KISAH PERJALANAN HIDUP LUKAS ENEMBE (bag IV) | Pasific Pos.com

| 24 August, 2019 |

KISAH PERJALANAN HIDUP LUKAS ENEMBE (bag IV)

Opini Kamis, 08 Februari 2018 03:26
Beri rating artikel ini
(0 voting)

AUTHOR : ADRIAN INDRA ( Pengamat Politik dan Pembangunan Papua )

 


NAWACITA HADIR DAN MEMBANGUNAN PAPUA


APAKAH NAWACITA ITU ?  


    Lukas Enembe adalah juga seorang pengagum Bung Karno dan Khalil Gibran, Lukas Enembe sangat mengetahui banyak tentang TRISAKTI dan NAWAKSARA serta NAWACITA. Nawa Cita atau Nawacita adalah berasal dari bahasa Sanskerta, nawa (sembilan) dan cita (harapan, agenda, keinginan). Penamaan Nawacita itu sendiri mengingatkan kita pada pidato Nawaksara peringkasan dari Nawa Aksara yang disampaikan Presiden Soekarno, 22 Juni 1966, kurang dari setahun sebelum akhir kekuasaannya. Sejak tampil ke kancah politik nasional sebagai calon pemimpin nasional, Presiden Jokowi meneruskan dan mengimplementasikan terminologi politik yang digunakan Soekarno saat berkuasa.


    Konsep Trisakti dilahirkan mantan Presiden Soekarno di tengah-tengah iklim revolusi Indonesia yang dijalankan di tengah gencetan dua kekuatan besar: Amerika Serikat dan Uni Soviet dan dua ideologi besar: liberalisme dan komunisme. Di tengah dua gencetan kekuatan besar yang saling berebut pengaruh dalam politik dunia itu, ada dua jalan yang biasanya diambil oleh negara-negara di sekitar dua kekuatan besar itu. Pertama, mengikuti salah satu arus untuk mengambil jalan aman. Atau kedua, ini biasanya yang dilakukan oleh negara-negara yang menamakan dirinya sebagai gerakan non-blok, yaitu menolak bergabung dengan kekuatan imperialis, memilih untuk berusaha netral dengan mengusahakan jalan kemandirian.


    Pada pertengahan tahun 1960an, mantan Presiden Soekarno tidak setuju apabila Indonesia harus tunduk dalam kekuasaan imperialis Barat yang semakin menghegemoni. Untuk menciptakan kesejahteraan, Indonesia tidak bisa bergantung kepada konsep ekonomi kapitalisme blok Barat yang dianggapnya eksploitatif. Indonesia harus mampu menciptakan kemerdekaan ekonomi. Kemerdekaan ekonomi mesti ditempatkan dalam konteks cara berpikir revolusi Indonesia. Sebab revolusi dalam pengertian ini bukanlah amuk-amukan, kekerasan atau penghancuran fisik. Tapi revolusi adalah cara bertindak revolusioner untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil. “Kemerdekaan diri” adalah kata kunci. Soekarno menginginkan Indonesia saat itu dan di masa depan merdeka dalam artian seluruhnya.


   Konsep Trisakti yang digaungkan pada tahun 1963 adalah manifesto dari pemikiran Soekarno tentang keinginan kuatnya akan kemerdekaan diri sendiri yang berarti itu merepresentasikan kedaulatan Indonesia dalam politik, mendorong terciptanya kebebasan untuk mempresentasikan kepribadian kebudayaan Indonesia dan menciptakan jalan kemandirian ekonomi dengan tidak bergantung kepada kekuatan imperialis. Namun, seperti yang dikatakan oleh Soekarno berdikari dalam ekonomi “bukan berarti menutup kerjasama ekonomi, tetapi memperhatikan bahwa hubungan kerjasama patut dibangun dengan negara-negara yang baru merdeka dan atas prinsip keuntungan yang adil.” Ketiga prinsip Trisakti “berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan” inilah yang semangat dan substansinya dinilai masih relevan untuk diterapkan saat ini oleh  Presiden Jokowi. Nawacita ingin meneruskan cita-cita Trisakti yang putus di tengah jalan. Nawacita sesungguhnya secara substansial merupakan turunan dari ide Trisakti.


