Deklarasi JWW-HMS Diduga Ada Intimidasi Terhadap Kepala Kampung | Pasific Pos.com

| 25 May, 2019 |

Anggota komisi I DPR Papua, Emus Gwijangge. Anggota komisi I DPR Papua, Emus Gwijangge.

Deklarasi JWW-HMS Diduga Ada Intimidasi Terhadap Kepala Kampung

Headline Penulis  Senin, 08 Januari 2018 21:16 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(1 Voting)

Emus : Kepala Kampung Ditekan Harus Sumbang 300 Ekor Babi

 

Jayapura, - Anggota komisi I DPR Papua, Emus Gwijangge menganggap, deklarasi yang dilakukan pasangan calon Gubernur Papua JWW - HMS di Lapangan Pendidikan, Wamena, Jayawijaya, Senin (8/1/18), sudah sesuai dengan aturan dan haknya sebagai warga negara.

Hanya saja, Emus Gwijangge meminta agar jangan memanfaatkan moment itu untuk mengintimidasi rakyat agar mereka mau ikut menyumbang dalam pelaksanaan deklarasi itu.

“Saya ini sebagai anak dari wilayah Lapago dan juga sebagai wakil rakyat dari kabupaten tersebut dapat laporan bahwa JWW ini menggelar deklarasi karena mendapat sumbangan tiga ratus sekian ekor babi dari para kepala kampung dan 40 distrik dimana mereka sudah menyumbang untuk terlaksananya acara tersebut,” ungkap Emus Gwijangge kepada Pasific Pos di salah satu café di Jayapura, Senin (8/1/18).

Namun Emus menegaskan bahwa ia berbicara itu bukan lantaran ia berada di pihak LUKMEN, namun semata-mata membela rakyat.

Menurut Emus, seharusnya, sebagai calon pemimpin yang baik harus bersaing secara sehat tanpa harus memaksa rakyat, apalagi sampai mengintimidasi rakyat agar mereka mau menyumbang babi untuk dipakai diacara deklarasi.

“Saya lihat ini sudah terjadi pemerasan terhadap masyarakat dan masyarakat ditekan agar harus memilih dia. Seharusnya jangan bersikap seperti itu kepada masyarakat, sebagai calon pemimpin harus punya kemampuan bagaimana mengambil hati masyarakat tanpa harus memberikan tekanan kepada masyarakat apalagi sampai mengintimidasi mereka,” tandasnya.

Menurutnya, model seperti itu jangan dipakai, tetapi seorang pemimpin harus bijaksana terhadap masyarakat dan sebagai calon pemimpin harus punya kemampuan yang disampaikan melalui visi misinya.

“Ini saya lihat masing-masing kepala kampung ditekan untuk menyumbang babi sebanyak tiga ratus sekian ekor, lalu 40 kepala distrik yang diwajibkan masing-masing harus memberikan satu ekor babi untuk perayaan deklarasi itu, " bebernya.

"Masa mau gelar deklarasi tapi harus bebankan kepada masyarakat, kan aneh, “ ketus Emus.

Lanjut dikatakan Emus, masyarakat Jayawijaya dalam hal ini masyarakat pegunungan tengah itu mereka tahu adat dan tahu kebudayaan. Apalagi dalam soal pemilihan.

“Sebelum saya lahir orang tua dulu juga sudah tahu dan sudah paham soal pemilihan. Jadi masyarakat ini jangan ditekan dan hak politiknya dikekang,” ucapnya.

Untuk itu, Emus menegaskan kepada calon gubernur Papua yang maju, silahkan bertarung secara professional dengan jiwa yang besar, bermartabat dan secara jujur dan transparan, tapi tidak boleh tekan masyarakat.

Khususnya kepada kedua tim ini, Emus Gwijangge menyarankan agar jangan saling serang di Medsos. Jika terdapat hal tersebut untuk menjatuhkan atau melecehkan salah satu kandidat apalagi untuk memprovokasi masyarakat Papua, sebaiknya tim tersebut ditangkap dan diproses secara hukum.

“Saya besok ke Polda untuk laporkan hal ini, karena terbukti sudah ada dua orang yang menjadi provokator di Kota Jayapura. Hari ini saya belum bisa sebutkan namanya tapi nanti bisa langsung cek di Polda,” ujarnya.

Yang jelas, kata Emus Gwijangge, masyarakat sudah cukup cerdas, mereka sudah professional, dan mereka akan memilih pemimpin mereka yang terbaik itu siapa.

“Jadi hak politik masyarakat tidak boleh kita kekang dan dipaksakan untuk harus memilih calon tertentu. Bagi calon juga saya minta jangan Papua ini di kotak-kotakan, seharusnya kita ini bersatu. Tim JWW juga jangan bangun isu bahwa kita ini dari pantai-pesisir atau gunung,” tekannya.

Selain itu, Emus juga berharap agar dalam melakukan kampanye, kepala daerah jangan menekan masyarakat atau SKPD untuk memilihnya. Jika hal itu terjadi sebaiknya di proses di pengadilan.

“Biarkan masyarakat yang memilih, mereka mau kasi suara kesiapa itu hak masyarakat jangan intimidasi masyarakat untuk jatuhkan pilihannya kepada si A atau si B, kalaupun masyarakat mau golput silahkan saja, tidak ada masalah yang penting masyarakat jangan di paksa dan diintimidasi. Karena itu urusan hak asasi manusia, jadi siapa saja yang masyarakat mau pilih itu hak masyarakat tidak bisa kita paksakan bahwa harus memilih calon tersebut,” tegas Emus.

Namun, Emus mengaku bahwa ia mendapat laporan jika banyak masyarakat yang ditekan oleh JWW, dan bukan hanya JWW saja, ada beberapa kepala daerah melakukan itu, termasuk untuk pemilihan di wilayah Mamteng kemudian juga di Paniai, itu ditekan habis-habisan SKPDnya.

“Saya mewakili rakyat Papua menegaskan, calon pemimpin yang punya kelakuan seperti ini, sebaiknya mundur saja dari pencalonan ini kalau tidak mampu, dari pada nanti rakyat yang jadi korban. Jadi jangan bikin suasana Papua jadi kacau. Sekali lagi saya pesan kepada semua tim LUKMEN dan tim JWW dapat menahan diri dan masyarakat juga tidak cepat mempercayai berita hoax di medsos, karena masyarakat tidak tau apa-apa,” pesannya.

Untuk itu, Emus berharap agar mereka harus berhenti dengan menggunakan cara-cara yang black campaign.

“Besok ini LUKMEN akan mendaftar di KPU dan mungkin JWW juga, sehingga saya sarankan kepada pihak penyelenggara dalam hal ini KPU harus menjalankan tugasnya dengan netral dan professional,” tandas Emus. (TIARA)

Dibaca 1293 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.