Empat Fraksi Minta Ditunda Pelantikan 14 Kursi | Pasific Pos.com

| 17 August, 2019 |

Empat Fraksi Minta Ditunda Pelantikan 14 Kursi

Headline Penulis  Selasa, 12 Desember 2017 22:45 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

“PDIP Ancam Walkout”


Jayapura,- Rencana pelantikan terhadap 14 kursi anggota DPR Papua yang akan dilaksanakan pada Rabu (13/12/17), tampaknya mendapat penolakan dari sejumlah fraksi di DPR Papua. Mereka meminta agar pelantikan 14 kursi ini ditunda terlebih dahulu.

Fraksi yang mengusulkan untuk dilakukan penundaan pelantikan 14 kursi itu, masing-masing Fraksi Hanura, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gabungan PKB dan Fraksi Gerindra.

“Fraksi Hanura DPR Papua mengusulkan kepada paripurna DPR Papua agar 14 kursi calon anggota DPR Papua mewakili kursi Otonomi Khusus yang sedianya dilantik di akhir masa sidang ini, ditunda pelaksanaannya hingga masa sidang selanjutnya,” tegas Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan P Mandenas usai Rapat Paripurna Istimewa DPR Papua kepada sejumlah Wartawan, Selasa (12/12/17) malam.

Fraksi Hanura DPR Papua beralasan bahwa karena belum jelasnya payung hukum yang relevan untuk mendasari pengalokasian anggaran daerah untuk menunjang hak protokoler dan keuangan para calon anggota dewan tersebut.

“Benar bahwa UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus memberi ruang untuk adanya penambahan kursi atas nama Otonomi Khusus di DPR Papua, namun tetap dibutuhkan perdasus teknis yang mengatur penjabarannya,” tegas Yan Mandenas.

Untuk itu, lanjut Yan Mandenas, Fraksi Hanura mengusulkan untuk adanya penundaan pelantikan calon anggota DPR Papua dari 14 kursi Otonomi Khusus ini hingga masa sidang mendatang.

Diakui usai rapat Bamus DPR Papua, 4 fraksi menolak agar jadwal pelantikan 14 kursi ditunda. Keempat fraksi itu, diantaranya Fraksi Hanura, PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra dan Fraksi Gabungan PKB.

“Kita meminta penundaan sampai dengan pelaksanaan anggaran 2018, karena kan kalau mereka dilantik masa aktifnya mereka itu belum bisa saat ini. Apalagi, anggaran 2018 itu masih ada beberapa tahapan baru bisa dilaksanakan dengan maksimal pada bulan ketiga dan keempat di tri wulan pertama,” jelasnya.

Dengan demikian, kata Yan Mandenas, jika mereka selesai dilantikan tentu akan vakum dan tidak ada aktivitas, di samping itu ada beberapa regulasi yang harus dipenuhi untuk menunjang kedudukan protokoler keuangan mereka, sehingga hal itu menjadi pertimbangan rasional untuk meminta penundaan pelantikan 14 kursi pada awal tahun depan agar segala sesuatunya lebih siap dari sisi aturan dan yang mendukung untuk pelaksanaan tugas-tugas mereka, termasuk hak dan protokoler 14 kursi.

Di samping itu, lanjut Yan Mandenas, apalagi 14 kursi DPR Papua ini baru dipayungi oleh tata tertib DPR Papua saja, namun belum ada peraturan pemerintah yang memayungi mereka dari sisi pelaksanaan tugas kewenangan, bahkan pada hak dan protokoler keuangan mereka.

“Selain itu, diharapkan agar pagu anggaran yang akan terserap di dewan 14 kursi itu dibreakdown dan dibicarakan dulu dengan baik, setelah itu 2018 awal kita bisa melakukan pelantikan terhadap 14 kursi, supaya mereka sudah bisa berkolaborasi dengan fraksi, dengan anggota DPR yang ada lalu dengan komisi untuk bisa melaksanakan tugas-tugas mereka sehari-hari,” jelasnya.

Ditambahkan, karena masuknya 14 kursi dalam fraksi DPR Papua tidak diatur dalam peraturan pemerintah, termasuk di dalam Undang-undang, sehingga ada sedikit tarik ulur antara pelaksanaan kewenangan mereka dan kedudukan mereka di fraksi, bahkan nanti pada distribusi fraksi ke alat kelengkapan dewan.

“Ini kalau dikaji secara aturan memang sedikit bertolak belakang, sehingga ini kita harus mencari format regulasi yang tepat untuk bisa mengakomodir mereka dengan payung hukum yang nanti menempatkan mereka pada alat kelengkapan dewan dengan sebuah regulasi yang pasti,” tandasnya.

Pihaknya berharap agar anggota DPRP dari 14 kursi ini, mereka masuk dengan sebuah kepastian hukum yang jelas dan bisa melaksanakan tugas – tugas tanggung jawab mereka sebagai anggota DPR Papua.

