang berasal dari rekening Kasda dalam hal ini rekening Setda Kabupaten Mamberamo Raya antara Iain tanggal 20 Mei telah menandatangani cek dengan nomor CB 54926976 guna melakukan penanaman uang yang berasal dari rekening Setda Kab Mamberamo raya di bank papua dengan Nomor rekenlng 111 21.10.05.00011-2 uang sebesar Rp 6.200.000.000; kemudian dimasukan ke dalam rekening Bank papua Nomor rekening 111.18.16.00-00173.6 atas nama THOMAS ALVA EDISON ONDI, SE sebesar Rp. 4.350.000.000,- dan selebihnya digunakan untuk membiayai kegiatan kantor.


Pada tanggal 14 Juni 2011 sdr THOMAS ALVA EDISON ONDY, SE telah menandatangani cek dengan Nomor CB 549272 guna melakukan penarikan uang yang berasal dari rekening Setda Kab. Mamberamo Raya di Bank Papua dengan No. Rek 111.21.10.05.00011-2 uang sebesar Rp. 6.000.000.000,- kemudian dimasukkan ke rekening Bank Papua No Rek. 111.18.16.00-00173.6 an THOMAS ALVA EDISON ONDI, SE sebesar Rp. 2.853.242.000,- dan selebihnya digunakan untuk membiayai kegiatan kantor.


Usai pembacaan BAP Saksi, ketua Majelis Hakim menskors persidangan hingga minggu depan.

Dibaca 1814 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.