Kebijakan Presiden Tentang Papua Belum Mengakar | Pasific Pos.com

| 20 July, 2019 |

Kebijakan Presiden Tentang Papua Belum Mengakar

Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Beberapa Langkah dan kebijakan Presiden Joko Widodo tentang  masalah Papua masih pada "kulitnya" atau belum mengakar. Pendekatan Jokowi pada kunjungan pertama dan kedua ini masih belum menyentuh akar-akar penyebab dari profil pembangunan dan pemerintahan hari ini. Ini dikatakan Ketua Forum Masyarakat Sipil (Formasi) Papua  Pendeta Phil Erari, Sabtu (16/5) sore
"Absennya Gubenur Lukas Enembe pada saat kunjungan Presiden Jokowi mengukir sejarah perlawanan dan penolakan daerah terhadap puncuk pimpinan negara. Sikap mana mencerminkan resistensi daerah terhadap kebijakan pusat yang tidak sejalan dengan keinginan pimpinan daerah," ujar Erari.
Erari menegaskan saat ini Papua membutuhkan 4 aspek yang harus dikerjakan secara simultan.
Pertama,  penegakkan hukum dan keadilan dalam rangka Perawatan dan penyembuhkan luka batin yang sudah parah selama 52 tahun menjadi bagian dari Indonesia.
"Perawatan dan penyembuhan ini disebabkan kesalahan di bidang hukum, politik dan pendekatan  militer yang menyisakan ribuan keluarga kehilangan orang tua , anak dan saudara. Penyiksaan, penculikan, perkosaan, pembunuhan dan lain-lain yang terjadi, merupakan ketelibatan negara yang secara sistematis melakukan kejahatan kemanusiaan diberbagai tempat di wilayah Tanah Papua," ujarnya.
Penegakan Hukum dan Keadilan ini, hendaknya dilakukan melalui pembentukan Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), sesuai amanat UU 21/2001. Komisi ini bertugas  pengungkapan pelanggaran HAM selama 52 tahun untuk berlanjut pada Pengadilan HAM bagi semua pihak yang terlibat.
Dengan aspek pertama ini, separatisme harus segera dihapus sebagai stigma dan legitimasi kejahatan kemanusiaan oleh aparat maupun atas nama Institusi penegak Hukum.
Kedua, rekognisi atau  pengakuan simbol-simbol daerah berupa Bendera  dan  Lambang Wilayah Tanah Papua. Bendera Bendera Papua  hendaknya diberi payung hukum,sesuai amanat UU 21 Tahun 2001, sebagai penghormatan negara atas simbol simbol kedaulatan kultural rakyat Papua,sesuai amanat mantan Presiden Indonesia Almarhum Gus  Dur.
Ketiga, pelaksanaan dialog atau para-para nasional, sebagai proses demokrasi, dalam  kerangka Resolusi Konflik Papua-Jakarta. Dialog atau para-para nasional ini akan melakukan evaluasi, koreksi dalam rangka mendisain pembangunan Papua Baru yang bersifat transformatif,
Keempat, Untuk memastikan ketiga aspek diatas terlaksana secara benar, maka penanganan pembangunan dan pemerintahan Papua, perlu dikoordinir melalui suatu badan dalam bentuk Komisi Kepresidenan untuk Papua, setingkat Kementrian.
" Badan ini berada dibawah komando Presiden sebagai keputusan politik, agar terjadi pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap kultur pembangunan dan pemerintahan di Papua, yang selama 52 tahun ini cendrung menjadi proyek politik dengan gaya management "suka suka" dan menabrak prinsip pemerintahan yang baik dan bersih," ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, praktek korupsi di hampir semua kabupaten, kota, termasuk provinsi, terjadi karena tidak adanya kordinasi pengawasan melekat di tingkat nasional. "Diperlukan suatu Grand Disain pembangunan dan oemerintahan di Papua," ujarnya.

GUBERNUR MASIH SAKIT
Sementara Gubernur Papua, Lukas Enembe sedang sakit saat kunjungan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Papua. "Bapak Gubenur sedang sakit saat bapak Presiden ke Papua," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Hery Dosinaeng kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (13/5) lalu.
Menurut dokter, kata Sekda, Gubernur Papua masih harus banyak istirahat karena usai menjalani operasi. "Kondisi beliau masih lemah jadi harus istirahat," kata Sekda tanpa menjelaskan sakit dari Gubernur Papua.
Lanjutnya, sakitnya Gubernur Papua ini, sudah dilaporkan kepada Presiden face to face. (Fani)

Dibaca 477 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.