   Dalam Nawacita Presiden Jokowi mempunyai sembilan program yang ingin memperkuat kemandirian ekonomi dengan cara menggerakan ekonomi rakyat yang strategis dan memberikan perhatian kepada produk-produk Indonesia serta mendorong land-reform. Dalam bidang politik, Nawacita menginginkan terciptanya negara kuat dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum, memperkuat pertahanan maritim serta negara tidak abai dalam membangun tata pemerintahan yang demokratis dan melindungi seluruh rakyat Indonesia. Dalam strategi kebudayaan, Nawacita secara jenius menyadari bahwa Indonesia dibentuk dari kolektivitas kebudayaan yang dibangun dari daerah-daerah, desa-desa kemudian menjadi Indonesia. Berkepribadian dalam kebudayaan dapat dicari dari khazanah kebudayaan Indonesia yang begitu luas bukan dari luar.


  Berikut rangkuman dari sembilan program (Nawa Cita) tersebut


1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.


2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.


3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.


4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.


5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.


6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.


7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.


8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.


9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.


Pada tahun 2013, Lukas Enembe meluncurkan program kerja yang bernama Gerbangmas Hasrat Papua. Yang pada intinya Lukas Enembe juga ingin membuka daerah terisolir di Papua, memajukan pembangunan di Papua dan mensejahterakan Orang Asli Papua yang sudah sangat lama hidup dengan ketertinggalan pembangunan. Dengan hadirnya program Nawacita, itu merupakan suatu pendorong yang sangat besar sekali didalam mensukseskan program Gerbangmas Hasrat Papua. Mau tidak mau dampak dari Program Nawcita ini akan berdampak langsung pada peningkatan berbagai sektor pembangunan di Papua.  Lukas Enembe sangat memuji program pembanguanan yang dilaksanakan oleh Presiden Jokowi di Tanah Papua. Lukas Enembe memakai istilah Luar Biasa, untuk pujian kepada Presiden Jokowi. Lukas Enembe juga menyatakan ucapan rasa terimakasih dari masyarakat Papua untuk Presiden Jokowi beserta jajarannya.


Ketika Presiden Jokowi berkunjung ke Nduga yang adalah wilayah dari kondisi keamanannya, Lukas Enembe juga menyatakan rasa salutnya pada Presiden Jokowi. Karena hanya Presiden Jokowi yang berani berkunjung ke daerah Red Zone dan daerah pedalaman Papua. Masyarakat Papua sangat mencintai Presiden Jokowi dan sangat dekat di hati masyarakat Papua.


   Presiden Jokowi  sangat memberikan perhatian yang spesial dalam  pembangunan infrastruktur Papua. Contoh nya saja jalan raya, pelabuhan, bandara, jalur kereta api, kawasan industri, hingga kawasan ekonomi khusus. Bukan tanpa alasan, Presiden Jokowi berambisi membuat pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia tersebut. Dengan demikian, kesenjangan antara timur dan barat Indonesia semakin sempit. Tidak hanya itu, Laju pertumbuhan ekonomi Papua juga diperkirakan mencapai 6,81 persen dengan tingkat kemiskinan ditekan hingga 25,85 persen dan tingkat pengangguran terbuka hanya sekitar 3,6 persen. Sejumlah sektor penggerak perekonomian yang diharapkan menopang target ini, antara lain sektor pertambangan dan penggalian, konstruksi, pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, hingga perdagangan besar dan eceran. Beberapa pembangunan yang akan digalakkan untuk mencapai target ini, di antaranya adalah pengembangan pariwisata Raja Ampat, pembangunan KEK Sorong, pembangunan jalur kereta api Sorong, Manokwari, dan pembangunan kawasan industri Bintuni.


