DKPP Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Kode Etik KPUD Mimika | Pasific Pos.com

| 27 May, 2019 |

 Sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Mimika, di ruang Rupatama Polda Papua, Jumat (23/2/18). Sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Mimika, di ruang Rupatama Polda Papua, Jumat (23/2/18).

DKPP Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Kode Etik KPUD Mimika

Headline Penulis  Sabtu, 24 Februari 2018 12:18 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura, - Sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Mimika, di ruang Rupatama Polda Papua, Jumat (23/2/18).

Sidang DKPP ini pengaduan dengan no : 17/I-P/L-DKPP/2018 dengan pokok pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu berkaitan dengan pelaksanaan tahapan.


Majelis sidang terdiri dari pimpinan sidang Dr. H. Alfitra Salamm, APU , pendamping Feri Kareth, SH, MH. Ketua Bawaslu Fegi Watimena dan Komisioner KPU Provinsi Musa Sombuk.


Pada sidang perdana ini pengadu adalah pasangan calon Eltinus Omaleng dan Jhin Retoob yang memberikan kuasa hukum kepada Yusril Ihza Mahendra.


Sementara teradu adalah Theodora Ocepina Magal, SKM (Ketua KPUD Mimika) , Alfrets Petupetu (Komisioner KPUD Mimika) , Yoe Luis Rumaikewi, S. Sos (Komisioner KPUD Mimika) , Derek Mote (Komisioner KPUD Mimika) , Reinhard Gobai, S. Sos (Komisioner KPUD Mimika).


Teradu dalam surat pengaduan yang dibacakan oleh Zulkarnaen menyatakan para Teradu menetapkan para calon bupati dan wakil bupati Mimika dari perseorangan sebagai peserta Pilkada kabupaten Mimika tahun 2018, padahal jumlah dukungan yang diajukan tidak memenuhi ketentuan undang undang. Para teradu juga tidak memeriksa tanda tangan dukungan dan tidak melakukan verifikasi faktual berkas calon Perseorangan.


Dinyatakan pula Teradu 1 (ketua KPUD Mimika) memiliki hubungan kekerabatan dengan calon Bupati Hans Magal yang mendaftar melalui jalur perseorangan, sehingga Hans Magal yang berpasangan dengan Abdul Muis diloloskan sebagai peserta Pilkada Kabupaten Mimika tahun 2018.

Para teradu tidak terbuka mengenai data data yabg menjadi landasan para teradu meloloskan calon perseorangan, padahal diduga banyak terdapat dukungan ganda dan pemalsuan tanda tangan dukungan. Para teradu tidak memeriksa dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas lampiran seperti B1-KWK perseorangan kolektif, tetapi langsung menerimanya.


Para teradu mengabaikan fakta dan melakukan pembiaran atas tidak dilakukannya Pleno Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan calon perseorangan oleh PPD, seperti yg terjadi di distrik Mimika Timur.


Mendengarkan pengaduan ini maka para teradu menjawab bahwa kami pihak teradu tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu tahun 2018. Serta menolak permohonan para pengadu untuk seluruhnya.


Usai mendengar jawaban ini sidang skor selama 10 menit, dan kemudian dicabut. Dilanjutkan dengan pemeriksaan berita acara oleh Majelis Persidangan terhadap berkas teradu.


Pada pemeriksaan ini pihak Pengadu mengajukan beberapa saksi. Dan yang menjadi menarik ketika kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Mimika memberikan kesaksian bahwa jumlah pemilih yang disampaikan oleh pihaknya lebih kecil daripada jumlah pendukung calon perseorangan.


"Dari jumlah dukungan perseorangan dengan data pemilih di kami maka terlihat adanya penggelembungan," ujar Kadis kependudukan dna catatan sipil.


Hal menarik lainnya ketika majelis sidang Ferry Kareth menanyakan apakah sejak awal ada calon yang dinyatakan memenuhi syarat pada data Silon. Hal ini dijawab oleh pihak teradu bahwa ada yang dinyatakan memenuhi syarat. Lalu karena system internet di hotel Horison saat sidang pleno penetapan kurang bagus maka dirubah secara manual menjadi tidak memenuhi syarat.


Begitu juga ketika ditanyakan tentang kelengkapan administrasi seperti berita acara dan lainnya pihak KPUD Mimika sebagai teradu tidak bisa atau belum bisa menunjukkannya.


Pada saat yang sama, saksi Pengadu menceritakan bahwa KTP dirinya beserta istrinya terdaftar sebagai pendukung pasangan calon Hans Magal, namun pada kenyataannya dirinya beserta sang istri adalah pendukung pasangan calon Hans Magal yang sudah dinyatakan gugur oleh pihak KPUD Mimika.


Menjenlang magrib sidang ditutup dan diskors. Pada saat ini ketua majelis sidang menyatakan bahwa pihaknya belum dapat menyimpulkan fakta fakta dan bukti dukungan secara komplit.


"Kami minta kepada semua pihak baik pengadu maupun teradu dapat membuat bukti bukti yang lebih lengkap lagi dan kami dari DKPP belum berani menyimpulkan karena fakta fakta belum dirumuskan komplit dan tidak hanya bicara saja tapi secara tertulis," ujar ketua majelis.


Sidang diskors sampai dengan waktu yang tidak ditentukan karena akan berkonsultasi dengan Jakarta.

Dibaca 877 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.