10 Tahun Terakhir, Pertumbuhan Aset Pemprov Papua Cukup Signifikan | Pasific Pos.com

| 22 May, 2019 |

Suasana sidang  rapat paripurna DPR Papua, Jumat (8/11/17). Suasana sidang rapat paripurna DPR Papua, Jumat (8/11/17).

10 Tahun Terakhir, Pertumbuhan Aset Pemprov Papua Cukup Signifikan

Headline Penulis  Minggu, 10 Desember 2017 21:34 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

“Kondisi per 31 Desember 2016, Asset Pemprov Sebesar Rp. 19,1 triliun”


Jayapura,- Laporan Panitia Kerja (Panja) Aset dan Pendapatan Komisi III DPR Papua atas “Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Hibah, dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Papua tahun 2017, “Pengusulan Penghapusan Sisa kas Bendahara yang belum dipertanggungjawabkan Tahun 1981/1982 sampai dengan tahun 2008, serta  “Pengusulan Penghapusan Piutang Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak ketiga tahun 2002 sampai dengan 2003.

Laporan tersebut telah disusun secara sistematika oleh Ketua Panja Aset dan Pendapatan Komisi III DPR Papua, Carolus Kia Kelen Bolly, SE, MM, Wakil Ketua Agus Kogoya dan Sekretaris H. Kusmanto SH yang sekaligus membacakan laporan Panja Aset dan Pendapatan Komisi III DPR Papua, yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPR Papua, Jumat (8/11/17).

Sehingga lanjut Kusmanto, dalam laporan Panja Aset dan Pendapatan Komisi III DPR Papua diketahui bahwa, pertumbuhan asset Pemerintah Provinsi Papua dalam 10 tahun terakhir ini, cukup signifikan. Aset milik pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2016 bertumbuh sampai dengan 100 persen, jika dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu.

“Kondisi per 31 Desember 2016, asset Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp. 19,1 triliun. Aset ini merupakan porsi terbesar dalam asset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Papua secara keseluruhan, “ ungkapnya.

Dijelaskannya, jenis asset ini sampai dengan 67,81 persen dari seluruh total asset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Ppaua. Sumber daya yang sangat besar ini, merupakan modal utama dalam upaya memaksimalkan pelayanan yang prima bagi seluruh komponen masyarakat di Provinsi Papua.

Terkait dengan upaya memaksimalkan pendayagunaan asset milik Pemerintah Provinsi Papua lanjut Kusmanto, asset haruslah dikelola dengan benar dan memadai.

“Pengelolaan asset yang baik dan efisien, wajib mempedomani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah, serta Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah, “ jelasnya.

Untuk itu kata Kusmanto, pihaknya meminta Pemerintah Provinsi Papua, dalam mengelola asset (barang milik daerah), harus memahami siklus logistik yang melingkupi seluruh aspek dalam pengelolaannya.

“Lingkup pengelolaan sesuai dengan PP Nomr 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah serta Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang meliputu, Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Pengahpusan, Penatausahaan dang anti rugi, “ paparnya.

Selain itu kata Kusmanto, juga merujuk kepada Ihktisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 tahun 2017, yang dipublikasikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI pada bulan September 2017.

Diketahui, dari 537 kabupaten/kota yang telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 terdapat 162 kabupaten/kota atau 30 persen yang masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

“Kondisi ini umumnya dikarenakan tidak patuhnya pengelolaan asset barang milik daerah sesuai dengan aturan yang berlaku, “ imbuhnya.

Apalagi kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, pengelolaan asset Pemerintah Provinsi Papua juga mengalami dinamika positif dalam beberapa bulan terakhir ini, dimana ditandai dengan diterimanya opini  “disclaimer  (tidak menyatakan pendapat)” untuk tahun 2010, 2011 dan 2012.

Diketahui, pada tahun 2013 kondisi pengelolaan asset relative membaik disbanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditandai dengan meningkatnya opini BPK RI yang diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Papua menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan pada tahun anggaran 2014 untuk pertama kalinya opini meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Opini WTP ini masih tetap dipertahankan sampai dengan tahun 2016. Dan salah satu kreteria utama pemberian beberapa opini diatas, salah satunya mempertimbangkan nilai asset yang tercantum di dalam neraca Pemerintah Provinsi Papua, yang tidak dapat diyakini kebenarannya, “ terangnya.

Hanya saja tambah Kusmanto, saldo asset tetap neraca Pemerintah Provinsi Papua mengandug permasalahan bawaan dari tahun-tahun sebelumnya, yang juga belum didukung dengan catatan-catatan yang memadai.

“Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua harus tetap memberikan perhatian utama dalam pengelolaan asset (barang milik daerah), “ tandas Kusmanto. (TIARA)

Dibaca 666 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.