   Perekonomian Papua yang tumbuh 3,36 persen pada kuartal I 2017 kalau dibanding kuartal I 2016 lalu. Pertumbuhan yang terjadi pada kuartal I masih tergolong cukup rendah dikarenakan rendahnya pertumbuhan pada kontributor utama, seperti lapangan usaha pertambangan dan penggalian (28,59 persen). Selain itu, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan masing-masing hanya tumbuh 0,36 persen dan 1,35 persen. Dengan percepatan pertumbuhan ekonomi Papua sebesar 6,81 persen pada 2018, diharapkan mampu mendongkrak 1,88 persen ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 5,4 persen hingga 6,1 persen pada periode tersebut. Saat ini, penyumbang ekonomi terbesar masih dipegang oleh Pulau Jawa dengan sumbangsih 58,59 persen dan Sumatra 22,12 persen.  Selain itu, Presiden Jokowi juga melakukan pengembangan Pelabuhan Arar, dermaga penyebrangan Batanta, jalan lingkar Sorong, bandara, dan kawasan industri, termasuk jalan perbatasan Oksibil-Towe-Hitam. Adapun anggaran pembangunan infrastruktur di Pulau Papua pun tidak sedikit. Pada 2015, sebesar Rp5,66 triliun digelontorkan untuk alokasi pembangunan di Papua. Angka tersebut mengalir ke beberapa proyek, antara lain sumber daya air Rp576 miliar, jalan dan jembatan Rp4,26 triliun, pemukiman Rp281 miliar, serta perumahan sebesar Rp415 miliar. 2016, alokasi dana untuk Papua sebesar Rp5,06 triliun dan tahun ini di alokasikan sebesar Rp4,96 triliun. Di samping itu, ada Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp2,18 triliun pada 2017. Sejumlah pembangunan ini diharapkan menjadi penunjang penurunan kesenjangan di wilayah Papua, khususnya wilayah pegunungan dan pesisir pantai. Pembangunan Papua juga dilakukan untuk mendukung upaya mewujudkan pusat pengembangan wilayah berbasis kampung masyarakat adat dan didukung prasarana dan sarana yang memadai sekaligus canggih.


     Setelah 3 tahun Nawacita hadir di Papua dan Papua Barat, dan saling bersinkronisasi dengan program pemerintah daerah setempat, hasil bisa terlihat seperti gambar dibawah ini.


PRESIDEN JOKOWI dan PROGRAM NAWACITA HADIR DI PAPUA dan PAPUA BARAT 20 DESEMBER 2017


      Pada tanggal 20 Desember 2017, Lukas Enembe mendampingi Kepala Negara meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Nabire 20 MW dan PLTMG Jayapura 50 MW serta launching 74 desa baru berlistrik Papua dan Papua Barat di Kelurahan Kali Bobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dengan beroperasinya kedua PLTMG ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan listrik  masyarakat di kedua wilayah tersebut.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan program listrik 35 ribu megawatt di seluruh Tanah Air. Kepala Negara meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Nabire 20 MW dan PLTMG Jayapura 50 MW serta meluncurkan 74 desa baru berlistrik Papua dan Papua Barat di Kelurahan Kali Bobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua.


   Dengan beroperasinya kedua PLTMG ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan listrik bagi masyarakat yang berada di kedua wilayah tersebut. Selain itu juga diharapkan dapat mendorong masuknya investor di Tanah Cendrawasih. Presiden Jokowi pun sempat merasakan langsung listrik biarpet yang selama ini dialami masyarakat, khususnya masyarakat Papua saat bermalam di Kota Sorong, kemarin. Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat 3.000 desa yang belum teraliri listrik di Indonesia. “Tapi yang paling banyak 2.000 desa itu di tanah Papua,” ungkapnya. Sehingga tidaklah heran untuk membangun listrik pada sebuah desa di Papua memerlukan anggaran yang lebih besar dibandingkan di tempat lain. Menteri ESDM Ignasius Jonan pernah menyatakan bahwa untuk membangun listrik di desa yang berada di Papua memerlukan biaya sebesar Rp2 miliar setiap desanya. Padahal jika di tempat lain hanya memerlukan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk satu desa. Ia berpesan kepada jajarannya untuk selalu mengutamakan dan memperbaiki kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. “Ini mesti hati-hati. Pelayanan kepada rakyat harus diberikan sebaik-baiknya,” ucap Presiden. Utamanya pelayanan di bidang kelistrikan yang menjadi salah satu kebutuhan pokok rakyat untuk menjalani kegiatan sehari-hari dan mengembangkan perekonomian di Tanah Papua.


