Empat Bulan Tak Digaji, Pegawai PRP Datangi Kantor Gubernur | Pasific Pos.com

| 20 July, 2019 |

Empat Bulan Tak Digaji, Pegawai PRP Datangi Kantor Gubernur

Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Karyawan dan karyawati PT Percetakan Rakyat Papua (PRP) mendatangi Kantor Gubernur Papua untuk melakukan demo damai mempertanyakan pembayaran gaji yang sudah tersendat hampir empat bulan ini.
Puluhan karyawan dan karyawati PRP ini menunggu di depan Kantor Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua dan sempat berdialog dengan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Elia Loupatty.
"Pejabat pemerintah yang menerima kami mengaku tidak dapat berbuat apa-apa, kami diinstruksikan untuk membuat laporan tertulis kepada Gubernur Papua secara langsung," kata Budi salah seorang karyawan PRP yang ditemui wartawan, Selasa kemarin.
Menurut Budi, pihaknya menuntut pembayaran hak yang tertunggak selama empat bulan dan pergantian manajemen sekarang.
"Jika manajemen perusahaan diganti, diharapkan harus orang yang benar-benar berkompeten di bidang bisnis percetakan," ujarnya.
Dia menjelaskan rencananya Juru Bicara (Jubir) Gubernur Papua Lamadi de Lamato akan memfasilitasi karyawan PRP untuk bertemu dengan Gubernur Papua.
"Rencananya dalam dua hari ke depan setelah Gubernur Papua tiba di Jayapura, Jubir akan melapor dan memfasilitasi pertemuan," katanya lagi.
Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Elia Loupatty di Jayapura yang dikonfirmasi, mengaku tidak mengetahui adanya tunggakan pembayaran gaji karyawan PT Percetakan Rakyat Papua (PRP) selama empat bulan.
“Saya baru dengar ketika puluhan karyawan PRP mendatangi Kantor Gubernur Papua untuk mengadu,’’ ujarnya.
Loupaty menuturkan pihaknya mengharapkan perusahaan-perusahaan daerah yang ada di Provinsi Papua seperti PT PRP minimal bisa membiayai dirinya sendiri. "Harapan kami awalnya ketika mendirikan anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PRP ini adalah bisa memberikan kontribusi bagi Papua melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujarnya.
Dia menjelaskan sebagian laba yang dihasilkan oleh perusahaan daerah ini bisa menjadi deviden dan sisanya untuk penyertaan modal bagi perusahaan itu sendiri.
"Sehingga jika hal ini dilakukan dengan baik maka kejadian penunggakan gaji seperti ini tidak akan terjadi," katanya lagi. (Bams)

Dibaca 457 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX