Johanes : Sidang DKPP Kuak Kebobrokan KPUD Mimika | Pasific Pos.com

| 16 July, 2019 |

Calon Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob (ke 2 dari kanan) ketika melakukan jumpa pers pada pekan lalu. Calon Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob (ke 2 dari kanan) ketika melakukan jumpa pers pada pekan lalu.

Johanes : Sidang DKPP Kuak Kebobrokan KPUD Mimika

Headline Penulis  Senin, 26 Februari 2018 19:32 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

 

Jayapura, - Sidang kode etik yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap 5 orang komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mimika akan menguak kebobroknya penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Mimika. Demikian dikatakan Calon Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob kepada wartawan di Jayapura.

Dijelaskannya, saat ini pihaknya sedang mengikuti sidang DKPP. Namun materi ini menyangkut kinerja KPUD Mimika. Dimana banyak kejanggalan dalam tahapan tahapan yang dilaksanakan.


Menurut John, jika sidang kode etik mengabulkan permohonan mereka maka akan mempengaruhi gugatan lainnya yang saat ini diajukan oleh Tim Hukum pasangan Petahana Bupati Mimika, Eltinus Omaleng – Johanes Rettob (OMTOB).


“Sidang Kode Etik yang berlangsung saat ini berdasarkan aduan kami pada 10 Januari lalu. Kami berharap kejahatan sistematis dan masif yang telah dilakukan komisioner KPUD Mimika akan terungkap" ujar John panggilan akrab Johanis Rettob.


John menegaskan bahwa pihaknya akan terus berjuang melalui jalur hukum karena telah digugurkan sepihak oleh KPUD Mimika. “Kami sudah komitmen bahwa pasangan OMTOB akan mengambil langkah-langkah hukum menghadapi KPUD Mimika yang secara sistematis telah sengaja menghambat Bupati Petahana kembali maju pada pilkada Mimika,” kata John menegaskan.


Sementara itu, kuasa Hukum OMTOB, Zulkarnaen Yunus mengatakan dalam sidang kode etik terhadap 5 komisioner KPUD Mimika terungkap sejumlah indikasi pelanggaran kode etik pada tahapan pilkada Mimika. “Meski mereka sudah mengkonsultasikan masalah ijazah ini, namun hingga keputusan tidak ada jawaban dari pihak KPU Provinsi Papua ataupun KPU RI, artinya keputusan itu adalah tindakan subjektif dari komisioner tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang kami ajukan,” kata Zulkarnaen.


Dijelaskannya pula, dalam sidang DKPP , Ketua KPUD Mimika, Theodora Ocepina Magal mengakui sendiri bahwa dia adalah adik kandung calon bupati Mimika Hans Magal. "Nah ini yang salah. Seharusnya Ocepina Magal abstain dan tidak justru menggunakan hak suaranya mendukung 2 komisioner lainnya yang jelas merugikan pasangan OMTOB. Bukti bahwa Ketua KPUD Mimika tidak netral karena menggunakan hak suaranya saat mengambil keputusan penting, padahal dalam undang-undang sudah disebutkan bahwa yang bersangkutan harus abstain,” kata Zulkarnaen.


Zulkarnaen juga mempermadalahkan tentang demikian juga dengan lolosnya pasangan Hans Magal – Abdul Muis (HAM), padahal Abdul Muis sudah pernah menjabat sebagai Bupati Mimika dan kini mencalonkan diri kembali sebagai wakil bupati Mimika.


“Menurut Peraturan Perundang-undangan, seseorang yang sudah pernah menjabat sebagai bupati, tidak diperbolehkan lagi mencalonkan diri sebagai wakil bupati di daerah yang sama. Terlebih karena keputusan pengangkatan Abdul Muis tertuang dalam keputusan Mendagri. Artinya keputusan KPUD Mimika sudah cacat sedari awal,” kata pengacara yang tergabung di Law Firm Ihza & Ihza.


Dalam sidang DKPP juga terungkap kalo ada indikasi penggelembungan dukungan paslon perseorangan yang diungkapkan oleh Panwaslu dan petugas PPS serta PPD. Kesalahan lain yang dilakukan karena, KPUD Mimika tidak berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mimika, padahal merekalah yang mengetahui jumlah KTP yang dikeluarkan.


“Bagaimana mungkin mereka bisa tahu jumlah KTP yang beredar sementara tidak berkoordinasi dengan Disdukcapil setempat. Mereka hanya mengandalkan data kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri, padahal, data itu hanya hasil perekaman e-KTP yang artinya hanya 127.128 sementara total jumlah suara sah dari 6 paslon perseorangan berjumlah 152.259,” kata Zulkarnaen.


Ketua Tim Hukum OMTOB, Marvey Dangeubun mengatakan bahwa KPUD Mimika terindikasi tidak melakukan tahapan dengan benar, bahkan tidak dilakukan verfikasi faktual terhadap dukungan paslon perseorangan.


“Kami pernah menunjukkan lembar dukungan paslon perseorangan berupa form B.1-KWK dan ada diantara petugas PPS yang mengaku baru melihat form tersebut. Padahal yang harus diverifikasi form B.1-KWK yang dilampiri foto kopi KTP dan bukan hanya bundelan KTP seperti yang banyak disampaikan PPS,” kata Marvey.


Sementara itu di Mimika sendiri Panwaslu sedang mengadakan sidang guna memeriksa laporan pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD.


"yang datang hanya tim penasehat hukumnya KPUD, tapi anggota KPUD tra ada yang hadir," ujar simpatisan pasangan Omtob.


Sidang panwaslu ini sudah diskors dan mengalami penundaan selama 3 kali.

Dibaca 631 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.