“LISTRIK MENJADI KUNCI INVESTASI DI PAPUA,” ( PRESIDEN JOKO WIDODO )


    Meskipun tidak mudah, namun Presiden yakin listrik akan menerangi seluruh tanah Papua pada tahun 2019 mendatang. Dalam lawatanya di Papua ini Presiden Jokowi menyempatkan meninjau Poliklinik Spesialis BLU RSUD Nabire, Papua. Kepala Negara dan rombongan tiba di lokasi sekira pukul 09.45 Wit. Bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo, mantan Gubernur DKI Jakarta itu langsung meninjau sejumlah ruangan yang ada di poliklinik tersebut. Kehadiran Presiden Jokowi dan Ibu Iriana mendapat sambutan hangat warga yang tengah berada di rumah sakit tersebut. Alhasil, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana banyak memenuhi permintaan warga untuk bersalaman dan juga berswafoto. Sementara itu, RSUD Nabire yang terletak di Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua merupakan rumah sakit tipe C. “(Ini) ?rumah sakitnya juga bersih. Ini adalah tipe C,” kata Jokowi dari keterangan resmi Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin?, Kamis (21/12/2017). Lebih lanjut Presiden Jokowi mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan akan meningkatkan status RSUD Nabire tersebut dari tipe C menjadi tipe B. “Nanti tahun depan disiapkan juga dana dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp48 miliar lagi untuk menaikkan dari tipe C ke B. Untuk membeli peralatan kesehatan juga ada tambahan Rp22 miliar dari pemerintah provinsi. Juga melengkapi yang belum, ada tambahan dari pemerintah kabupaten,” jelasnya.


    RSUD Nabire ini merupakan rumah sakit yang dibangun bersama antara Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Nabire dan Kementerian Kesehatan. Kepala Negara mengatakan, rumah sakit ini juga dapat memberikan pelayanan kepada warga yang berada di enam kabupaten lainnya yang berada di sekitar Kabupaten Nabire. “Nanti daerah di sekitar Nabire, ada 6 kabupaten yang bisa ikut menikmati pelayanan di RSUD,” kata Presiden. Turut menyertai Presiden dan Ibu Iriana dalam peninjauan poliklinik ini, Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.


   Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan ribuan sertifikat tanah untuk masyarakat di Sorong, Papua Barat. Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, ikut. Antusiasme masyarakat sudah nampak sejak Jokowi menempuh perjalanan di Kota Sorong, Papua Barat, Rabu (20/12/2017) pagi. Jokowi turun dari mobilnya, menyapa para warga sekitar.  Akhirnya Jokowi sampai di arena pembagian sertifikat tanah, yakni di Gedung Aimas Convention Center Jl. Sorong-Klamono KM 23 Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, pukul 09.00 WIT. Istrinya Iriana ada di samping. Kaesang Pangarep berkaos lengan panjang warna putih terlihat memegang kamera, berada jauh dari panggung, di bagian belakang.
Di dalam ruangan sudah ada 1.230 orang dari Kabupaten Sorong, Kota Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan. Ada 2.568 sertifikat tanah yang dibagikan, terdiri dari 789 sertifikat untuk wilayah Kabupaten Sorong, 482 sertifikat untuk Kota Sorong, dan 1.297 sertifikat untuk Kabupaten Sorong Selatan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofjan Djalil dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan hadir di acara. Menurut laporan Menteri Sofjan Djalil, perkiraan jumlah bidang tanah di Provinsi Papua Barat ada 1.356.581 bidang, tanah yang terdaftar baru 14 persennya yakni 190.638 bidang, dan yang belum terdaftar ada 86 persen dari total bidang tanah. Presiden Jokowi menargetkan 15.500 bidang tanah di Papua Barat disertifikatkan di tahun 2017.


KONSEP DAN STRATEGI PEMBANGUNAN JOKOWI – JK


1. Membangun cita-cita dan impian bangsa Indonesia dengan Nawacita.


Membangun sebuah rumah idaman, adalah cita-cita dan impian semua orang, karena didalam rumah idaman itu ketenangan dan kenyamanan serta kesejahteraan bisa didapatkan. Didalam pembangunan Indonesia, rumah idaman yang dicita-citakan itu diibaratkan berupa “ Di abad ke-21 Indonesia akan menjadi poros maritim dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa”.

