BPBJ Kota Jayapura Dikukuhkan Sebagai PUN Pengadaan Barang/Jasa | Pasific Pos.com

| 20 May, 2019 |

Foto bersama usai pengukuhan BPBJ Kota Jayapura sebagai Pusat Unggulan Nasional (PUN) pengadaan Barang/Jasa oleh Ketua LKPP, Agus Prabowo yang dilaksanakan di kantor Walikota Jayapura , Jumat (23/2/18). Foto bersama usai pengukuhan BPBJ Kota Jayapura sebagai Pusat Unggulan Nasional (PUN) pengadaan Barang/Jasa oleh Ketua LKPP, Agus Prabowo yang dilaksanakan di kantor Walikota Jayapura , Jumat (23/2/18).

BPBJ Kota Jayapura Dikukuhkan Sebagai PUN Pengadaan Barang/Jasa

Headline Penulis  Jumat, 23 Februari 2018 17:09 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- BPBJ Kota Jayapura dikukuhkan sebagai Pusat Unggulan Nasional (PUN) pengadaan Barang/Jasa oleh Ketua LKPP Agus Prabowo. Pada pengukuhan ini juga disampaikan pengakuan terhadap sumber daya manusia (SDM) BPBJ dengan adanya dua tenaga ahli pengadaan (Procurement Champion) serta lima mentor nasional yang dapat membantu mendampingi ULP-ULP lainnya se tanah Papua. Pengukuhan ini dilaksanakan di kantor Walikota Jayapura , Jumat (23/2/18).

Di hadapan Gubernur, Bupati/Walikota, Muspida, sekretaris daerah, asisten pembangunan dan juga ULP se tanah Papua, Walikota Jayapura DR. Benhur Tomi Mano, MM menyatakan bahwa dengan diraihnya prestasi ini, maka SDM Kota Jayapura telah terbukti mampu melakukan perubahan terbaik di bidang Pengadaan Barang/Jasa.


BTM juga berjanji akan membantu dan mendampingi ULP se Tanah Papua yang berminat untuk terlibat dalam gerakan Modernisasi Pengadaan.


BPBJ Kota Jayapura telah menerapkan SOP Terintegrasi yang mencakup SOP Pengadaan seperti SOP proses pengadaan barang/jasa, SOP perlingungan hukum dan SOP dukungan administrasi.


Demikian juga dari sisi SDM, serangkaian bimbingan teknis dan dan alih pengetahuan telah dan dapat dilakukan dalam bentuk Bimtek, workshop, sosialisasi pengadaan barang/jasa, menerima kunjungan berbagai ULP dan pelaksanaan klinik pengadaan bagi OPD maupun ULP lainnya.


Kombinasi SDM Pengadaan yang kompeten, penguatan kelembagaan yang strategis, berikut serangkaian produk kebijakan yang telah dihasilkan serta komitmen jajaran pimpinan dalam melaksanakan modernisasi pengadaan telah membawa Kota Jayapura menjadi rujukan bagi ULP se tanah Papua.


LKPP menilai dengan kualifikasi para Mentor serta Tenaga Ahli Pengadaan BPBJKota Jayakarta, maka BPBJ Kota Jayapura dapat ikut membantu menyelenggarakan Klinik Pengadaan dan membina pengelola pengadaan.


Termasuk diantaranya memberikan konsultasi, serta pendampingan dan melaksanakan kegiatan pelatihan kepada personil pengadaan yang ada di ULP dan OPD baik di Kota Jayapura maupun di wilayah Indonesia Timur lainnya.


Pada hari yang sama juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Walikota Kota Jayapura dengan Bupati Kabupaten Merauke, Bupati kabupaten Jayapura dan Bupati kabupaten Keerom dari Propinsi Papua, serta Bupati kabupaten Raja Ampat dari propinsi Papua Barat.


DR. Agus Prabowo, M.Eng selaku Kepala LKPP RI, menjelaskan bahwa dengan adanya MoU tersebut, Kota Jayapura telah menyatakan komitmennya dalam mendukung keberlanjutan gerakan Program Modernisasi Pengadaan sampai keseluruh pelosok Tanah Papua. Diharapkan ULP dari Kota dan kabupaten lainnya dapat mengikuti jejak Merauke dan Raja Ampat.


Hal ini juga ditegaskan Jean Marie Meyer, perwakilan MCC America dimana keberhasilan Kota Jayapura menjadi Pusat Unggulan Nasional dicapai dalam
waktu hanya setahun, lebih singkat dari daerah lain. Hal ini merupakan prestasi tersendiri, sehingga layak menjadi rujukan bagi ULP lainnya di Tanah Papua.


Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama sejak tahun 2013 dengan Millennium Challenge Account – Indonesia (MCA-Indonesia) untuk melaksanakan Modernisasi Pengadaan dengan melakukan pendampingan bagi 44 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Percontohan dengan tujuan untuk meningkatkan keahlian para personel di bidang pengadaan.


Hasil dari pendampingan tersebut, Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Kota Jayapura telah terpilih sebagai salah satu dari 25 Pusat Unggulan Nasional Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Deputi Eksekutif Direktur MCA-Indonesia, Lukas Adhyakso pada saat peluncuran BPBJ Kota Jayapura.


Dengan demikian Kota Jayapura dinilai layak menyandang Center of Excellence atau Pusat Unggulan Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.


Modernisasi Pengadaan dirancang untuk mempercepat reformasi dan transformasi sistem pengadaan publik menjadi lebih akuntabel, transparan dan
efektif. Dari sumbur LKPP, pencapaian kinerja BPBJ Kota Jayapura pada tahun 2017 telah menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan internal sebesar 82 %, melebihi target 80%. Sedangkan tingkat efisiensi anggaran 3.2 %, lebih tinggi dari target 3 %. Penghematan biaya APBD tersebut akan menghasilkan pembelanjaan yang lebih efektif serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan.


TENTANG LKPP


Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007, tanggal 6 Desember 2007.
Dalam praktiknya LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.


Disamping melaksanakan program sesuai visi-misi, tujuan dan sasaran strategis, LKPP juga bertanggung jawab untuk mencapai sasaran-sasaran nasional seperti diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014, dengan prioritas di bidang aparatur pemerintahan yang baik, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Secara spesifik, fungsi dan kewenangan lembaga ini adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.


TENTANG MCA- Indonesia


Millennium Challenge Account Indonesia (MCA-Indonesia) resmi dibentuk sebagai lembaga wali amanat pengelola hibah “Compact” pada tanggal 2 April 2013, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012. Pada saat yang bersamaan, Program Compact secara resmi beroperasi di Indonesia.


Tujuan dari Proyek Modernisasi Pengadaan adalah sebagai berikut, meningkatkan efisiensi dan penghematan pengadaan barang dan jasa pemerintah, menjamin tersedianya barang/jasa secara tepat waktu, serta menyediakan pelayanan publik sesuai dengan yang direncanakan.

Dibaca 539 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.