Hoax, Beredar Foto Kadis PU Papua Dengan Salah Satu Paslon | Pasific Pos.com

| 23 May, 2019 |

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua, Djuli Mambaya ketika menunjukan fotonya yang beredar di medsos dengan salah satu pasangan calon gubernur. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua, Djuli Mambaya ketika menunjukan fotonya yang beredar di medsos dengan salah satu pasangan calon gubernur.

Hoax, Beredar Foto Kadis PU Papua Dengan Salah Satu Paslon

Headline Penulis  Jumat, 23 Februari 2018 23:31 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Masyarakat Papua dihebohkan, dengan foto yang beredar luas di media sosial Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua, Djuli Mambaya dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jhon Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae (Josua).

Menanggapi kabar yang beredar tersebut, Djuli Mambaya mengaku tidak pernah mengunggah foto, bahkan mengedit foto dirinya bersama Paslon gubernur dan wakil gubernur, lalu mengunggahnya ke media sosial.


Dalam gambar tersebut, terlihat pria yang akrab disapa DJM ini memakai topi koboi, dan dibawahnya terpampang foto Paslon Josua, serta bertuliskan "yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang" "Solata".


"Gambar ini jelas hoax, saya seorang ASN tidak mungkin terlibat politik praktis," tegasnya kepada wartawan, Jumat (23/2/2018).


Ia tekankan, larangan berpolitik bagi ASN sudah jelas ada, dan apabila itu dilanggar pasti akan kena sanksi.


"Saya kalau berpolitik, pasti saya akan dapat sanksi tegas, semua foto yang muncul di media sosial adalah tidak benar," tegasnya lagi.


Kadis Djuli juga berencana akan mendatangi Panwaslu dan Polda Papua guna melaporkan hal tersebut, dengan harapan bisa di telusuri dan di proses hukum.


"Ini pencemaran nama baik. Muda-mudahan orang yang membuat gambar itu segera diketahui dan diproses sesuai hukum yang berlaku," kata Djuli.


Sebelumnya, Asisten Bidang Umum Provinsi Papua, Elysa Auri mengatakan dalam menghadapi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua, setiap pegawai harus tetap dalam posisi netral.


"ASN di lingkungan pemerintahan provinsi Papua tidak boleh mudah terprovokasi isu-isu yang bukan wewenang dan tugas pegawai," kata Auri.


Guna memastikan serta menghindari keterlibatan ASN dalam Pilkada dan Pilpres, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan surat tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018, Pemilihan Legislatif tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.


Dalam surat bernomor B/71/M.SM.00.00/2017 yang ditandatangani Menteri PANRB Asman Abnur disebutkan agar para Pejabat Pembina Kepegawaian dan seluruh ASN dapat memperhatikan peraturan yang berkaitan dengan netralitas ASN dalam Pilkada.


Dalam surat yang ditetapkan pada 27 Desember 2017 itu disebutkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan dijatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang hingga berat. Sanksinya berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, kemudian penundaan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.


Ada tujuh larangan yang ditetapkan, yakni PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik, memasang spanduk/baliho calon pemimpin daerah, menghadiri deklarasi bakal calon, mengunggah, menanggapi (like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto calon pememimpin daerah, foto bersama dengan bakal calon pemimpin daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan, dan menjadi pembicara pada kegiatan pertemuan partai politik.

Dibaca 1189 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.