 
   Dalam bidang politik, Nawacita menginginkan terciptanya negara kuat dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum, memperkuat pertahanan maritim serta negara tidak abai dalam membangun tata pemerintahan yang demokratis dan melindungi seluruh rakyat Indonesia. Dalam strategi kebudayaan, Nawacita secara jenius menyadari bahwa Indonesia dibentuk dari kolektivitas kebudayaan yang dibangun dari daerah-daerah, desa-desa, kemudian menjadi Indonesia. Berkepribadian dalam kebudayaan dapat dicari dari khazanah kebudayaan Indonesia yang begitu luas bukan dari luar.


2. MENGAPA HARUS NAWACITA ?


      Nawacita lahir di tengah-tengah krisis mentalitas yang menerpa bangsa Indonesia. Mengenai krisis mentalitas, Koentjaraningrat dalam Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan pernah mengatakan bahwa “dalam zaman post-revolusi tumbuh beberapa sifat kelemahan dalam mentalitas banyak orang Indonesia, yang menjauhkan kita dari pembangunan”. Koentjaraningrat menganalisis bahwa krisis mentalitas itu bersumber pada kehidupan tanpa pedoman dan tanpa orientasi yang tegas. Sehingga menghasilkan mentalitas penerabas, mentalitas yang suka meremehkan, kurang percaya diri dan mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab (Koentjaraningrat 2000: 45). Apa yang diteropong dengan baik oleh Koentjaraningrat puluhan tahun lalu sebenarnya masih terjadi bahkan semakin menjadi-jadi setelah era reformasi. Jokowi yang menjadi gelisah menangkap fenomena ini, ia mengatakan bahwa reformasi yang menumbangkan rezim Orde Baru ternyata baru sebatas melakukan perombakan yang sifatnya institusional. Ia belum menyentuh paradigma, mindset atau budaya politik kita.


      Oleh sebab itu, Jokowi mencanangkan revolusi mental untuk melakukan terobosan politik. Jika Trisakti adalah cita-cita, Nawacita merupakan program inti dari pemerintahan Jokowi maka revolusi mental adalah paradigma berpikir atau cara berpikir dan bertindaknya pemerintahan Jokowi. 9 Agenda program kerja prioritas seperti yang diuaraikan pada Nawacita, diibaratkan dalam membangun sebuah rumah idaman, adalah merupakan “pondasi dan kerangka rumah” yang pada tahun pertama ini dibangun oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam membangun pondasi dan kerangka, merupakan pekerjaan yang tersulit, tapi juga merupakan yang terpenting, karena kokoh dan nyamannya sebuah rumah idaman ditentukan oleh pondasi dan kerangkanya. Jika pondasi dan kerangka sudah terbentuk, baru tahun berikutnya dibangun dindingnya, atapnya, halaman rumahnya dan aksesoris pendukung lainnya. Semua pembangunan rumah idaman tersebut memerlukan waktu, biaya, tenaga, pemikiran serta kondisi-kondisi lainnya. Jika ingin menilai hasil kerja pemerintahan saat ini, harus dinilai dan dievaluasi sampai sejauh mana kerangka dan pondasi rumah tersebut sudah dibangun dan seberapa kokoh pondasi dan kerangka tersebut.


      Begitu juga dengan kekurangannya, dalam hal apa saja yang masih kurang. Dibaratkan dalam membangun rumah tersebut, rakyat Indonesia adalah pemilik rumah tersebut, Presiden Jokowi dan wakil Presiden Jusuf Kalla adalah pemborong yang ditugaskan untuk membangun rumah tersebut, para Menteri adalah mandor per sektor yang membangun pemborong untuk mengerjakan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pemborong. DPR RI adalah pengawas yang ditugaskan oleh rakyat untuk mengawasi dan membantu dalam hal regulasi. TNI/POLRI adalah petugas keamanan, yang harus menjaga jangan sampai ada gangguan dalam proses pembangunan rumah tersebut.


