DPR Papua Apresiasi Kunjungan Presiden ke Papua | Pasific Pos.com

| 21 August, 2019 |

DPR Papua Apresiasi Kunjungan Presiden ke Papua

Headline Penulis  Selasa, 12 Mei 2015 11:57 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Deerd Tabuni: Disisi Lain Kunjungan Presiden Sangat Disayangkan

Jayapura,- Ketua Komisi II DPR Papua bidang Perekonomian, Deerd Tabuni, SE. M. Si memberikan apresiasi atas kunjungan kerja (Kunker) Presiden RI.Ir.H Joko Widodo didampingi Ibu Negara, Hj. Iriana Widodo beserta rombongan ke tanah Papua.
“Saya selaku tokoh masyarakat Papua yang juga sebagai anggota DPR Papua memberikan apresiasi penuh kepada Presiden. Kunjungan ini merupakan janji yang disampaikan pada kampanye sebelum beliau menjadi Presiden RI,” kata Deerd Tabuni kepada wartawan ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (11/5) siang.
Dikatakan, kunjungan kerja yang dilakukan presiden bersama rombongan mulai melakukan blusukan di Pasar Phara, peletakkan batu pertama pelaksanaan PON 2020, peresmian Kampus IPDN, peletakkan batu pertama jembatan Hamadi Holtekamp, kunjungan Pelelangan Ikan (TPI) Hamadi, Lapas Abepura, yang kemudian terakhir memberikan arahan kepada prajurit TNI/Polri di Korem 172/PWY.
Namun disisi lain, menurut Deerd Tabuni, bahwa kunjungan Presiden ke Papua sangat disayangkan. Sebab apa yang di tunggu-tunggu masyarakat Papua atas janji yang disampaikan pada bulan Desember 2014 lalu, untuk membuka ruang dialog Jakarta-Papua tidak terlaksana.
“Sebenarnya kunjungan Presiden ke Papua, datang duduk bersama dengan pemerintah. Baik,  itu pemerintah Provinsi Papua, Kabupaten/Kota serta seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, tokoh perempuan. Karena yang harus di selesaikan itu adalah konflik di Papua,  bukan Presiden hanya datang untuk meresmikan beberapa  gedung atau melakukan kegiatan lain,” ucapnya.
Menurut Politisi Partai Golkar itu, meski Presiden datang tiga kali datang ke Papua Papua tapi kalau tidak menyelesaikan konflik di Papua, maka itu tidak ada arti.
“Yang ditunggu-tunggu masyarakat adalah penyelesaian masalah Papua. Kapan rakyat Papua merasa bahwa mereka berada dalam bingkai NKRI.  Jadi  hal seperti yang harus di perhatikan, “ tandas Deerd.
Ditegaskannya,  jikalau Papua dalam NKRI, maka Presiden harus membicarakan masalah Papua terlebih dahulu, terutama dalam menyelesaikan konflik hingga terjadi pertumbahan darah selama ini.
“Jadi harus bicara baik soal konflik di Papua,  baru kita bicara bagian ekonomi dan infrastruktur. Kalau konflik ini masih berjalan terus dan kasus pun terjadi dimana-mana, maka itu tidak akan pernah selesai, “ tegasnya.
Deerd menyatakan, salah satu untuk menyelesaikan konflik di Papua adalah, Presiden harus membuka ruang dialog antara Jakarta-Papua.
“Ini harus di prioritaskan dan itu harus diselesaikan. Sehingga Presiden harus membuka ruang dialog karena itu adalah janji yang disampaikan kepada rakyat Papua untuk menyelesaikan masalah Papua dalam dialog, “ ujarnya.
Deerd menambahkan, seandainya kedatangan Presiden Joko Widodo selama dua hari di Papua ini dapat luangkan waktu untuk rakyat Papua buka ruang dialog dan menyelesaikan konflik yang ada di Papua, maka kami DPR Papua acungkan jempol buat Presiden, Tapi sayang itu tidak dilakukan, “ tutupnya. (Tiara)

Dibaca 527 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.