RAPBD Papua Barat 2018 Mencapai Rp. 7,334 Triliun | Pasific Pos.com

| 19 September, 2019 |

RAPBD Papua Barat 2018 Mencapai Rp. 7,334 Triliun

Papua Barat Penulis  Rabu, 13 Desember 2017 09:25 0
Beri rating artikel ini
(1 Voting)

Manokwari, TP – DPR Papua Barat mengadakan Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Gubernur Papua Barat tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2018 di DPR Papua Barat, Selasa (12/12/17).

Dalam penyampaian Gubernur yang diwakili Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani, rencana pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan kebijakan pendapatan daerah sebesar Rp. 7,334 triliun lebih.

Lanjut dia, itu terdiri dari PAD sebesar Rp. 441 miliar lebih, dana perimbangan pusat sebesar Rp. 2,883 triliun lebih, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 4,8 triliun lebih.

Untuk rencana belanja daerah, jelas dia, sebesar Rp. 7,435 triliun lebih yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 4,261 triliun lebih dan belanja langsung Rp. 3,174 triliun lebih.

Ia menambahkan, pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan berupa sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran 2017 diperkirakan Rp. 350 miliar lebih, dengan pengeluaran pembiayaan daerah, yakni penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp. 250 miliar.

Dengan demikian, kata dia, rancangan ini diserahkan ke DPR Papua Barat untuk diteliti, dikaji, dan ditelaah dalam rangka pengambilan keputusan.

Di akhir penyampaian penjelasan KUA-PPAS RAPBD 2018, dirinya berharap ada persamaan persepsi untuk menyepakati KUA-PPAS dengan maksud mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat.

Sementara Ketua DPR Papua Barat, Pieters Kondjol menjelaskan, KUA-PPAS yang nanti telah disepakati eksekutif dan legislatif menjadi pedoman dalam menyusun rancangan kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
Oleh sebab itu, kata dia, pembahasan KUA-PPAS dilakukan bersama antara kepala daerah dan DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.

“Hal ini untuk menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Papua Barat,” tukas Kondjol.

Ditambahkannya, penyusunan KUA-PPAS berpedoman pada visi dan misi pembangunan Provinsi Papua Barat, yakni pembangunan yang selalu mengilhami perubahan yang lebih baik, mampu menjalankan aktivitas pemerintahan untuk mengayomi masyarakat dan melaksanakan pembangunan di daerah dengan kemampuan yang dimiliki.

Di samping itu, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai budaya dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta keragaman budaya yang dimiliki untuk generasi di masa yang akan datang.

Usai rapat paripurna, Lakotani kepada para wartawan, menjelaskan, visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat telah tertuang dalam RAPBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2018.

Menurutnya, KUA-PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2018 merupakan penjabaran dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat periode 2017-2022.

“Kita berharap sesuai dengan tupoksinya, pimpinan dan anggota dewan yang terhormat bisa melihat dan mengkaji dengan baik. Diharapkan proses pembahasan tidak mengalami kendala,” kata Lakotani.

Ia berharap visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2018 sudah mulai tergambarkan di setiap program kerja OPD di lingkungan Pemprov Papua Barat. [FSM-R1] 

Dibaca 1841 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.