Donatus Mote : Dana Desa Dipakai Untuk Politik | Pasific Pos.com

| 22 May, 2019 |

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua, Donatus Mote. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua, Donatus Mote.

Donatus Mote : Dana Desa Dipakai Untuk Politik

Headline Penulis  Rabu, 28 Februari 2018 18:12 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua, Donatus Mote, menyatakan dana desa (Dandes) di Provinsi Papua digunakan untuk kegiatan politik.

Selain itu, penyaluran dana desa di Papua juga tersendak disebabkan oleh kepala daerah setempat. “Ada beberapa hal yang membuat penyaluran dana desa di Papua terlambat yakni lambatnya bupati pengeluarkan peratuannya,” ujar Mote kepada wartawan disela-sela pada rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Tingkat Provinsi Papua bagi Seluruh Pemangku Kepentingan dari Kabupaten/Kota se Papua, Rabu (28/2/18) di Grand Abe Hotel.


Mote mengakui, bahkan penyaluran dana desa sempat dimanfaatkan sebagai alat politik oleh kepala daerah. Dimana, uang dana desa ini diantar langsung oleh bupati ke kampung tanpa perencanaan, bahkan tidak semua uang diserahkan ke kempung.


“ada pendamping kami yang melapor tidak semua dana desa diserahkan ke kampung, yang jelas adalah di kabupaten tertentu, saya tidak sebutkan namanya," kata Mote.


Dijelaskan Motte, Peraturan Bupati yang menyebabkan dana desa di Papua terlambat cair tahun kemarin, seperti di Dogiay dan Merauke. Dimana, Dana Desa di Kabupaten Merauke tahap II tak berhasil terserap.


“Bayangkan ada 169 kampung di Merauke tak bisa menyerap dana tahap II sebesar 40 persen,” ujarnya.


Kemudian di Kabupaten Dogiay, dimana kabupaten tersebut pemerintahannya tidak baik karena dan peraturan bupatinya terlambat dibuat. Padahal pencairan dana desa mempunyai katerkaitan mulai dari Pusat sampai ke kampung. Karena Perbup ini memuat tentang lokasi dan alokasi kampung mana saja yang akan mendapat dana desa dan berapa besar dananya yang akan didapat setiap kampung.


“Perbup ini akan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang beberapa kriteria seperti jumlah orang miskin, jumlah penduduk, tingkat kesulitan geografis dan luas wilayah,” ucapnya.


Selain itu, salah satu syarat pencairan dana desa adalah Perbup harus dilampiri APBD Kabupaten, RKPK dan APBD kampung. Jika di kampung aparatnya belum disiapkan, akan menjadi hambatan dalam pencairan dana desa.

Dibaca 1048 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.