APBD Papua 2018 Disahkan Sebesar Rp 14,142 Triliun | Pasific Pos.com

| 20 May, 2019 |

Gubernur Papua, Lukas Enembe saat bersalaman dengan anggota dewan penutupan rapat paripurna DPR Papua, Rabu (13/12/17). Gubernur Papua, Lukas Enembe saat bersalaman dengan anggota dewan penutupan rapat paripurna DPR Papua, Rabu (13/12/17).

APBD Papua 2018 Disahkan Sebesar Rp 14,142 Triliun

Headline Penulis  Rabu, 13 Desember 2017 20:36 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(1 Voting)

Jayapura,- Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Papua tahun anggaran 2018 akhirnya disahkan dalam penutupan rapat paripurna DPR Papua, yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPR Papua, Fernando A Yansen Tinal, didampingi Ketua DPR Papua, Yunus Wonda dan Wakil Ketua I DPR Papua, Edoardus Kaize, Rabu (13/12/17).

Namun sebelumnya, dalam pandangan akhir fraksi, semua fraksi di DPR Papua, masing-masing Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Hanura, Fraksi Keadilan Nasional Papua dan Fraksi Gabungan PKB menyetujui agar RAPBD itu ditetapkan menjadi peraturan daerah, meski ada sejumlah catatan.

Untuk itu, dalam APBD Papua tahun anggaran 2018 itu, Wakeil Ketua II DPR Papua, Fernando Tinal menjelaskan bahwa, untuk pendapatan daerah pada tahun anggaran 2018 mengalami kenaikan dibandingkan pendapatan daerah tahun anggaran 2017 yakni dari Rp 14,116 triliun menjadi sebesar Rp 14,142 triliun pada tahun anggaran 2018.

Sementara untuk belanja daerah tahun anggaran 2018 kata Fernando Yansen Tinal, mengalami penurunan dibandingkan belanja daerah tahun anggaran 2017 yakni dari Rp 15, 654 triliun menjadi Rp 14,385 triliun pada tahun anggaran 2018.

Namun, untuk pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2018 lanjut Tinal, diperkirakan sebesar Rp 293,76 miliar, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dengan peruntukan penyertaaan modal pemerintah daerah sebesar Rp 50,5 miliar.

“Sebagaimana dimanatkan dalam pasal 312 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, maka pada persidangan DPR Papua kali ini telah menetapkan APBD tahun anggaran 2018,” jelasnya.

Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam sambutannya menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan, melalui fraksi, badan anggaran dan bapemperda dan komisi-komisi yang memberikan dukungan terhadap RAPBD tahun anggaran 2018 dan rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan daerah khusus non APBD.

“Kami bertekad dan konsisten untuk mengimplementasikan dan mengawal kebijakan dan prioritas pembangunan yang telah kita sepakati bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua khususnya Orang Asli Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilandasi Kasih Menembus Batas,” tandas Gubernur Enembe.

Gubernur menambahkan, postur APBD tahun 2018 telah memastikan terlaksananya pelayanan pemerintahan dan pembangunan secara optimal dan berkualitas khususnya urusan wajib layanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, konektivitas antar wilayah dan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat seperti air bersih, irigasi dan kelistrikan dan telekomunikasi.

 “APBD tahun 2018 ini disusun dengan semangat pemerataan berdasarkan lima wilayah pembangunan berbasis adat mulai dari Meepago, Lapago, Saireri, Animha dan Mamta. Dapat dipastikan aspirasi, harapan masyarakat sudah terakomodir berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya. (TIARA)

Dibaca 3749 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.