Kadepa : Oknum Yang Lakukan Kriminalisasi Terhadap Pejabat Harus Dicopot | Pasific Pos.com

| 16 July, 2019 |

Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa. Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa.

Kadepa : Oknum Yang Lakukan Kriminalisasi Terhadap Pejabat Harus Dicopot

Headline Penulis  Selasa, 28 November 2017 23:03 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(1 Voting)

 Jayapura,- Anggota Komisi I DPR Papua, yang membidangi Pemerintahan, Politik Hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa meminta semua pihak agar tidak melakukan kriminalisasi terhadap para pejabat atau bupati di Papua.

 “Jadi, tidak boleh ada upaya kriminalisasi terhadap pejabat atau bupati. Harus ada bukti atau dibuktikan. Dan kalau memang terbukti ada oknum yang lakukan itu sebaiknya di copot saja, ” tegas Kadepa kepada Wartawan di ruang kerjanya, Selasa (28/11/17) sore.

Apalagi, kata legislator Papua ini, Presiden RI, Ir Joko Widodo telah mengeluarkan delapan perintah, diantaranya;

Pertama, kebijakan dan diskresi tidak bisa dipidakan.

Kedua, tindakan administrasi harus dibedakan dengan yang memang berniat korupsi karena aturan BPK jelas mana pengembalian dan yang bukan.

Ketiga, temuan BPK masih diberi peluang perbaikan 60 hari sebelum waktu habis, penegak hukum tidak boleh masuk dulu.

Keempat, kerugian negara harus konkrit, tidak mengada-ada.

Kelima, dugaan korupsi tidak boleh diekspos di media secara berlebihan sebelum tahap penuntutan.

Keenam, Pemda tidak boleh ragu mengambil terobosan untuk membangun daerah.

Ketujuh, perintah ada pengecualian untuk kasus dugaan korupsi yang berawal dari Operasi Tangkap Tangan.

Kedelapan, setelah perintah itu, jika masih ada kriminalisasi terhadap kebijakan itu, kapolda, kapolres  Kajati dan Kajari akan dicopot.

“Jadi, saya berpatokan pada itu, saya juga dengar laporan dari Pegunungan Bintang, dan tentu itu harus menjadi perhatian,” tandas Kadepa.

“Jadi, kalau memang Kapolres, Kapolda maupun Kajati atau siapa saja, ada niat melakukan kriminalisasi kepada pejabat atau para bupati, saya sangat mendukung perintah Jokowi itu, mereka harus dicopot,” tegas Kadepa.

Untuk itu, dengan tegas Kadepa meminta kepada semua pihak untuk dukung bupati terpilih supaya dapat membangun sesuai visi – misinya, karena jika ada niat maju dalam Pilkada nanti, mestinya harus menunggu waktunya berkompetisi.

Namun ia mengaku prehatin, jika ada di daerah dalam menjalankan program pembangunan, para forkompinda seperti Kapolres dengan bupati tidak bekerjasama.

 Ia mencontohkan Kabupaten Pegunungan Bintang, kelihatan jika Kapolres dan Bupati setempat, tidak bekerja sama.

“Jadi, hal itu tidak hanya terjadi di Pegunungan Bintang saja. Tapi, di kabupaten lain juga, saya juga lihat ada unsur kesengajaan para bupati setempat bekerja dibawah ancaman. Ya, memang kalau ditelusuri atau diinvestigasi, memang ada indikasi keterlibatan bupati, tapi ada yang memang sengaja diangkat-angkat untuk tujuan menakuti supaya kebagian proyek,” ketus Kadepa.

Sehingga Laurenzus Kadepa meminta kepada semua pihak, terutama TNI dan Polri serta kepada kandidat yang kalah dalam Pilkada, untuk memberikan kebebasan kepada bupati terpilih serta memberikan dukungan sepenuhnya untuk dapat bekerja sesuai dengan visi – misinya dalam memajukan daerah.

Sebab sambung Kadepa, jika diganggu terus dan diangkat-angkat kesalahannya, padahal kesalahannya belum tentu benar, itu akan mengganggu pembangunan dan rakyat menjadi korban.

“Yang jelas, sangat disayangkan karena di Papua selama ini ada upaya untuk saling menjatuhkan, “ tandasnya. (TIARA)

Dibaca 782 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.