APBD Defisit, Karena Bupati Pakai Uang Seenaknya | Pasific Pos.com

| 24 May, 2019 |

Gubernur Papua, Lukas Enembe. Gubernur Papua, Lukas Enembe.

APBD Defisit, Karena Bupati Pakai Uang Seenaknya

Headline Penulis  Selasa, 12 Desember 2017 17:44 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Gubernur Papua, Lukas Enembe mengaku heran dengan defisitnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 yang dialami kabupaten di Provinsi Papua.

Meski tak menyebut secara gamblang, Lukas menilai hal seperti itu mestinya tidak harus terjadi bila bupati tak pakai uang seenaknya.

“Ini tanda bahwa pemerintahan di kabupaten itu tidak sehat. Lazimnya kalau dalam satu kabupaten paling tidak mengalami Rp 20 miliar defisit APBD-nya.

Namun jika defisitnya mencapai diatas Rp 300 miliar, itu berarti pemerintahannya sudah bangkrut,” ungkap Gubernur, di sela-sela pelantikan Bupati Jayapura dan Intan Jaya, Selasa (12/12/17) di Jayapura.

Dia katakan, defisit APBD hingga ratusan miliar akan sangat berbahaya bagi pemerintahan. Oleh karenanya, kepala daerah diminta dapat mengelola keuangan daerah dengan sebaik-baiknya serta mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tolong kepala daerah perhatikan dan gunakan anggaran susuai sumber pendanaanya. Jangan sampai kita tidak mampu membayar pengeluaran pemerintahan. Ini sangat berbahaya, sehingga saya minta tolong kita sehatkan pemerintahan dengan mengelola anggaran sesuai aturan UU,” harapnya.

Gubernur berharap bupati di bumi cenderawasih, agar mulai berpikir bagaimana mendatangkan pemasukan bagi daerahnya, ketimbang menghambur-hamburkan uang bukan untuk kepentingan rakyat.

Dia pun mengimbau para kepala daerah lebih peduli mensejahterakan masyarakat, bijak dalam melakukan pengelolaan keuangan, sehingga semua peruntukannya menjadi jelas, akurat dan tepat sasaran.

“Sehingga harapan kedepan tak ada lagi APBD kabupaten yang defisit. Sebab dengan begitu, justru kita membuat masalah baru bagi daerah,” terang dia.

Seperti dikutip dari laman Setkab, Kementerian Keuangan telah menetapkan Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Batas Maksimal Pinjaman Daerah Tahun 2018.

Hal ini berdasarkan pertimbangan pada ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 117/PMK.07/2017 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2018.

Menkue menyebutkan, batas maksimal kumulatif defisit APBD Tahun Anggaran (TA) 2018 ditetapkan sebesar 0,3 persen dari asumsi PDB TA 2018. Defisit APBD sebagaimana dimaksud merupakan defisit yang dibiayai dari Pinjaman Daerah. Sementara proyeksi PDB sebagaimana dimaksud merupakan proyeksi yang digunakan dalam penyusunan APBN TA 2018.

Dibaca 503 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX