Dana Pembagian Hasil Minerba Dinilai Tidak Jelas | Pasific Pos.com

| 19 August, 2019 |

Anggota DPR Papua, John NR Gobai. Anggota DPR Papua, John NR Gobai.

Dana Pembagian Hasil Minerba Dinilai Tidak Jelas

Headline Penulis  Senin, 18 Desember 2017 22:50 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

 

Jakarta,- Anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan, John NR Gobai menilai pembagian dana bagi hasil mineral batubara (minerba) di Provinsi Papua tidak jelas.

Bahkan, ungkap John Gobai, jika pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan pemerintah tidak jelas.

“Jika kami dapat dana bagi hasil minerba, bisa berapa kalau pemegang IUP yang tidak jelas itu membayar PNBP dengan pola DBH? Jika 80:20 ya bisa ratusan miliar masuk kasda,” kata John Gobay kepada Pasific Pos, Senin (18/12/17).

Legislator Papua ini mengaku heran lantaran pemegang IUP menunggak PNBP tapi disebut legal sehingga secara sistematis mereka dilindungi, padahal merugikan daerah dan Dinas ESDM Papua menyebut kegiatan rakyat dengan penambangan ilegal demi investor.

“Ini masalahnya. Coba kita bayangkan jika kegiatan rakyat dibina, minta mereka bayar pajak, pasti daerah bisa dapat PAD besar, “ ungkapnya.

John Gobay menuding ada kerugian negara dan daerah Papua sebetulnya, namun hal itu bisa didapat lewat DBH dan dapat menjadi pendapatan daerah jika dilakukan penataan ulang perijinan tersebut dan wajibkan mereka membayar PNBP, artinya Pendapatan Negara Bukan Pajak.

“Benliz Pacific, Pacific Mining Jaya dimiliki satu orang dan ini sebagai satu contoh saja,” bebernya.

Terkait informasi adanya tim Polda Papua yang akan melakukan penegakan hukum terhadap lokasi tambang di wilayah Sungai Musairo, Kabupaten Nabire, John Gobay yang juga Ketua Dewan Adat Meepago mengungkapkan bahwa masyarakat pemilik sah atas wilayah adat Sungai Musairo tidak pernah memberikan pelepasan hak atas tanah adatnya kepada PT Pacific Mining Jaya atau Beny Angjaya sesuai ketentuan pasal 135 UU no 4 tahun 2009 tentang pertambangan.

Apalagi, kata John Gobay, masyarakat pemilik hak ulayat telah melakukan penolakan dan atau keberatan terhadap IUP yang diterbitkan oleh Gubernur Papua pada tahun 2012, karena Gubernur Papua mengeluarkan izin atau IUP di wilayah yang bukan merupakan kewenangannya sesuai Pasal 37 UU No 4 tahun 2009.

“Surat Gubernur Papua No 540/676/set tanggal 18 Februari 2009 perihal pencabutan kuasa pertambangan di Kabuapten Nabire, tidak dapat dijadikan rujukan hukum karena Bupati Nabire memiliki kewenangan yang diatur dalam UU No 22 tahun 1999 yang kemudian dirubah dengan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Permendagri Nomor 1 tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas wilayah,” ujar John Gobai.

Bahkan, lanjut John Gobay, telaahan staf Biro Hukum Setda Provinsi Papua menegaskan bahwa surat gubernur tidak dapat membatalkan suatu produk hukum, kewenangan penerbitan di kabupaten/kota tetap menjadi kewenangan bupati/ walikota sesuai pasal 37 UU No 4 tahun 2009.

“UU Otonomi Khusus tidak mengatur secara umum maupun khusus mengenai izin kuasa pertambangan. Surat Bupati Nabire kepada Dirjen Minerba nomor 503/203/set meminta penegasan terkait status hukum IUP yg dikeluarkan oleh gubernur di wilayah kabupaten/kota,” jelasnya.

Sedangkan tambah John Gobai, berdasarkan surat Dirjen Minerba no 1080/06/DJB /2013 kepada Jaksa Agung muda perdata dan tata usaha negara meminta pendapat hukum terkait IUP yang dikeluarkan oleh gubernur di wilayah kabupaten

“Surat dari Jaksa Agung muda perdata dan tata usaha negara terkait pendapat hukum yang menyatakan bahwa IUP yang dikeluarkan oleh Gubernur di wilayah kabupaten itu bertentangan dengan dengan Pasal 37 UU no 4 tahun 2009, “ terangnya. (TIARA)

Dibaca 679 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.