Kadepa : Pertahankan Kekuasaan, Petahana Cenderung Halalkan Berbagai Cara | Pasific Pos.com

| 26 August, 2019 |

Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa. Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa.

Kadepa : Pertahankan Kekuasaan, Petahana Cenderung Halalkan Berbagai Cara

Headline Penulis  Selasa, 23 Januari 2018 23:06 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(1 Voting)

"Selain Borong Partai, Juga Berupaya Menghambat Jalur Perorangan"

 

 

Jayapura, - Bakal calon kepala daerah petahana di Papua cenderung menghalalkan berbagai cara untuk mempertahankan kekuasaannya dalam pemilihan kepala daerah.

Menurut, Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa, ada kecenderungan para bakal calon kepala daerah petahana di Papua untuk menghalalkan berbagai cara dalam mempertahankan kekuasaannya.


“Selain strategi borong dukungan partai politik (Parpol), petahana juga terkadang menggunakan kekuasaannya dengan menggagalkan bakal calon independen ikut pemilukada, “ kata Laurenzus Kadepa kepada Wartawan, Selasa (23/1/18).


Legislator Papua ini mencontohkan, kalau di Mamberamo Tengah (Mamteng), ada salah satu bakal calon independen, tapi beberapa waktu lalu KPUD Mamberamo menyatakan bahwa harus pakai E-KTP. Sedangkan hanya ada 3.000 E-KTP yang dicetak di Mamberamo Tengah, dan itu hanya untuk aparatur sipil negera (ASN).


Politisi Partai NasDem ini menandaskan, seharusnya tidak berpagang pada E-KTP karena ada alternatif lain. Misalnya di Paniai dan Deiyai yang memiliki bakal pasangan calon independen lebih dari satu, padahal di wilayah itu tidak semua masyarakat memiliki E-KTP.


Apalagi kata Kadepa, Jika syarat E-KTP minim, maka salah satu alternatif lain yang dapat digunakan adalah KTP nasional. Ini untuk menghindari konflik di masyarakat.


“Saya melihat para petahana ini selalu menggunakan kekuasaannya untuk mempertahankan jabatan. Selain borong partai, juga berupaya menghambat jalur perorangan. Seakan takut kehilangan," ketus Kadepa.


Menurut Kadepa, menggunakan segala cara dalam politik adalah hal yang wajar, namun bukan berarti berupaya menghalangi orang lain demi mempertahankan kekuasaan.


"Hargai orang lain yang akan mencalonkan diri. Berikan mereka kesempatan, karena mereka juga anak daerah dan punya hak yang sama Ini juga demi menghindari konflik masyarakat, “ tandas Kadepa.


Dikatakan, hampir sama semua daerah di Papua, Petahana tidak mau ada kandidat yang didukung rakyat, karena takut kalah dalam pemilukada.

 

Adam Arisoy
Ketua KPU Papua, Adam Arisoy


Ditempat terpisah, Ketua KPU Papua, Adam Arisoy mengungkapkan, secara nasional E-KTP diberlakukan, tapi apakah itu berlaku di Papua atau tidak.


"Kan ada KTP nasional. Semua parpol di Papua dukungannya pakai KTP nasional kok," jelas Adam.


Akan tetapi kata Adam, pihaknya terus berkoordinasikan dengan KPU RI terkait hal ini. Namun informasi yang didapat KPU Papua, KTP nasional masih berlaku.


"Keputusan kan ada di KPUD-nya, tapi sebagai imbauan, kami sampaikan KTP nasional bisa," ujar Adam Arisoy. (TIARA)

Dibaca 886 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.