Forum Peduli Demokrasi Pertanyakan Ijazah Palsu Bakal Paslon Gubernur | Pasific Pos.com

| 20 July, 2019 |

Ratusan masyarakat yang mengatasnamakan Forum Peduli Demokrasi Papua (FPDP) saat melakukan orasi di kantor KPU Papua. Ratusan masyarakat yang mengatasnamakan Forum Peduli Demokrasi Papua (FPDP) saat melakukan orasi di kantor KPU Papua.

Forum Peduli Demokrasi Pertanyakan Ijazah Palsu Bakal Paslon Gubernur

Headline Penulis  Senin, 15 Januari 2018 23:24 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(1 Voting)

 

Jayapura, Forum Peduli Demokrasi Papua menggelar demo damai di kantor KPU propinsi Papua dalam rangka adanya dugaan penggunaan ijazah palsu oleh salah satu pasangan calon Gubernur Papua 2018. Aksi Senin (15/1/18), dikordinatori oleh Allo Yeimo serta diikuti Sekitar 100 orang massa aksi sambil membawa spanduk dan pamlet.

Panji Mangkunegara dalam orasinya mengatakan, KPU Provinsi Papua harus selektif dalam melakukan verifkasi berkas paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2018.

"KPU Provinsi Papua harus transparan dan bertindak tegas atas kasus ini.karena demokrasi harus di pertanggung jawabkan. Kami rakyat berhak atas demokrasi di atas tanah Papua dan kami wajib mengawal pilkada di Papua harus jujur dan tegas," ujar Panji penuh semangat.

Para orator lainnya meminta agar KPU harus jujur dalam memeriksa persyaratan berkas Paslon dan harus dipublikasikan secara transparan. KPU propinsi Papua dalam pelaksanaan Pilkada harus netral tidak boleh memihak salah satu paslon.

"Kami meminta KPU menerima kami untuk menyampaikan aspirasi kami karena kami rakyat menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di tanah ini. kedatangan kami hanya akan memberikan masukan kepada KPU provinsi Papua untuk menentukan pemimpin terbaik di Papua yang mana proses pilkada harus dilaksanakan sesuai aturan perundang undangan," ujar sang orator.

Allo Yeimo (koordinator umum), membacakan pernyaatan sikap, yang isinya;

 

Pertama, KPU Papua agar melakukan verifikasi berkas kepada Bupati Wakil Bupati dan Gubernur serta Wakil Gubernur Papua secara transparan.

Kedua, Ketua DPRD Papua segera menelusuri hasil penyelidikan segera menindaklanjuti kasus ijazah palsu sdr. John Wempi Wetipo, dengan laporan Polisi No : LP/70/1V/2013/SKPT POLDA Papua tertanggal 12 April 2013, tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat/dokumen ijazah palsu. Membentuk tim dan menyelidiki keabsahan hasil putusan hukum Polda Papua terhadap aksus ijazah palsu Sdr. John Wempi Wetipo karena tidak profesional ? DPRD segera melakukan sidang paripurna terhadap kasus ijazah palsu Sdr. John Wempi Wetipo, merekomendasikan kepada KPK untuk melakukan tindakan hukum.

Ketiga, Ketua PANSUS Prov. Papua segera menelusuri dan mempertimbangkan hasil penyelidikan dan segera memferivikasi ulang bakal calon dan Cagub atas nama John Wempi Wetipo yang bernotabene ijazah palsu yang melakukan pencalonan Gubernur Papua. Dan menindak surat keputusan diatas bahwa indikasi hukum yang masih terganjil oleh kandidat Cawagub maka dihentikan dalam proses pencalonan.

Kesempatan, Ketua MRP Papua segera menelusuri dan mempertimbangkan kembali hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KPU Papua karena tidak teliti dan MRP Papua sesuai dengan kewenangan Pasal 20 ayat 1 segera membentuk tim untuk memferivikasi Cagub John Wempi Wetipo yang bertonabene Ijazah palsu.

Kelima, secara undang-undang no 7 tahun 2017 dan Undang-undang no 6 tahun 2016 tentang pemilihan umum pasal 45 ayat 1 pendaftaran pasangan calon Gubernur dan calon wakil Gubernur, pasngan calon Bupati dan Calon wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan. Tetapi pada prakteknya KPU Prov. Papua dalam pencalonan Gubernur tidak Profesional oleh karena itu Mendagri dan Ditjen Otda segera membentuk tim untuk melakukan ferivikasi semua berkas calon.

Pernyataan sikap diserahkan dan diterima Ketua KPU Papua, Adam Arisoy, SE didampingi Kapolresta Jayapura AKBP Tober Sirait.

Dibaca 1135 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX