AJI Kecam Pemulangan Jurnalis dari Papua | Pasific Pos.com

| 19 August, 2019 |

Salah satu Reporter BBC, Rebecca Alice Henschke yang dipulangkan oleh aparat kepolisian. Salah satu Reporter BBC, Rebecca Alice Henschke yang dipulangkan oleh aparat kepolisian.

AJI Kecam Pemulangan Jurnalis dari Papua

Headline Penulis  Minggu, 04 Februari 2018 19:58 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(1 Voting)

 

Timika, - Pemulangan paksa terhadap jurnalis asing di Papua kembali terjadi. Kali ini menimpa tiga kontributor dan jurnalis BBC Indonesia, yaitu Dwiki, Affan dan Rebecca. Mereka tak bisa melajutkan aktivitas jurnalistiknya setelah diperiksa polisi di Asgat, Asmat, dan dimintai keterangan petugas imigrasi di Timika, Mimika.

Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dalam rilis yang diterima redaksi menjelaskan, menurut informasi yang dihimpun Bidang Advokasi AJI Indonesia, awalnya tiga jurnalis BBC yang sedang liputan di Asmat itu diperiksa polisi di Asgat. Dari pemeriksaan terhadap ketiganya diketahui bahwa mereka diperiksa karena salah satunya membuat cuitan di akun twitternya, dalam teks dan foto, soal bantuan untuk anak yang mengalami gizi buruk di Asmat berupa mie instan, minuman ringan dan biskuit.


Informasi resmi dari Kodam Cenderawasih dan Imigrasi menyatakan bahwa cuitan itu yang menjadi alasan polisi dan imigrasi memeriksa jurnalis BBC itu.


Berdasarkan info yang didapat AJI, tak ada bukti adanya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh tiga jurnalis BBC ini. Dari ketiga wartawan ini Rebecca Alice Henschke  adalah pemegang visa jurnalis, mempunyai kartu izin peliputan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri dan memiliki izin tinggal sementara (Kitas) di Indonesia.


AJI menyesalkan soal cuitan itu menjadi dasar untuk menghalangi aktivitas peliputan jurnalis di Papua. Selain itu, meskipun tak ditemukan ada pelanggaran administratif yang dilakukan, mereka tak bisa melanjutkan liputannya karena aparat keamanan mengawalnya menuju bandara untuk naik pesawat ke Jakarta.


“Kami mengecam pengusiran jurnalis BBC ini. Peristiwa ini juga mengesankan ada ketakutan pemerintah terhadap peliputan media asing soal kondisi Papua," kata Abdul Manan, Ketua Umum AJI Indonesia dalam rilisnya.


Menurut Manan, hal ini tidak sejalan dengan janji Presiden Joko Widodo tiga tahun lalu. Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan yang intinya menegaskan bahwa Papua terbuka bagi jurnalis asing untuk melakukan peliputan.


Penegasan soal tidak adanya pelarangan bagi jurnalis asing meliput juga disampaikan pemerintah saat Indonesia menjadi tuan rumah peringatan World Press Fredom Day, 3 Mei 2017.


"Kasus terbaru di Papua ini merupakan salah satu indikasi bahwa pemerintah tak serius dengan janjinya untuk lebih membuka akses jurnalis ke Papua," tambah Manan.


Sementara itu ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Hesthi Murthi menambahkan, kasus ini juga menunjukkan bahwa aparat negara tidak memahami fungsi pers sebagai alat kontrol sosial seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.


"Kritik yang disampaikan media berdasarkan fakta di lapangan seharusnya disikapi dengan bijak sebagai masukan untuk memperbaiki penanganan campak dan busung lapar di Asmat dan Papua, bukan malah dijadikan dalih untuk membatasi akses jurnalis," ujarnya.


Pada saat yang sama, Kepala penerangan kodam (Kapendam) XVII/Cendrawasih, Kol. inf. Muh. Aidi mengatakan, penggunaan kalimat Kecam Pengusiran oleh AJI, terkesan bahwa adanya tindakan arogansi yg dilakukan oleh Negara dalam hal ini Satgas Kesehatan TNI Asmat.


"Faktanya bahwa kami Satgas Kes TNI selaku pihak korban yang merasa dirugikan hanya melaporkan Rebbecca ke pihak yang berwajib dalam hal ini pihak kepolisian, adapun mekanisme dan proses pemeriksaan dan dibawa ke Timika, diserahkan kepada Imigrasi dan sebagainya itu semua adalah kewenangan petugas, bukan urusan kami. Kami monitor selama pemeriksaan Rebbecca tidak ditahan tapi mereka tidur di hotel Horison Timika " ujar Kapendam.


Sebelumnya kami sama sekali tidak pernah mempersoalkan tentang kelengkapan administrasi sebagaimana dalam tulisan Abdul Manan terkesan yang ditonjolkan adalah persoalan administrasi.


Meskipun ternyata dalam pemeriksaan terungkap kejanggalan administrasi dimana nomor paspor yang terdapat pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : Kep 73499/MEN/P/IMTA/2017 berbeda dengan nomor Paspor Rebecca Alice Henschke. Nomor paspor dalam IMTA tertulis E4024085 sedangkan nomor paspor adalah PA5190398.


Dujelaskan Kapendam, dalam IMTA lokasi kerja tidak termasuk Papua, tapi hanya berlaku di Jakarta Barat (Kota), Jakarta Pusat (Kota), Jakarta Selatan (Kota), Surabaya (Kota), Medan (Kota), Makassar (Kota). Berlaku dari tanggal 28-10-2017 s.d 27- 10-2018.


"Namun demikian persoalan administrasi kami serahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwewenang," ujar Kapendam.

Dibaca 586 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX