JWW Nilai Pansus Pilgub Bisa Dipidanakan | Pasific Pos.com

| 25 May, 2019 |

John Wempi Wetipo (JWW). John Wempi Wetipo (JWW).

JWW Nilai Pansus Pilgub Bisa Dipidanakan

Headline Penulis  Sabtu, 10 Februari 2018 00:59 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura, - Keberadaan pansus pilgub di DPR Papua dinilai ilegal sehingga semua yang dilakukan itu juga cacat hukum. Demikian dikatakan John Wempi Wetipo (JWW) kepada wartawan usai meresmikan posko dan mengkukuhkan relawan perempuan Tabi untuk JWW-HMS di Sentani, Jumat (9/2/18).

“Dasar hukum pansus Perdasus no 6 tahun 2011, namun putusan MK nomor 3/SKLN-X/2012 sudah membatalkan Pardasus tersebut, terus sekarang dasar hukumnya apa,” tanya Wempi Wetipo.


Menurut Wempi Wetipo, amar putusan MK sudah sangat jelas, bahwa semua tahapan pilkada itu dikembalikan ke lembaga yang berwenang dan lembaga yang berwenang itu KPU, bukan Pansus DPRP.


"Sesuai UU, KPU melakukan semua tahapan dari pendaftaran dan verifikasi berkas, kemudian diberikan ke DPRP dan DPRP melanjutkan ke MRP untuk melakukan verifikasi keaslihan orang Papua, setelah tahapan di MRP selesai, berkas dikembalikan ke DPRP dan DPRP kembalikan ke KPU untuk ditetapkan.


“Kan proses yang benar seperti itu, tapi ini Pansus terlalu banyak putar sana-sini, ada kepentingan apa Pansus DPR Papua,” ujar Bupati Jayawijaya ini.


Lanjut Wempi Wetipo, pihaknya Koalisi Papua Cerdas, telah menyurati KPU Papua, Bawaslu Papua, KPU RI, Bawaslu RI, Depdagri meminta semua tahapan dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan.


Namun jika pada akhirnya pada penetapan calon dan pencabutan nomor urut tidak sesuai dengan jadwal nasional, maka sesuai perintah UU Pemilu siapapun yang menghambat tahapan Pilkada bisa dipidana.


“Nanti kita lihat, kalau sampai tahapan pilkada Papua molor dan tidak sesuai jadwal nasional, maka mereka yang menghambat akan dipidanakan,” tegas Wempi Wetipo.


Sebelumnya pada Kamis (8/2/18) ratusan massa yang tergabung dalam Solidaritas Peduli Pilgub Papua (SP3) melakukan aksi demo di DPR Papua yang meminta Pansus Pilkada Papua segara dibubarkan.


SP3 juga meminta KPU untuk melanjutkan jadwal dan tahapan pilkada sesuai jadwal nasional dengan menetapkan pasangan calon sesuai agenda nasional tanggal 12 ferbuari 2018.

Dibaca 980 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX