Disnaker Ingatkan Perusahaan Bayar THR Satu Minggu Sebelum Natal | Pasific Pos.com

| 8 December, 2019 |

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Tenaga Kerja dan Pengawasan pada Disnakertrans Kabupaten Jayapura, R. Yudhi Harsono, SH. Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Tenaga Kerja dan Pengawasan pada Disnakertrans Kabupaten Jayapura, R. Yudhi Harsono, SH.

Disnaker Ingatkan Perusahaan Bayar THR Satu Minggu Sebelum Natal

Kabupaten Jayapura Penulis  Rabu, 06 Desember 2017 12:05 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

SENTANI - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi Kabupaten Jayapura melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Tenaga Kerja dan Pengawasan pada Disnakertrans Kabupaten Jayapura, R. Yudhi Harsono, SH, mengimbau kepada seluruh perusahaan di Kabupaten Jayapura untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) paling lambat satu minggu sebelum perayaan Hari Natal.

Dan untuk memperjuangkan hak para pekerja, Disnaker akan membuka pos pengaduan THR dengan nomor kontak yang bisa dihubungi adalah 0811480324.

Pria yang akrab disapa Yudhi ini mengatakan, pembayaran THR merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan atau pengusaha dalam setiap perayaan hari raya keagamaan. Untuk itu, tidak ada alasan bagi pengusaha atau perusahaan yang tidak membayarkan THR.

Sedangkan pendirian pos pengaduan THR ini bertujuan untuk memperjuangkan hak para pekerja yang tidak dibayarkan oleh pihak perusahaan. Ia juga mengingatkan bahwa perusahan yang tidak membayar THR akan dikenakan sanksi administrasi hingga pembekuan kegiatan usaha.

Bagi perusahaan yang terlambat membayar THR akan dikenakan sanksi berupa denda 5 persen dari total THR. Pengenaan denda itu tidak menghilangkan kewajiban untuk tetap membayar THR, tegasnya saat dikonfirmasi di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (6/12/17).

"Kami juga akan mendirikan pos pengaduan THR agar para pekerja bisa melaporkan perusahaan yang tidak menunaikan kewajibannya kepada para pekerjanya dan kami tidak segan-segan untuk memberikan sanksi kepada perusahaan tersebut, sambung Yudhi.

Adapun besaran THR, lanjut Yudhi, akan disesuaikan dengan masa kerja, untuk pekerja dengan masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih mendapat THR setara 1 bulan upah dan pembayaran THR ini harus utuh atau tidak boleh dipotong dengan hutang yang di miliki oleh para pekerja.

Sementara, jika masa kerjanya kurang dari 12 bulan atau baru 1 bulan maka dihitung secara proporsional. Cara menghitungnya, masa kerja dibagi 12 di kalikan upah per bulan.

Sanksi itu diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 20 Tahun 2016 tentang tata cata pemberian sanksi administratif dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015. Sanksi ini berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan juga ada sanksi pidana yang akan dikenakan, yakni 2 bulan kurungan penjara serta diharuskan membayar denda sebesar Rp 100 juta, terangnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan harian ini, pihak Disnakertrans Kabupaten Jayapura akan turun melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) untuk memantau pelaksanaan pembayaran THR, yang akan dilakukan satu minggu sebelum perayaan hari Natal di setiap perusahaan yang ada di kabupaten Jayapura.

Dibaca 606 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.