Kemenkumham Dorong Pemda Peduli HAM | Pasific Pos.com

| 21 September, 2019 |

Foto bersama usai Rapat Koordinasi Tentang Implementasi Aksi HAM Daerah Tahun 2018 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM Kerjasama Antara Kementerian Hukum dan HAM RI, Kedutaan Belanda di Jakarta dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua, di Aula Kantor Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua, Senin (26/2/18). Foto bersama usai Rapat Koordinasi Tentang Implementasi Aksi HAM Daerah Tahun 2018 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM Kerjasama Antara Kementerian Hukum dan HAM RI, Kedutaan Belanda di Jakarta dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua, di Aula Kantor Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua, Senin (26/2/18).

Kemenkumham Dorong Pemda Peduli HAM

Info Papua Penulis  Senin, 26 Februari 2018 15:25 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Kementerian Hukum dan HAM RI setiap tahun selalu memberikan penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM, untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam pemajuan dan pemenuhan HAM. Pasalnya, melalui pemberian penghargaan ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota akan lebih termotivasi untuk melaksanakan tanggungjawabnya di dalam pemajuan dan pemenuhan HAM di wilayahnya masing-masing.

Dirjen HAM pada Kementerian Hukum dan HAM RI Dr. Mualimin Abdi, SH, MH, mengatakan, pihaknya memang menaruh harapan banyak di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua.


Pasalnya, dalam rangka memberikan penilaian akhir, maka Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua itulah yang akan mendorong Pemkab dan Pemkot di 29 Kabupaten/Kota di Papua, untuk mendapat penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM.


“Setidaknya tahun 2018 nanti 50 persennyalah paling tidak 14 sampai 15 Kabupaten/Kota mendapat penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM,” katanya pada Rapat Koordinasi Tentang Implementasi Aksi HAM Daerah Tahun 2018 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM Kerjasama Antara Kementerian Hukum dan HAM RI, Kedutaan Belanda di Jakarta dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua di Aula Kantor Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua, Senin (26/2/18).


Karena itu, bagaimana peran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua, untuk mendorong kepada Kabupaten/Kota. “Agar Anda bisa terapkan di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang kependudukan, di bidang ketenagakerjaan, maka didoronglah anda lakukan A, B, C,” terang dia.


Dengan bersinergi seperti itu, jelasnya, Dirjen HAM pada Kementerian Hukum dan HAM RI tinggal meverifikasi apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Papua dan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Papua sudah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM.


Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Drs. Simeon Itlay, mengatakan Pemerintah Provinsi Papua akan terus mendorong Pemda Kabupaten/Kota mendapatkan penghargaan peduli HAM.


Untuk lingkup Pemprov Papua, ujarnya, baru ada beberapa yang pernah mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota peduli HAM. Pemkot Jayapura pernah meraih predikat ini pada tahun 2015.


Pada tahun 2017, Pemkab Mimika mendapat penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan predikat Peduli HAM, dan Pemkab Jayawijaya mendapatkan penghargaan dengan predikat Cukup Peduli.


Kegiatan ini diikuti Dirjen HAM pada Kementerian Hukum dan HAM RI Dr. Mualimin Abdi, SH, MH, Kepala Bappeda Provinsi Papua dan seluruh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota di Provinsi Papua serta Kepala Biro Hukum Provinsi Papua dan seluruh Kepala Biro Hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

Dibaca 873 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.