DIPA 2018 Papua Rp 58, 97 Triliun | Pasific Pos.com

| 23 May, 2019 |

Gubernur Papua saat menyerahkan DIPA TA 2018 kepada Satuan Kerja. Gubernur Papua saat menyerahkan DIPA TA 2018 kepada Satuan Kerja.

DIPA 2018 Papua Rp 58, 97 Triliun

Headline Penulis  Selasa, 12 Desember 2017 16:53 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(2 voting)

JAYAPURA,- Gubernur Papua secara resmi menyerakan DIPA TA 2018 kepada 15 Satuan Kerja sebagai perwakilan 633 Satuan Kerja Instansi Vertikal Kementerian Negara/Lembaga, dan Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa kepada 3 Kabupaten/Kota sebagai perwakilan dari 29 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua.

Dimana, Pemerintah Pusat pada tahun 2018 menggelontarkan total anggaran senilai Rp 58,97 triliun. Dana tersebut disalurkan melalui DIPA. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Syarwan menyampaikan, alokasi Anggaran Belanja Negara TA 2018 di Provinsi Papua adalah sebesar Rp 58,97 triliun.

“Dari jumlah tersebut, alokasi untuk Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp 14,29 triliun atau meningkat sebesar Rp 619 miliar (4,5°/o), sementara alokasi untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi Papua adalah sebesar Rp 44,67 triliun atau meningkat Rp 1,5 triliun (3,50/0) jika dibandingkan alokasi tahun anggaran 2017,” ujar Syarwan dalam sambutannya pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Senin (12/12/2017).

Dikatakan, APBN TA 2018 juga mengalokasikan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 8,5 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi sebesar Rp 84,75 miliar diberikan kepada Kab. Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Merauke, Kota Jayapura dan Kabupaten Asmat, sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang berkinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, pelayanan pemerintahan umum, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Gubernur Papua Lukas Enembe menyampaikan beberapa pesan,

Pertama, sesuai arahan Presiden, DIPA agar dimanfaatkan sebagai dasar untuk mensinkronkan pelaksanaan anggaran, baik yang didanai dari APBN maupun dari APBD. Pastikan pelaksanaan kegiatan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran, agar dapat memberikan capaian hasil yang lebih berkualitas dan menstimulasi Derekonomian regional sepanjang tahun 2018 secara seimbang.

Kedua, pastikan agar alokasi dana penunjang kegiatan tidak melampaui alokasi dana kegiatan utama.

Ketiga, tingkatkan kualitas pengelolaan APBD dengan menyusun dan melaksanakan APBD seoara terukur dan berbasis output serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, yaitu dengan;

a) meningkatkan belanja publik sehingga alokasinya bisa lebih besar dari belanja pegawai,
b) mengoptimalkan penggunaan dana yang bersumber dari Transfer ke Daerah secara lebih produktif,
c) menggunakan Dana Desa untuk memperoepat pembangunan sarana/prasarana, seperti jalan dan irigasi desa, embung, posyandu, polindes, dan pemberdayaan ekonomi desa,
d) memperkuat sinkronisasi dan sinergi antara kegiatan yang didanai dari belanja APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan Desa sesuai kewenangan masing-masing, dan
e) melakukan efisiensi terhadap belanja operasional, temasuk belanja pegawai, perjalanan dinas, honor tim/kegiatan, dan rapat.

Keempat, APBD agar disahkan tepat waktu agar pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD dapat segera dilaksanakan tanpa kendala administratif, prosedural atau birokrasi.

Kelima, dari sisi pelayanan, saya meminta para Bupati/ Walikota untuk aktif mendorong kegiatan ekonomi yang dapat menunjang iklim investasi sehingga kesinambungan perekonomian Papua dapat berjalan dengan baik.

Dibaca 2062 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX