Dana Pilgub Papua Dinilai Tak Rasional | Pasific Pos.com

| 19 May, 2019 |

Anggota Komisi I DPR Papua, Emus Gwijangge Anggota Komisi I DPR Papua, Emus Gwijangge

Dana Pilgub Papua Dinilai Tak Rasional

Headline Penulis  Senin, 02 Oktober 2017 22:41 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Anggota Komisi I DPR Papua, Emus Gwijangge menilai, anggaran untuk Pilkada yang diminta KPU Provinsi Papua sebesar Rp 1,3 triliun tidak realistis dan rasional.

Bahkan, ia menuding jika angka yang begitu fantastis seakan ingin menekan Gubernur Papua, Lukas Enembe lantaran ada kepentingan politik didalamnya.

Selain itu, pihaknya pun menyesalkan sikap Ketua KPU yang tidak mengikuti penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait Pilgub Papua, baru-baru ini dilaksanakan.

“Jika Rp 800 milyar yang sudah ditetapkan oleh Pemprov Papua dalam hal ini pak Gubernur, itu sudah lebih dari cukup dan sangat wajar sehingga jika nanti terjadi kekurangan, pasti pemerintah akan anggarkan lagi.  

Semua itu kan ada tahapan dan mekanismenya. Jadi dana yang ada dipakai dulu, tapi kalau KPU meminta anggaran yang jumlahnya begitu besar, ada apa dibalik itu?,” tegas Emus Gwijangge, Senin (2/10/17).

Menurut Emus, permintaan anggaran pilkada cukup besar itu ada unsur politiknya untuk bisa menggagalkan Pilkada Gubernur 2018, jika hal itu dipaksakan.

“Kita kan belum tahu berapa calon yang akan maju. Misalnya ada lima calon dengan anggaran Rp 800 ratus milyar pun itu sudah cukup.

Sementara kita punya APBD berapa? Jika dipaksakan ini sangat bahaya, karena pemerintah juga tidak segampang itu untuk menyetujui anggaran yang diminta oleh KPU,” katanya.

Apalagi, lanjut Emus, dalam pengajuan anggaran itu, harus ada transparansi. Untuk itu, ia meminta agar harus ada rasionalisasi terhadap anggaran yang diajukan KPU Papua untuk menggelar Pilgub tahun 2018.

“Jadi harus dipangkas dulu, harus ada rasionalisasi dan juga harus melalui tahapan. Saya mendapat laporan bahwa ketua KPU tidak hadir dalam penandatangan NPHD.

Saya harap KPU yang ada di daerah-daerah khususnya KPU Provinsi Papua bekerja secara jujur, adil dan mereka harus mengerti soal aturan Independensi harus dikedepankan,” tandasnya.

Emus menambahkan, sebagai lembaga independen, KPU harus menunjukkan sikap yang baik kepada rakyat Papua, bukan justru bermain sehingga bisa mengakibatkan rakyat yang menjadi korban.

“Masyarat banyak yang jadi korban, sehingga kalau KPU Provinsi tidak bekerja secara independen maka KPU RI yang akang ambil alih.

Jadi saya harap KPU sebagai pihak penyelenggara harus menjalankan tugasnya dengan netral dan sesuai dengan topoksi kerjanya,” harapnya.

Lanjut dikatakan, jika pilkada pada 2013, anggaran yang digunakan KPU Papua tidak mencapai Rp 500 miliar.

“Tapi, pilgub tahun 2018, KPU Papua minta Rp 1,3 triliun, berarti ini ada apa?

"Kalau KPU tidak setuju dengan anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, berarti ini ada apa?

"Jadi kami dewan menilai, bahwa anggaran itu sangat berlebihan dan tidak realistis. Sehingga kami dewan tidak setuju jika KPU ajukan anggaran Pilkada sebesar Rp 1,3 triliun,” tandasnya.

Emus menambahkan, tidak mungkin anggaran Pemprov Papua hanya digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pilkada saja. Tapi ada pihak keamanan yang juga harus dibiayai, Bawaslu serta tim relawan dalam hal ini tim Independen juga harus dibiayai. (TIARA)

Dibaca 494 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.