DPR Papua Diminta Lakukan Tindakan Hukum Terhadap PT Freeport | Pasific Pos.com

| 23 May, 2019 |

Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long bdidamping dua anggota Komisi I, masing-masing Elfis Tabuni dan Laurenzus Kadepa serta kuasa hukum Lokataru investigasi kasus PHK karyawan PT. Freeport Indonesia, Haris Azhar  dan Anggota DPR Mimika, Aser Gobay   saat melakukan jumpa pers. Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long bdidamping dua anggota Komisi I, masing-masing Elfis Tabuni dan Laurenzus Kadepa serta kuasa hukum Lokataru investigasi kasus PHK karyawan PT. Freeport Indonesia, Haris Azhar dan Anggota DPR Mimika, Aser Gobay saat melakukan jumpa pers.

DPR Papua Diminta Lakukan Tindakan Hukum Terhadap PT Freeport

Headline Penulis  Senin, 22 Januari 2018 23:28 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(3 voting)

 

Jayapura, - Guna menindaklanjuti beberapa kasus permasalahan yang terjadi di PT. Frepoort Indonesia di Kabupaten Mimika, kuasa hukum Lokataru investigasi kasus PHK karyawan PT. Freeport Indonesia, Haris Azhar didampingi Anggota DPR Mimika, Aser Gobay mendatangi DPR Papua dalam hal ini Komisi I DPR Papua, Senin (22/1/18).

Kepada wartawan, Haris Azhar mengungkapkan, bahwa setelah melakukan investigasi di PT Freeport ternyata situasinya sangat buruk. Ini membuktikan bahwa Freeport melakukan pelanggaran hukum yang sangat serius. Untuk itu, kami minta harus melakukan tindakan hukum terhadap PT Freeport Indonesia, “ kata Haris kepada sejumlah Wartawan usai melakukan pertemuan tertutup bersama Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long didampingi anggota Komisi I, Elvis Tabuni dan Laurenzus Kadepa di ruang rapat Komisi I DPR Papua, Senin (22/1/18).


Bahkan, kuasa hukum Lokataru ini menemukan serangkaian dugaan pelanggaran HAM oleh berbagai pihak yang dilakukan secara sistimatis. Baik di bidang ketenagakerjaan (Disnaker) maupun juga pada soal-soal yang lain, yang berdampak buruk secara sosial terhadap ribuan pekerja PT Freeport dan juga keluarganya.


Menurut Haris, ini ada ketidiaan kapasitas pada para pejabat atau institusi negara, baik pihak Kepolisian, Dinas Ketenagakerjaan. Bahkan juga di Direktorat Jenderal di Kementerian Jakarta.


“Setelah secara mendalam kami mengintesfikasi, ini makin membuktikan bahwa diduga kuat ada upaya yang sangat sistematis untuk menciptakan situasi yang semakin rumit yang dilakukan oleh pihak PT. Freeport, “ tandas Haris.


Apalagi, lanjut Azhar, secara terperinci temuan yang kami dapat yaitu Furlog merumakan sebanyak 700 orang pekerja Freeport itu adalah sebuah pelanggaran. Alasanya karena, Furlog tidak dikenal dalam Hukum di Indonesia.


“Kemudian alasan berikutnya orang-orang yang di Furlog itu kriterianya tidak jelas. Tetapi dalam temuan kami banyak pekerja yang di Furlog atau dirumahkan adalah pekerja yang sebetulnya punya daya kritis atau pekerja di SPS, “ ujar Haris.


Menurutnya, Furlog itu sebetulnya adalah salah satu upaya untuk membubarkan serikat pekerja yang ada di PT FI, dan ini sepertinya terkait dengan politisasi atau peran politik dalam manajemen PT FI.


“Dalam investigasi selanjutnya, kami juga menemukan ratusan anak tidak bersekolah karena gaji orang tuanya belum dibayar oleh PT FI, dan bukan hannya itu saja, PT Freeport Indonesia juga mengakses sistem database BPJS kesehatan dihentikan, dan pihak PT Freeport melakukan tindak pidana yang bekerja sama dengan pimpinan Bank untuk menutup rekening para pekerja, sedangkan dalam rekening masih ada uang dari para pekerja, “ bebernya.


Untuk itu, lanjut dia, kami dari kuasa hukum meminta kepada pihak DPR Papua untuk mendatangi pihak BPJS Kesehatan agar mengaktifkan kembali BPJS para pekerja itu. Selai itu, DPR Papua juga segera mendatangi Bank yang menjadi penyedia jasa peror untuk menghidupkan rekening dari pekerja dan segera meminta PT FI untuk membayar gaji dari 8.300 pekerja yang masih melakukan aksi mogok.


“Kalau semua itu tidak dipenuhi maka kami mendesak DPRP harus melakukan tidakan hukum kepada PT Freeport Indonesia, “ tegas Haris Azhar.

Sementara itu, Wakil Ketua Komi I DPR Papua, Tan Wie Long mengatakan, jika dalam pertemuan ini pihaknya sudah mendengar apa yang menjadi keluhan dan laporan dari kuasa hukum para pekerja yang di PHK secara sepihak.

“Namun, hal-hal apa yang akan kami tindaklanjuti di DPRP, ini tentunya akan kami sampaikan kepada pimpinan DPRP untuk menyikapinya. Tapi kami dari Komisi I juga berharap, apa yang menjadi temuan dari pihak Lokataru ini, akan kami bahas dan berikan sebuah eksen. Sehingga hal-hal apa saja yang kami akan lakukan berkaitan tentang kegiatan DPRP untuk menyikapi ketidakadilan PT Freeport Indonedia yang melakukan PHK secara sepihak, “ pungkasnya. (TIARA)

Dibaca 2796 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX