Janji Tak Ditepati, Pengusaha Asli Papua Gelar Aksi Demo di Kantor PU | Pasific Pos.com

| 22 May, 2019 |

Puluhan Pengusaha Asli Papua saat menggelar aksi demo di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua. Puluhan Pengusaha Asli Papua saat menggelar aksi demo di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua.

Janji Tak Ditepati, Pengusaha Asli Papua Gelar Aksi Demo di Kantor PU

Headline Penulis  Senin, 02 Oktober 2017 19:41 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(1 Voting)

“Kami Minta Gubernur Ganti SKPD Yang nakal”


 
Jayapura,- Lantaran bosan dijanji, puluhan pengusaha Asli Papua yang tergabung dalam pengusaha Gelombang Ekonomi Lemah (GEL) menggelar aksi demo di kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Senin (2/10/17).

Dalam aksi tersebut, mereka menuntut janji Kadis PU Papua, Djuli Mambaya, soal dukungan pekerjaan senilai Rp 100 Juta per Pengusaha, yang hingga akhir tahun Anggaran namun belum juga ada realisasinya.
 
“Kadis PU sudah janjikan diberikan Pekerjaan dengan nilai Rp 100 juta per pengusaha, tapi realisasinya tidak ada sampai sekarang ini,” kata Sonny Wanma selaku Ketua Himpunan Pengusaha Asli Papua, kepada sejumlah wartawan disela aksi demo di Kantor PU Provinsi Papua.
 
Maka dalam kesempatan itu Sonny mengungkapkan bahwa, pengusaha asli Papua GEL sebagaimana terpampang jelas di Kantor Dinas PU Papua ada sekitar 388 pengusaha, yang merasa sangat ditipu dan tidak puas, lantaran kebijakan Kadis PU untuk mengakomodir 388 pengusaha tersebut, terkesan hanya sebatas kertas sebagaimana undangan yang disampaikan kepada pengusaha.
 
Namun lanjut Sonny Wanma, setelah dilakukan kroscek di Perusahaan Inti bahkan PPATK soal ketersediaan pekerjaan untuk di sub kontraktorkan, ternyata pekerjaan sudah berjalan bahkan sudah masuk dalam tahap pembayaran.
 
Sonny menandaskan, dengan adanya penolakan serta tidak adanya pekerjaan sebagaimana yang sudah dijanjikan itu, maka para pengusaha asli Papua sangat kecewa dan merasa digbohongi. Sehingga pihaknya berencana akan mengambil langkah hukum terkait masalah tersebut, jika tidak ada realisasinya.
 
“Dan saya mau ingatkan, mewakili Pengusaha Papua, kami akan melakukan langkah hukum, sebab ini sudah masuk dalam penipuan massal terhadap pengusaha asli Papua,” tandasnya.
 
Padahal kata Sonny, semua tahapan verifikasi perusahan, kelengkapan berkas serta administrasi lainnya sudah dilakukan sejak April lalu, dengan proses yang terbilang sulit. Namun hasil yang diterima, malah mengecewakan, bahkan penolakan dari pihak perusahan.
 
Namun pada prinsipnya pihaknya tidak sepenuhnya menyalahkan Kadis PU, hanya saja ada bentuk ketidak percayaan terhadap Satker yang menjadi bagian dari Dinas tersebut, lantaran pihak-pihak tersebut dinilai tidak mengeksekusi apa yang sudah dijanjikan oleh kepala Dinas.
 
“Merekalah yang tidak mengeksekusinya dalam hal ini Satker Bina Marga. Mereka yang harus mengelola kebijakan Kepala Dinas untuk direalisasikan,” ujarnya.
 
Bahkan ujar Sonny, dalam pertemuan pada saat itu telah disampaikan oleh Kepala Dinas untuk pengelolaan pekerjaan diatas bawah dari Rp 5 Miliar secara langsung bukan ditangani oleh Kepala Dinas, yang artinya kontrak dibawah 5 Miliar itu adalah kewenangan dari Satker Bina Marga dan Cipta Karya.
 
Apalagi Cipta Karya sendiri, sudah mengeluarkan pekerjaan bagi pengusaha GEL kurang lebih 52 pengusaha yang sudah diakomodir, sementara Bina Marga yang nota bene mengelola dana GEL kurang lebih Rp 13 hingga Rp 16 Miliar, dan sampai detik ini tidak keluarkan.
 
“Entah apakah pekerjaan atau dana tersebut sudah dikeluarkan kepada orang yang mungkin tidak mengikuti verifikasi langsung ataukah dana itu masih tertahan. Itu kami belum tahu,” tukasnya.
 
Untuk itu, pihaknya berharap ada tindakan tegas dari pemerintah khususnya Gubernur Papua agar dapat melihat dengan jeli kondisi tersebut, termasuk kebijakan serta janji-janji yang diberikan kepada Pengusaha Asli Papua.
 
 “Jadi kami pengusaha Papua bukan hanya ditipu ditingkat LPSE, tapi kami juga ditipu hingga ditingkat paling bawah yakni Golongan Ekonomi Lemah,” ketus Sonny.
 
Oleh karena itu pihaknya minta Gubernur Papua, melihat dan menindak lanjuti ini, bila perlu SKPD yang nakal, bahkan kepala bidangnya di ganti.
 
 “ini adalah aspirasi kami, Perlu diingat, suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga perlu menghormati hak-hak tunggal, hak dasar pengusaha Papua,” tegasnya. (TIARA)

Dibaca 2422 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.