“Jadi mereka ini hanya masih berpegang pada tatib DPR saja. Sehingga saya pikir, jika ini dilantik juga dia hanya berpegang pada tatib DPR secara rasional kalau dipandang dari sudut hukum positif yang sebenarnya ini belum memenuhi ketentuan, tapi secara politis ini mungkin memang memenuhi ketentuan, tapi dari sisi hukum positif itu sangat tidak memenuhi syarat sama sekali dan dikemudian hari bisa-bisa bermasalah, baik dari sisi penggunaan anggaran yang mereka gunakan sehari-hari bahkan untuk menunjang tugas dan tanggung jawab mereka,” jelasnya.

Namun, dari sisi hak-hak keuangan yang melekat pada gaji mereka dan tunjangan-tunjangan lainnya yang diatur berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri, mungkin ada ruang di situ untuk memberikan penguatan penuh untuk mereka terima gaji dan tunjangan plus yang terakmomodir dalam daftar gaji.

Namun diluar dari pada itu, belum ada aturan regulasi yang menjamin itu, sehingga ini yang akan menjadi problem di kemudian hari, bahkan akan menjadi problem di internal DPR Papua sendiri jika hal itu tidak diclearkan.

“Jadi saya pikir sikap fraksi besok semua kembali kepada teman-teman anggota DPR yang prinsipnya sikap Fraksi Hanura, PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra dan Fraksi Gabungan PKB sudah menyampaikan untuk penundaan pelantikan agar bisa diteliti kembali dan dicari format regulasinya yang tepat dan baik bagi kami demi keberlangsungan tugas maupun hak keuangan, hak protokoler dari anggota 14 kursi Otsus yang akan dilantik nanti, sehingga sangat terburu-buru,” imbuhnya.

Sementara itu, Mathea Mamoyao, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua menyampaikan pendapat akhir fraksi bahwa Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua berpendapat bahwa pelantikan 14 kursi anggota DPR Papua melalui pengangkatan itu ditunda untuk dilakukan pada awal tahun depan setelah disiapkan dasar hukum dan hal-hal teknis yang diperlukan untuk efektifitas kerja 14 kursi DPR Papua tersebut, termasuk anggarannya.

Bahkan, dari hasil rapat Bamus DPR Papua, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan kekecewaannya terhadap rencana pelantikan 14 kursi itu.

“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan merasa kecewa dengan tidak menghargai hak politik kita tentang penundaan pelantikan 14 kursi,” tegas Mathea Mamoyao.

Dikatakan, Fraksi PDI Perjuangan sebenarnya tidak menolak 14 kursi, namun pihaknya menyarankan agar pelantikannya dilakukan pada awal tahun atau Januari 2018.

“Kami sebenarnya bukan menolak tapi kami mau sarankan agar pelantikannya diawal tahun yaitu di bulan Januari,” tandasnya.

Pihaknya merasa tidak dihargai sebagai anggota DPRP dari Fraksi PDIP tentang hak politiknya, karena terlalu banyak mengintervensi. Untuk itu, pihaknya mengancam akan memboikot pelantikan 14 kursi tersebut.

“Memang kami akan boikot dan kami tidak akan menghadiri pelantikan 14 kursi besok yang kelihatannya dipaksakan,” tegasnya.

Mathea kembali menegaskan jika pihaknya sebenarnya tidak menolak 14 kursi itu dilantik, namun pihaknya memberikan pertimbangan agar ditunda terlebih dahulu pada awal tahun 2018.

“Kami sebenarnya tidak menolak untuk mereka dilantik tapi, kami sarankan agar pelantikannya ditunda dulu di awal tahun. Itu saja hak politik kita. Alasannya karena kami anggota lama setengah tahun dan juga kami harus bisa duduk bernegosiasi tentang aturan-aturan dan protokoler yang lainnya,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya meminta agar jadwal pelantikan 14 kursi itu dapat ditunda pada awal tahun 2018 sebagai hak politik menyampaikan aspirasi itu.

“Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan bahwa kami minta dengan hormat untuk ditunda pelantikannya. Itu saja dan kami kecewa sekali dengan rapat Bamus yang terkesan dipaksakan untuk menyetujui pelantikan 14 kursi ini pada Rabu nanti,” ujarnya.

Pihaknya melakukan itu agar masyarakat tahu jika bicara tentang Otonomi Khusus, ia lebih setuju jika TPN/OPM yang berbicara tentang kemerdekaan itu, mereka yang masuk di kursi Otsus ini. Bukan orang-orang yang gagal di partai politik dan masuk di DPR Papua. “Itu sikap politik kita sebagai fraksi PDIP,” pungkasnya.

Senada dinyatakan oleh Fraksi Gerindra DPR Papua bahwa untuk pelantikan atau pengambilan sumpah jabatan dari 14 kursi anggota DPR Papua jalur pengangkatan ditunda untuk dilakukan pada awal tahun depan.

“Ini setelah disiapkan dasar hukum dan hal-hal teknis yang diperlukan untuk efektivitas kerja 14 anggota DPR Papua itu, termasuk anggarannya,” kata pelapor Fraksi Gerindra DPR Papua, Natan Pahabol. (TIARA)

Dibaca 783 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.