TIGA JALAN PERUBAHAN UNTUK PEMBANGUNAN INDONESIA.


        Didalam mengamati program pembangunan yang saat ini dilaksanakan oleh Presiden Jokowi beserta kabinetnya, tidak bisa hanya dilihat secara parsial dan dengan tanpa mengetahui Platform apa yang dijalankan untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Jokowi-JK mendapat amanat rakyat untuk memimpin Indonesia, dan segera melaksanakan “Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, insya Allah, republik tercinta ini akan tiba pada masa kejayaannya. Presiden Jokowi mengidentifikasi ada tiga problem pokok bangsa yang dihadapi saat ini, yaitu, merosotnya kewibawaan negara, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dan merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Oleh sebab itu, tak ada kata lain selain segera melakukan perubahan. Untuk memulai perubahan tersebut, harus dibangun pondasi awal, yang sudah pastinya pekerja untuk memulai agenda perubahan ini adalah pekerjaan yang sulit dan yang pastinya akan banyak menghadapi rintangan serta kritikan. Perubahan nyata yang ditawarkan harus kembali dan bersumber pada Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila 1 Juni 1945, dan Pembukaan UUD 1945.


        Presiden Jokowi haqqul yaqin bahwa melalui jalan ideologis itu, maka ketiga penyakit akut bangsa tadi, insya Allah, bisa teratasi. Selain berpegang pada ideologi, Presiden Jokowi memilih mengusung konsep Trisakti yang pernah diperjuangkan oleh Proklamator RI, Ir. Soekarno yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Selanjutnya, Presiden Jokowi menjabarkan visi dan misi mereka secara tegas dan rinci, yang pada intinya adalah Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong.


Untuk mewujudkan visi itu, disusunlah MISI tegas dalam tujuh poin:


1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis, berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Ke-7 misi mulia yang berlatar semangat Trisakti Bung Karno itu kemudian diterjemahkan dalam 12 agenda strategis dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, 16 agenda strategis untuk menuju Indonesia yang berdikari dalam bidang ekonomi, dan 3 agenda strategis untuk Indonesia berkepribadian dalam kebudayaan.


       Presiden Joko Widodo mempunyai strategi dalam transisi perekonomian nasional. Untuk jangka pendek, adalah stabilisasi ekonomi untuk menjembatani perekonomian, seperti spending melalui proyek pemerintah. Menurut Presiden Jokowi, pemerintah mempunyai ruang fiskal yang harus dimanfaatkan. Solusi lain yang sedang pemerintah kejar adalah bekerja keras untuk menggalang dana investasi, terutama dari Jepang, Korea, Cina, Singapura, Jerman, dan Amerika. Penggalangan dana membuat banyak orang mempertanyakan utang naik karena pendanaan ini. Presiden Jokowi mengatakan utang ini untuk kebutuhan investasi yang dapat meningkatkan produk bukan untuk konsumsi atau subsidi BBM. Dengan kebijakan yang dirancang ini, Presiden Jokowi yakin pada sisa tahun 2015 ini, stimulus ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1-0,2 persen. Pada tahun 2016 mendorong pertumbuhan 0,5-1 persen. Untuk jangka menengah sampai jangka panjang, pemerintah saat ini berfokus pada proyek infrastruktur karena sektor tersebut padat modal dan berdampak panjang. Buruknya infrastruktur saat ini dinilai menjadi salah satu penghambat utama growth engine. Perbaikan infrastruktur penting untuk menekan biaya produksi, biaya transportasi, dan ongkos distribusi.


       Presiden Joko Widodo menilai distribusi logistik melalui laut merupakan yang paling murah. Untuk itu pemerintah berkonsentrasi pada konsep tol laut, seperti pembangunan yang sudah dimulai di Kuala Tanjung dan Makassar, di samping 24 pelabuhan yang direncanakan pemerintah. Selain itu pemerintah juga telah memulai membangun tol Trans Sumatera. Presiden Jokowi mengaku realistis bahwa tantangan ke depan yang dihadapi tidak ringan dan membutuhkan proses. Namun jika dibandingkan dengan krisis 1998, kondisi ekonomi saat ini lebih ringan. “Namun 17 tahun kemudian kita melihat perekonomian bisa tumbuh empat kali lipat. Indonesia menjadi anggota G-20 dan kita telah menjadi negara demokrasi yang dibanggakan,” katanya.


