JWW : Kalau Untuk Kepentingan Rakyat, Silahkan Hentikan Pilgub Papua | Pasific Pos.com

| 18 August, 2019 |

Bakal Calon (Balon) Gubernur Papua, Jhon Wempi Wetipo (JWW) saat memberikan sambutan dalam acara peresmian Kantor Sekertariat Perempuan Thabi dan pelantikan pengurus relawan perempuan Thabi, di Hawai Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat (9/2/18). Bakal Calon (Balon) Gubernur Papua, Jhon Wempi Wetipo (JWW) saat memberikan sambutan dalam acara peresmian Kantor Sekertariat Perempuan Thabi dan pelantikan pengurus relawan perempuan Thabi, di Hawai Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat (9/2/18).

JWW : Kalau Untuk Kepentingan Rakyat, Silahkan Hentikan Pilgub Papua

Headline Penulis  Sabtu, 10 Februari 2018 21:12 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

SENTANI – Langkah Panitia Khusus (Pansus) Pilkada Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang bersikeras untuk melakukan verifikasi administrasi dan visi-misi kandidat yang maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018, mendapat tanggapan dari Bakal Calon (Balon) Gubenur dan Wakil Gubernur Papua, Jhon Wempi Wetipo (JWW).

Ditegaskan JWW, Pansus tidak mempunyai hak dan kewenangan dalam hal melakukan verifikasi administrasi dan visi-misi Balon Gubernur.


“Karena yang mempunyai kewenangan itu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat selaku penyelanggara. Kalau Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memberikan legitimasi kepada DPR untuk menyeleksi Balon gubenur, jangan bicara UU Otsus atau Perdasus dan segala macam tapi ikuti aturan yang berlaku,” tutur Wempi didamping Balon Wakil Gubernur, Habel Melkias Suwae (HMS) usai melakukan peresmian Kantor Sekertariat Perempuan Tabi dan pelantikan pengurus relawan perempuan Tabi, di Hawai Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat (9/2/18).


Menurut Wempi, bila langkah yang dilakukan Pansus semata-mata untuk kepentingan rakyat, silahkan hentikan Pilgub Papua.


“Tapi jika Pansus melakukan hal itu bukan untuk kepentingan rakyat tapi pribadi atau kelompok, tidak usah ngotot lah. Saya pikir sudah jelas dalam UU telah tertulis bahwa, barang siapa yang menghalangi Pilkada akan di pidana ” tegas JWW sembari tersenyum.


“Saya juga sudah sampaikan kepada tim koalisi kita, tetap konsisten umumkan tanggal 12 ini (Senin) besok. Dan kita sudah layangkan surat kepada KPU RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI juga Kemendagri tentang kesepakatan ilegal yang mereka buat di Depdagri, karena tidak ada rujukan hukumnya,” ketusnya.


Saat ditanyakan terkait ijazah palsu yang membuat Pansus mengambil langkah tersebut, disebutkan Wempi, semua orang Papua sudah cerdas dan tahu bahwa yang berhak memverifikasi ijazah palsu atau tidak adalah KPU. Dimana mereka diberikan legitimasi atau legalitas berdasarkan UU yang berlaku.


“Sekarang jika KPU sudah mengatakan bahwa tidak ada ijazah palsu, kenapa mau dipaksakan dan kalau dipaksakan untuk kepentingan siapa,” tanya Wempi.


“Oleh sebab itu, saya pikir kita harus hentikan pembodohan ini. Mari kita bersaing secara sehat. Karena apabila mau bongkar-bongkaran, saya punya catatan rahasia dari beberapa kasus lebih banyak dari ijazah palsu yang digembor-gemborkan saat ini kepada masyarakat. Maka itu, mari kita hentikan semua perselisihan ini,” seruh Wempi.

Dibaca 1061 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX