Jansen Monim Layangkan Gugatan di PTUN Terkait Rekomendasi Bawaslu RI | Pasific Pos.com

| 23 May, 2019 |

Jansesn Monim (kanan) saat memberikan keterangan Pers didampingi Kuasa Hukum dan salah Tim Suksesnya. Jansesn Monim (kanan) saat memberikan keterangan Pers didampingi Kuasa Hukum dan salah Tim Suksesnya.

Jansen Monim Layangkan Gugatan di PTUN Terkait Rekomendasi Bawaslu RI

Headline Penulis  Selasa, 31 Oktober 2017 21:44 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Berkaitan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 083S/K.BawasIu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 Perihal Rekomendasi Bawaslu Republik Indonesia terhadap laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 yang tidak diIaksanakan oIeh KPU Provinsi atas nama KPU Kabupaten, digugat di PTUN Jayapura oleh paslon nomor urut 5 Jansen Monim.

Gugatan tersebut telah di terima Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 30 September 2017 dan diregister dengan nomor perkara : 34/G/PTUN JPR. Gugatan PTUN tersebut di layangkan sebab rekomendasi Bawaslu RI belum dilaksanakan hingga putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

baca, KPU Papua : Jika Tidak Puas, Silahkan Ajukan Gugatan ke PTUN

Hal tersebut, ternyata MK tidak memasukkan Rekomendasi Bawaslu RI yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jayapura dalam amar putusan, bahkan dalam pertimbangan MK dalam pertimbangan putusan menyatakan : ”Terkait Rekomendasi BawasIu RI, bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan memutuskan”.

"Artinya, persoalan sengketa selisih suara pada putusan MK sudah clear final dan mengikat, tetapi masih meninggalkan masalah rekomendasi Bawaslu RI yang belum dilaksanakan oleh KPU Kabupaten, disinilah letak persoalan hukum dan jalur yang kita tempuh dalam memperjuangkan hak Paslon nomor urut 5 Jansen Monim yang dikebiri oleh penyelenggara pemilu," ujar Iriansyah SH, selaku kuasa hukum Jansen Monim, Selasa (31/10/17).

Dikatakan, fakta bahwa tanggal 29 Agustus 2017 Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, melakukan pergantian 3 jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, dimana pergantian tersebut dilakukan pada masa tahapan Pemilukada dan statusnya sebagai calon Bupati Petahana Kabupaten Jayapura.

baca, Orgenes : Masyarakat Jangan Buat Gerakan Tambahan

Lanjutnya, sementara ditanggal 20 September 2017, Bawaslu RI mengeluarkan Surat Nomor : 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 Perihal, Rekomendasi Bawaslu RI yang ditujukan kepada KPU RI yang isi pada pokoknya menyatakan, calon Bupati Kabupaten Jayapura nomor urut 2 atas nama Mathius Awoitauw terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016. Juga memerintahkan KPU Provinsi melalui KPU untuk membatalkan Mathius Awoitauw sebagai calon Bupati Kabupaten Jayapura.

"Rekomendasi Bawaslu RI tentang pembatalan Sdr. Mathius Awoitauw sebagai Calon Bupati kami anggap sudah tepat, prosedural, tidak multi tafsir dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sebab pelanggaran yang dilakukan oleh calon No urut 2 (dua) sangat terkait dengan Pasai 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2016 yang melarang petahana melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri," jelasnya.

baca, KPU Papua Serahkan SK Bupati Terpilih ke DPRD Kabupaten Jayapura

Dirinya menambahkan, KPU Papua Sebagai penyelenggara Pemilukada tingkat Kabupaten, seharusnya memahami bahwa Rekomendasi Bawaslu RI merupakan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 bersifat wajib untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura, serta wajib menerbitkan Surat keputusan KPU terkait masalah dimaksud tanpa harus menunggu proses sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Sebab menurutnya, KPU dan MK adalah 2 (dua) institusi yang outputnya berbeda, dimana Rekomendasi Bawaslu tersebut merupakan hasil penanganan pelanggaran yang wajib ditindaklanjuti oleh KPU, sedangkan sengketa yang berproses di MK adalah mengenai perselisihan hasil Pemilukada.

"Atas dasar itulah Jansen Monim melayangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan kami meminta agar pihak-pihak terkait yaitu DPRD Kabupaten Jayapura, Gubernur Provinsi Papua dan Menteri Dalam Negeri menghargai gugatan ini, agar kedepan tidak ada pertanggungjawaban administrasi Negara yang keliru dan bertentangan dengan Undang-undang dalam memproses penetapan calon," pungkasnya.

Dibaca 1105 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.