Gubernur Lukas Merasa Banyak Hal Yang Belum Diselesaikan | Pasific Pos.com

| 23 August, 2019 |

Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH. Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH.

Gubernur Lukas Merasa Banyak Hal Yang Belum Diselesaikan

Headline Penulis  Selasa, 21 November 2017 18:04 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH, secara resmi membuka Pameran Pekan Pembangunan Papua 2017, di Gedung Olaharaga (GOR) Cenderawasih Jayapura, Selasa (21/11/2017).

Dalam Talk Show, Gubernur Lukas Enembe menyampaikan bahwa wilayah seluas Papua ditambah tingkat kesulitan luar biasa, berbagai kultur budaya tentu membutuhkan terobosan pembangunan dari berbagai sektor.

Oleh karena itu, Gubernur, Walikota, Bupati dan masyarakat bersama semua stakeholder sama-sama bekerjasama untuk membangun Papua, tanpa kerja keras tidak akan bisa dicapai.

Selama kepemimpinannya bersama wakil gubernur, katanya, dari sekian banyak program program utama pembangunan dalam visi misi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera ada yang belum dicapai.

“Saya akui ada kemajuan di berbagai sektor pembangunan, tapi tentu ada aspek lain yang belum bisa kita capai. Membutuhkan kerjasama sama untuk wujudkan visi dan misi Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera,” ujarnya.

Dia menambahkan, untuk mewujudkan Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera, Pemerintah mendorong pendekatan berbasis lima wilayah adat dalam strategi pembangunan daerah.

Terobosan strategis lainnya tecermin dari kebijakan Gubernur Papua Lukas Enembe untuk menguatkan desentralisasi fiskal di Papua melalui perubahan formula pembagian dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

Kebijakan desentralisasi fiskal ditujukan untuk menjangkau semua daerah kabupaten/kota dalam rangka membuka keterisolasian fisik dan sosial, mendukung peningkatan dan pemerataan pendidikan, kesehatan, serta menumbuhkan kemandirian ekonomi rakyat secara berkeadilan.

Di dalam kebijakan baru ini, mengatur skenario anggaran yang berubah, yakni 20% untuk provinsi dan untuk kabupaten/kota sebesar 80%. Pola alokasi ini dilakukan sebelumnya dikurangi pembiayaan Program Strategis Pembangunan Kampung (Prospek) dan program strategis lintas kabupaten/kota untuk pendidikan dan kesehatan.

Hal itu bersifat terobosan karena selama 12 tahun, sejak 2001 hingga 2013, pembagian dana alokasi khusus 2% dari DAU Nasional dibagi dengan format 40% untuk provinsi dan 60% untuk kabupaten/kota.

Berbagai kebijakan pembangunan yang bersifat terobosan ini ternyata memengaruhi penurunan angka kemiskinan di Provinsi Papua dalam empat tahun terakhir ini.

Pemerintah Provinsi Papua berhasil mengurangi angka kemiskinan di Papua menjadi 27,62% pada Maret 2017, dari semula angka kemiskinan sebesar 31,13% di Maret 2013 ketika Gubernur Papua Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal dilantik.

Demikian pula, indeks pembangunan manusia (IPM) dalam empat tahun terakhir meningkat dari semula 55,55 pada 2012 menjadi 58,05 pada 2016. Angka Harapan Hidup (AHH) juga mengalami peningkatan dari 64,84 menjadi 65,12 pada 2016.

Pihaknyapun berharap, dukungan dari seluruh Organisaasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Pemda Kabupaten/Kota, sehingga upaya mewujudkan visi itu bisa tercapai di sisa waktu masa pemerintahannya.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri untuk wujudkan visi misi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera. Membuka peluang perubahan-perubahan besar yang akan terjadi membutuhkan kerjasama dari kita semua yang ada diatas tanah Papua,” tutupnya.

Dibaca 440 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.