        Di tengah melemahnya ekonomi dunia dan nasional, Presiden Joko Widodo mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Presiden Jokowi pun mengumumkan langsung kebijakan paket ekonomi itu, didampingi oleh sejumlah menteri ekonomi. Ada tiga langkah yang dilakukan pemerintah untuk menggenjot ekonomi dalam paket kebijakan ekonomi tahap pertama. memang ada sejumlah langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk menggenjot ekonomi. Pemerintah terus mendorong belanja pemerintah melalui daya serap anggaran, memperbaiki neraca pembayaran, dan menetapkan langkah-langkah konkrit. Pertama, pengendalian harga komoditi pokok seperti bahan bakar minyak (BBM) dan pangan. Kedua, pembentukan tim evaluasi pengawasan realisasi anggaran. Ketiga, pembentukan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit. Pembentukan badan tersebut untuk meningkatkan ekspor kelapa sawit dan meningkatkan penggunaan biodiesel jadi 15 persen.

 
        Tak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan sejumlah langkah untuk melindungi masyarakat desa. Langkah-langkahnya dengan memberdayakan usaha mikro dan kecil. Presiden Jokowi menekankan percepatan penyaluran pemanfaatan dana desa. Anggaran itu diharapkan dapat dimanfaatkan untuk infrastruktur secara padat karya, penambahan alokasi beras sejahtera, langkah tersebut belum dapat menggerakan ekonomi nasional. Pemerintah juga akan meluncurkan paket kebijakan tahap pertama. Presiden Jokowi mengatakan langkah pertama mengatasi persoalan ekonomi adalah dengan mendorong daya saing industri nasional, melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 peraturan, yang dianggap menghambat daya saing industri nasional.?


        Selain itu, juga sudah disiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, 2 rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri dan 5 aturan lain. Pemerintah berkomitmen menyelesaikan semua paket deregulasi pada September dan Oktober 2015. Langkah kedua, ?pemerintah akan mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional. Pemerintah juga akan memperkuat peran kepala daerah untuk melakukan dan memberikan dukungan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Ketiga, meningkatkan investasi di sektor properti. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pembangunan perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti. Presiden Jokowi yakin paket kebijakan ekonomi tahap pertama September 2015 ini, akan memperkuat industri nasional, mengembangkan usaha mikro kecil menengah dan koperasi, dan memperlancar perdagangan antar daerah. kebijakan ini dapat membuat pariwisata semakin bergairah dan menjadikan kesejahteraan nelayan semakin membaik dengan menaikkan produksi ikan tangkap serta penghematan biaya bahan bakar 70 persen melalui konversi minyak solar ke LPG. Presiden Jokowi menegaskan agar paket ini sukses memajukan ekonomi dalam negeri, maka pemerintah butuh kerjasama dan dukungan dari semua pihak. Ia juga memastikan jajaran kabinetnya akan berusaha maksimal mendongkrak ekonomi.


      Korea Selatan, Jepang dan Tiongkok adalah tiga negara yang sukses menjadi negara industri berkat kebijakan yang baik dan terarah. Sementara Indonesia masih harus belajar untuk menumbuhkan industri manufaktur. Kita percaya negara maju bukan karena sumber daya alam, tapi kebijakan yang baik. Korea, Jepang dan Tiongkok mampu menjadi negara industri, income per kapita naik berkat kebijakan yang baik dan tepat. Sebut saja Tiongkok. Negeri Tirai Bambu itu harus menempuh perjalanan panjang selama puluhan tahun untuk bangkit dari kesulitan ekonomi maupun politik. Tiongkok, kata dia, akhirnya bisa menjadi negara terbuka bagi investor. Korea habis dan hancur akibat perang dunia. Tapi setelahnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan baik dengan menyekolahkan banyak mahasiswa sekolah di Amerika Serikat. Dan akhirnya menjadi brand trust untuk mendorong ekonomi mereka.

 

SELANJUTNYA >>

Dibaca 1423 kali